Pejabat Naik Sepeda Bukan Sekadar Gaya: Pelajaran dari Norwegia, Denmark hingga Belanda soal Kesederhanaan Kekuasaan

Di sejumlah negara maju, pemandangan pejabat menggunakan transportasi umum atau bersepeda bukanlah peristiwa luar biasa. Aktivitas tersebut tidak selalu diperlakukan sebagai pertunjukan kesederhanaan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari dan budaya mobilitas masyarakat.

Norwegia menjadi salah satu contoh. Negara tersebut memiliki sumber daya minyak dan gas yang besar, tetapi Oslo tetap mendorong penggunaan transportasi publik, berjalan kaki, dan bersepeda. Politisi juga dapat ditemukan menggunakan fasilitas transportasi yang sama dengan masyarakat.

Pemandangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan suatu negara tidak harus diterjemahkan menjadi gaya hidup pejabat yang semakin jauh dari masyarakat. Jabatan publik tetap dapat dijalankan dengan fasilitas yang memadai tanpa harus selalu menampilkan simbol kemewahan.

Denmark memiliki budaya bersepeda yang kuat. Di Kopenhagen, penggunaan sepeda telah menjadi bagian dari sistem transportasi sehari-hari, termasuk bagi sebagian anggota parlemen.

Data yang pernah dipublikasikan State of Green mencatat sekitar 63 persen anggota parlemen Denmark di Kopenhagen menggunakan sepeda untuk pergi ke parlemen. Mantan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga pernah bersepeda bersama Perdana Menteri Irlandia saat kunjungan di Kopenhagen pada 2019.

Belanda memiliki kondisi serupa. Mantan Perdana Menteri Mark Rutte dikenal sering menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari. Dalam wawancara dengan World Economic Forum pada 2019, kebiasaannya bersepeda juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai budaya transportasi di Belanda.

Namun, yang menarik bukan semata-mata seorang kepala pemerintahan mengayuh sepeda. Belanda memang memiliki ekosistem yang membuat sepeda menjadi moda transportasi yang wajar. Negara tersebut memiliki puluhan juta sepeda dan sebagian besar masyarakat telah terbiasa menjadikannya sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari.

Dengan demikian, kesederhanaan pejabat tidak berdiri sendiri. Ada sistem transportasi, infrastruktur, budaya masyarakat, serta kebijakan publik yang membuat penggunaan fasilitas bersama menjadi sesuatu yang normal.

Finlandia memberikan perspektif lain mengenai hubungan antara pejabat, institusi negara, dan masyarakat. Ukuran kedekatan pemerintah dengan rakyat tidak hanya dapat dilihat dari gaya hidup pejabat, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Survei OECD menunjukkan pada 2023 sekitar 47 persen warga Finlandia memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau cukup tinggi terhadap pemerintah nasional. Angka tersebut berada di atas rata-rata OECD sebesar 39 persen.

Kepercayaan terhadap parlemen Finlandia tercatat sekitar 54 persen, sementara kepercayaan terhadap pegawai negeri nasional mencapai 62 persen. Selain itu, sekitar 83 persen pengguna layanan administrasi menyatakan puas.

Angka tersebut tentu tidak berarti seluruh pejabat Finlandia hidup tanpa fasilitas. Namun, data itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik berkaitan erat dengan kualitas institusi dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Selandia Baru juga memiliki sejumlah contoh mengenai gaya hidup politik yang relatif sederhana. Namun, kesederhanaan tidak berarti pejabat bebas dari pengamanan.

Kepolisian Selandia Baru melalui Dignitary Protection Service tetap memberikan perlindungan kepada perdana menteri dan gubernur jenderal. Artinya, penggunaan fasilitas publik atau gaya hidup sederhana tetap dapat berjalan bersamaan dengan kebutuhan keamanan negara.

Membandingkan pejabat di negara-negara tersebut dengan Indonesia tentu harus dilakukan secara hati-hati. Seorang pejabat yang menggunakan sepeda tidak otomatis memiliki kebijakan yang lebih baik, begitu pula pejabat yang menggunakan kendaraan mewah tidak otomatis melakukan penyimpangan.

Namun, terdapat pola budaya yang menarik. Fasilitas jabatan cenderung dipandang sebagai instrumen untuk menunjang pekerjaan, bukan semata-mata sebagai simbol status.

