TERUNGKAP! Penghasilan Anggota DPR Capai Rp65,5 Juta per Bulan, Pensiun Seumur Hidup Jadi Sorotan Publik

JAKARTA — Besaran penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi perhatian publik. Di balik gaji pokok yang tercatat sebesar Rp4,2 juta per bulan, terdapat sejumlah tunjangan dan komponen pendapatan lain yang membuat total penghasilan anggota DPR jauh lebih besar.

Berdasarkan rincian yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada 5 September 2025, penghasilan anggota DPR mencapai Rp74.210.680 per bulan sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak penghasilan, jumlah yang diterima atau take home pay tercatat sekitar Rp65.595.730.

Angka tersebut merupakan rincian setelah DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.

GAJI POKOK HANYA RP4,2 JUTA, TUNJANGAN MENAMBAH PENGHASILAN

Berdasarkan rincian yang diumumkan DPR, komponen gaji pokok dan tunjangan melekat anggota DPR biasa terdiri atas:

• Gaji pokok: Rp4.200.000
• Tunjangan suami/istri: Rp420.000
• Tunjangan anak: Rp168.000
• Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
• Tunjangan beras: Rp289.680
• Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Total gaji pokok dan tunjangan melekat mencapai Rp16.777.680.

Selain itu, terdapat komponen tunjangan konstitusional yang meliputi:

• Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000
• Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000
• Dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp4.830.000
• Honorarium fungsi legislasi: Rp8.461.000
• Honorarium fungsi pengawasan: Rp8.461.000
• Honorarium fungsi anggaran: Rp8.461.000

Total komponen tunjangan konstitusional tersebut mencapai Rp57.433.000.

Dengan demikian, total penghasilan bruto tercatat Rp74.210.680. Setelah penghitungan pajak sebagaimana rincian yang diumumkan, penghasilan bersihnya mencapai sekitar Rp65,59 juta per bulan.

Angka ini merupakan rincian untuk anggota DPR biasa. Besaran gaji pokok pimpinan DPR berbeda sesuai jabatan.

TUNJANGAN PERUMAHAN RP50 JUTA DIHENTIKAN

Salah satu komponen yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat adalah tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan.

Pada Agustus 2025, pimpinan DPR memberikan penjelasan bahwa tunjangan tersebut merupakan pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi diberikan kepada anggota DPR periode 2024–2029. Dana itu disalurkan secara bertahap untuk kebutuhan kontrak rumah selama lima tahun.

Namun, setelah muncul kritik dan evaluasi, DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi terhadap sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR.

PENSIUN DPR: DIATUR UNDANG-UNDANG DAN DIHITUNG BERDASARKAN MASA JABATAN

Selain penghasilan selama menjabat, hak pensiun bagi mantan anggota DPR juga menjadi perhatian publik.

Ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif bekas pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Dalam Pasal 13, besaran pensiun dihitung sebesar 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, dengan batas minimum 6 persen dan maksimum 75 persen.

Artinya, anggota DPR yang menjalani masa jabatan penuh selama lima tahun atau 60 bulan dapat memperoleh perhitungan pensiun sebesar 60 persen dari dasar pensiun, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan simulasi menggunakan dasar pensiun yang merujuk pada gaji pokok, perkiraannya adalah:

• Anggota DPR biasa: sekitar Rp2,52 juta per bulan.
• Wakil Ketua DPR: sekitar Rp2,77 juta per bulan.
• Ketua DPR: sekitar Rp3,02 juta per bulan.

Angka tersebut merupakan ilustrasi perhitungan untuk masa jabatan 60 bulan, bukan berarti setiap orang otomatis menerima nominal yang sama tanpa memperhatikan persyaratan dan ketentuan administrasi.

UU tersebut juga mengatur pembayaran pensiun setelah seseorang berhenti dengan hormat serta ketentuan penghentian pembayaran, termasuk ketika penerima meninggal dunia atau kembali diangkat pada jabatan tertentu.

PENSIUN SEUMUR HIDUP, LAYAK MENJADI BAHAN EVALUASI?

Ketentuan pensiun anggota DPR telah lama menjadi bahan perdebatan publik. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana proporsionalitas antara masa pengabdian, besaran hak pensiun, dan kewajiban yang melekat pada jabatan sebagai wakil rakyat.

Pada 2025, persoalan skema pensiun pejabat negara juga menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pensiun anggota lembaga negara masih menjadi isu yang perlu dicermati dari sisi hukum, keadilan, dan tata kelola keuangan negara.

UANG RAKYAT, TRANSPARANSI, DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL RAKYAT

Besarnya penghasilan pejabat publik pada dasarnya harus dibahas secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui komponen pendapatan, dasar hukum pemberian tunjangan, penggunaan anggaran, hingga manfaat nyata yang dihasilkan dari pekerjaan para wakil rakyat.

Di sisi lain, anggota DPR memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat.

Karena itu, persoalan penghasilan dan pensiun tidak cukup hanya dilihat dari nominalnya. Transparansi, kinerja, integritas, serta pertanggungjawaban kepada rakyat harus menjadi bagian dari evaluasi.

Pada akhirnya, jabatan wakil rakyat bukan sekadar tentang hak keuangan dan fasilitas negara. Jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata untuk kepentingan masyarakat.

Rakyat Berhak Tahu. Uang Negara Harus Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan.