Kemensos Uji Coba Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih di 900 Titik

Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 titik yang dinilai telah siap beroperasi. Uji coba tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan akses bantuan sosial kepada masyarakat sekaligus mengintegrasikan program perlindungan sosial dengan penguatan ekonomi desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan rencana tersebut saat memaparkan strategi integrasi Kemensos dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Uji coba penyaluran bansos melalui KDMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan keberadaan koperasi di tingkat desa dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan program pemerintah.

Selama ini, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia. Ke depan, pemerintah berencana mendekatkan akses pencairan bantuan hingga ke tingkat desa melalui gerai Koperasi Desa Merah Putih.

Gus Ipul menegaskan, mekanisme baru tersebut tidak mengubah ketentuan dan regulasi yang selama ini berlaku dalam penyaluran bantuan sosial. Bank Himbara tetap memiliki peran dalam pengelolaan data dan proses penyaluran bantuan. Dalam skema yang diuji coba, bank Himbara akan membuka perwakilan atau agen layanan perbankan di gerai KDMP.

Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat diharapkan dapat mengakses bantuan sosial dengan lebih mudah tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan. Adapun program bantuan sosial yang menjadi bagian dari skema tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sosial sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pemerintah juga memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak berarti menghapus peran PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial. PT Pos tetap memiliki peran penting, terutama dalam melayani masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Selain itu, PT Pos tetap dibutuhkan untuk penerima manfaat dengan kondisi tertentu, seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas berat yang membutuhkan layanan khusus. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial dapat diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat.

Integrasi penyaluran bansos dengan Koperasi Desa Merah Putih juga diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi agar penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi.

Pertama, pemerintah mendorong penerima manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, produk yang dihasilkan penerima manfaat diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi. Ketiga, penyaluran bantuan sosial secara bertahap dapat dilakukan melalui KDMP yang telah memenuhi kesiapan operasional. Keempat, keluarga penerima manfaat dapat memanfaatkan koperasi sebagai tempat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut pemerintah, integrasi tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di desa. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai titik layanan, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal.

Uji coba di 900 titik akan menjadi tahap penting untuk melihat kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, sistem layanan, sumber daya manusia, keamanan transaksi, serta koordinasi antara KDMP, bank Himbara, PT Pos Indonesia, dan Kemensos.

Langkah tersebut juga menjadi penting karena proses penyaluran bantuan sosial untuk triwulan III 2026 telah berjalan. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan atau integrasi mekanisme penyaluran tidak menghambat hak masyarakat untuk menerima bantuan tepat waktu.

Ke depan, pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu pusat infrastruktur ekonomi, logistik, dan layanan pemerintahan di tingkat desa. Konsep tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari distribusi bantuan pemerintah, pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tetap membutuhkan pengawasan yang kuat agar penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru. Data penerima manfaat harus tetap dikelola secara akurat, sementara mekanisme penyaluran harus dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, bank Himbara, PT Pos Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika berjalan efektif, integrasi ini berpotensi menjadikan desa bukan hanya sebagai tempat penerima bantuan, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.