Data Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2025 menunjukkan Denmark memperoleh skor 89, Finlandia 88, Norwegia 81, Selandia Baru 81, dan Belanda 78. Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara.

Data tersebut tidak membuktikan bahwa penggunaan sepeda menyebabkan rendahnya korupsi. Pemberantasan korupsi jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan kualitas institusi, penegakan hukum, transparansi, pengawasan, serta budaya politik.

Meski demikian, cara masyarakat memandang fasilitas pejabat menjadi bagian penting dari hubungan antara pemerintah dan warga.

Di Indonesia, fasilitas pejabat beberapa kali menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah polemik tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan pada 2025.

DPR menjelaskan bahwa tunjangan tersebut diberikan setelah fasilitas rumah jabatan tidak lagi disediakan. Tunjangan itu dimaksudkan untuk membantu kebutuhan tempat tinggal anggota DPR selama menjalankan masa jabatan.

Secara administratif, kebijakan tersebut memiliki dasar dan mekanisme tersendiri. Namun, angka tersebut tetap menimbulkan perdebatan karena masyarakat membandingkannya dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.

Polemik mengenai fasilitas anggota DPR kemudian menjadi salah satu bagian dari isu yang berkembang dalam gelombang demonstrasi pada Agustus 2025. Sejumlah fasilitas anggota parlemen selanjutnya diumumkan akan dipangkas.

Rangkaian polemik tersebut memperlihatkan bahwa fasilitas pejabat merupakan isu yang sangat sensitif di mata publik.

Perbandingan dengan negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Selandia Baru tidak berarti seluruh pejabat Indonesia harus diwajibkan menggunakan sepeda atau transportasi umum.

Kondisi geografis Indonesia sangat berbeda. Jarak perjalanan, kondisi infrastruktur, kebutuhan pengamanan, serta karakteristik tugas setiap pejabat harus menjadi pertimbangan.

Yang lebih relevan untuk diambil adalah prinsipnya.

Fasilitas kendaraan dinas seharusnya digunakan sesuai kebutuhan pekerjaan. Pengamanan diberikan berdasarkan tingkat risiko. Tunjangan harus memiliki dasar yang jelas dan transparan. Sementara penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan prinsip tersebut, fasilitas bukan menjadi persoalan selama benar-benar menunjang pelaksanaan tugas dan memiliki nilai yang wajar.

Sebaliknya, persoalan muncul ketika batas antara kebutuhan pekerjaan dan privilese menjadi semakin kabur. Terlebih jika masyarakat merasa kualitas pelayanan publik yang mereka terima tidak sebanding dengan fasilitas yang dinikmati pejabat.

Karena itu, terdapat sejumlah pertanyaan sederhana yang dapat digunakan publik untuk menilai fasilitas pejabat: apakah fasilitas tersebut memang diperlukan untuk menjalankan tugas, apakah nilainya wajar, apakah penggunaannya transparan, dan apakah manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan?

Jika jawabannya jelas, fasilitas jabatan semestinya tidak menjadi persoalan.

Pada akhirnya, pelajaran dari sejumlah negara tersebut bukan bahwa pejabat harus selalu tampil sederhana atau meninggalkan seluruh fasilitas negara.

Pelajaran utamanya adalah bahwa jabatan publik tidak harus menciptakan jarak sosial yang berlebihan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Seorang pejabat tetap membutuhkan kendaraan, pengamanan, tempat tinggal, perjalanan dinas, serta fasilitas kerja lainnya. Namun, seluruh fasilitas tersebut seharusnya dipahami sebagai sarana untuk menjalankan tanggung jawab, bukan sebagai ukuran kehormatan.

Wibawa seorang pejabat pada akhirnya lebih tepat dibangun melalui kualitas keputusan, pelayanan publik, integritas, transparansi, serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang sengaja terlihat menderita. Masyarakat membutuhkan pejabat yang memahami bahwa setiap fasilitas yang diterima berasal dari sistem negara yang dibiayai dan dipercayakan kepada mereka.

Ketika seorang pejabat naik kereta, bus, atau sepeda dan masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai peristiwa luar biasa, mungkin pada saat itulah kesederhanaan benar-benar menjadi bagian dari budaya politik.

Sebab dalam pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, yang seharusnya semakin besar ketika seseorang memperoleh jabatan adalah tanggung jawabnya, bukan daftar fasilitasnya.