Bau Amis Proyek Triliunan Sekolah Rakyat: Data Penerima Disorot hingga Pengadaan Sepatu
JAKARTA — Program Sekolah Rakyat mulai mendapat sorotan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan program untuk mengantisipasi potensi penyimpangan anggaran, mengingat proyek tersebut melibatkan dana negara dalam jumlah besar.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan data penerima manfaat. Program Sekolah Rakyat semestinya menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi paling rentan, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2.
Kasubdit III Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Fernando, mengungkapkan hasil monitoring di sejumlah Sekolah Rakyat di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor.
Dari pengecekan lapangan, tim menemukan adanya siswa yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima program. Bahkan, terdapat orang tua siswa yang disebut memiliki penghasilan hingga sekitar Rp20 juta per bulan.
Temuan lain juga menjadi perhatian. Sejumlah siswa diketahui memiliki akses mobile banking dan menggunakan layanan pesan-antar makanan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat Program Sekolah Rakyat.
Untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran, Kortastipidkor disebut telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna melakukan perbaikan dan pemutakhiran data.
Pengadaan Barang Ikut Jadi Sorotan
Persoalan tidak hanya berkaitan dengan data penerima. Aspek pengadaan barang juga menjadi salah satu titik yang dinilai perlu mendapat pengawasan ketat.
Kortastipidkor menyoroti kesesuaian harga dan kualitas barang yang digunakan dalam Program Sekolah Rakyat. Salah satu pengadaan yang menjadi perhatian adalah sepatu bagi para siswa.
Pengadaan dengan menggunakan anggaran negara harus memenuhi prinsip kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, kualitas barang, serta transparansi proses.
Pengawasan sejak tahap awal diperlukan untuk memastikan tidak terdapat mark-up, pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, ataupun ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Namun demikian, adanya temuan dalam proses monitoring tidak otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut tetap harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
165 Sekolah Rakyat dengan Anggaran Triliunan
Besarnya skala program juga menjadi perhatian. Perencanaan pembangunan 165 Sekolah Rakyat disebut dilakukan dalam waktu sekitar tiga bulan dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah.
Kecepatan pelaksanaan tersebut membuat pengawasan menjadi semakin penting, terutama pada aspek perencanaan, penetapan penerima manfaat, pengadaan barang dan jasa, hingga penggunaan anggaran.
Semakin besar nilai anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Kortastipidkor melakukan monitoring sebagai langkah pencegahan agar potensi persoalan dapat diketahui sejak dini dan segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.
Program Sekolah Rakyat pada dasarnya ditujukan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Karena itu, ketepatan sasaran menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program.
Jangan sampai anggaran yang disiapkan untuk membantu masyarakat miskin justru tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran utama.
Publik kini menunggu bagaimana pemerintah memperbaiki akurasi data penerima, memastikan kewajaran pengadaan barang, serta menjaga transparansi penggunaan anggaran.
Dengan nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah, pengawasan tidak hanya diperlukan setelah muncul persoalan, tetapi harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga seluruh program selesai.
Langkah pencegahan tersebut penting agar setiap rupiah uang negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat pendidikan bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
