Bobby Nasution Tegaskan MBG Harus Tetap Jalan, Kasus Keracunan di Karo Jadi Alarm Evaluasi Total
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dukungannya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski program tersebut sempat diwarnai kasus keracunan massal yang dialami ratusan pelajar di Kabupaten Karo.
Menurut Bobby, menghentikan MBG bukanlah solusi atas insiden tersebut. Sebaliknya, kasus di Karo harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyediaan, pengolahan, kualitas makanan hingga mekanisme distribusi kepada para penerima manfaat.
Bobby menilai program MBG memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Karena itu, persoalan yang muncul di lapangan harus dijadikan bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Namun, di balik perdebatan mengenai keberlanjutan program, kondisi sejumlah korban keracunan masih menjadi perhatian. Salah satunya adalah Febiona (16), siswi SMK di Berastagi, yang dilaporkan belum pulih sepenuhnya setelah mengalami insiden tersebut.
Febiona disebut mengalami penurunan daya ingat yang drastis hingga dikabarkan kesulitan mengenali keluarganya sendiri. Ia juga dilaporkan mengalami kesulitan berbicara karena adanya rasa sakit pada bagian mulut.
Kondisi tersebut menambah kepiluan keluarga korban sekaligus mempertegas pentingnya penanganan serius terhadap dampak kesehatan yang dialami para pelajar setelah insiden keracunan.
Bobby menegaskan bahwa kejadian di Kabupaten Karo harus menjadi teguran keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG, termasuk pengelola di lapangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Evaluasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada penanganan setelah kejadian. Sistem harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, standar kebersihan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa.
Prinsipnya, keberlanjutan MBG harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak tidak boleh justru menimbulkan risiko kesehatan akibat lemahnya pengawasan atau tata kelola.
Kasus Karo dengan demikian menjadi ujian penting bagi pelaksanaan MBG. Dukungan terhadap keberlanjutan program harus dibarengi keberanian melakukan koreksi ketika ditemukan persoalan.
Sebab, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga dari seberapa aman, bergizi dan berkualitas makanan tersebut diterima oleh masyarakat.
Di tengah dorongan agar MBG tetap berjalan, perhatian terhadap kondisi para korban juga tidak boleh terabaikan. Pemulihan dan penanganan kesehatan mereka menjadi bagian penting dari tanggung jawab setelah terjadinya insiden.
MBG boleh terus dilanjutkan, tetapi standar keamanan dan kualitasnya harus jauh lebih kuat. Kasus Karo semestinya menjadi momentum untuk memastikan tidak ada lagi anak sekolah yang harus membayar mahal sebuah program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
