Airlangga Laporkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen kepada Prabowo, Klaim Tertinggi di Antara Negara G20
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Airlangga, capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang disebutnya berkisar 3 persen. Ia juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
Laporan tersebut mencakup sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian nasional, mulai dari aktivitas manufaktur dan perdagangan hingga sektor fiskal, perbankan, serta cadangan devisa.
Indikator Ekonomi Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam paparannya, indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat sebesar 52,4. Angka di atas 50 umumnya menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi.
Sementara itu, rasio gini dilaporkan berada di angka 0,368. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Semakin mendekati nol, semakin rendah tingkat ketimpangan yang tercermin dalam pengukuran tersebut.
Tingkat pengangguran disebut mencapai 4,65 persen. Pemerintah juga melaporkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi daya beli masyarakat, kualitas lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Defisit APBN dan Cadangan Devisa
Dari sisi fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sebesar 1,24 persen. Adapun kredit perbankan disebut tumbuh 13,65 persen.
Cadangan devisa Indonesia berada di angka US$146,3 miliar, yang menurut laporan tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 6,5 bulan impor.
Cadangan devisa berperan penting dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian, mendukung kebutuhan pembayaran internasional, serta memperkuat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan dapat mendukung aktivitas usaha dan konsumsi. Namun, dampaknya terhadap perekonomian juga bergantung pada kualitas penyaluran kredit, kemampuan membayar debitur, dan seberapa besar pembiayaan menjangkau sektor produktif.
Pemerintah Siapkan Insentif Perumahan dan Kebijakan Lanjutan
Pemerintah turut menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Di antaranya, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, relaksasi iuran jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Selain sektor perumahan dan ketenagakerjaan, pemerintah juga membahas penyesuaian standar kadar emas perhiasan.
Pelaksanaan kebijakan tersebut akan menjadi perhatian, terutama terkait ketepatan sasaran, manfaat yang diterima masyarakat, serta dampaknya terhadap aktivitas dunia usaha.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Pemerataan
Capaian pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan perekonomian nasional. Namun, angka pertumbuhan tidak secara otomatis menggambarkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan daya beli, pemerataan kesempatan usaha, dan penurunan ketimpangan.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Laporan Airlangga kepada Presiden Prabowo tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional sekaligus pijakan dalam menentukan kebijakan lanjutan.
Sumber: Kompas.
