DIAM-DIAM INDONESIA CETAK REKOR DUNIA, PRABOWO BUKA BUKU 110 PRESTASI YANG SELAMA INI TAK BANYAK DIKETAHUI

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam 18 bulan pertama masa pemerintahannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 108 hingga sekitar 110 persoalan kronis yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bangsa.

Sidang kabinet tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, hingga para Kepala Staf Angkatan. Di hadapan jajaran pemerintah, Prabowo memaparkan berbagai program dan kebijakan yang menurutnya telah menunjukkan hasil selama 18 bulan pemerintahan.

Prabowo juga menunjukkan sebuah buku yang telah dibagikan kepada peserta sidang. Buku tersebut memuat catatan mengenai berbagai persoalan yang disebut telah berhasil ditangani pemerintah.

“Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan. Ini prestasi yang bukan kecil,” kata Prabowo dalam sidang tersebut.

Meski menyampaikan sejumlah capaian, Prabowo mengingatkan jajaran kabinet agar tidak terlena dengan hasil yang telah dicapai. Ia mengutip ungkapan Jawa “ojo dumeh” yang bermakna agar seseorang tidak bersikap sombong atau merasa paling unggul hanya karena memiliki kekuasaan maupun keberhasilan.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah pengembangan layanan bullion bank atau bank emas nasional. Prabowo menyebut layanan tersebut sebagai salah satu langkah baru dalam sejarah sistem keuangan Indonesia.

Layanan bullion bank yang melibatkan PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia tersebut mulai dikembangkan pada 2025. Dalam pemaparan pemerintah, layanan emas tersebut mengalami pertumbuhan jumlah nasabah dan volume pengelolaan emas.

Prabowo menyebut volume emas yang dikelola telah mencapai sekitar 153 ton dengan nilai yang diperkirakan mencapai sekitar US$20 miliar. Jika menggunakan angka yang disampaikan dalam paparan tersebut, nilainya setara dengan sekitar Rp358 triliun lebih berdasarkan asumsi kurs yang digunakan dalam narasi pemerintah.

Prabowo juga meminta konfirmasi mengenai angka tersebut kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang hadir dalam sidang. Menurut Prabowo, perkembangan bullion bank berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru Indonesia apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Data yang dipaparkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menunjukkan pertumbuhan layanan emas tersebut. Jumlah nasabah Pegadaian dalam layanan emas disebut meningkat dari sekitar 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi sekitar 5,6 juta orang pada Februari 2026.

Sementara itu, jumlah tabungan emas masyarakat pada periode yang sama disebut meningkat dari sekitar 10,5 ton menjadi 19,25 ton. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam instrumen investasi berbasis emas.

Selain sektor keuangan, pemerintah juga menyoroti restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melalui Danantara. Prabowo mengungkapkan bahwa ketika mulai memimpin pemerintahan, jumlah entitas BUMN yang tercatat mencapai lebih dari seribu.

Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi, penggabungan, dan penataan sejumlah entitas BUMN. Dalam pemaparan tersebut, sekitar 250 entitas disebut telah ditutup, digabungkan, atau dikonsolidasikan, dengan estimasi penghematan biaya rutin mencapai sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah juga menargetkan jumlah entitas BUMN dapat lebih ramping pada akhir 2026. Penataan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta memastikan aset negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.

Di sektor hukum dan peradilan, pemerintah turut menyoroti kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim. Setelah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian, pemerintah menaikkan gaji hakim dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan perumahan sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas lembaga peradilan.

Pemerintah juga melanjutkan kebijakan penghapusan atau restrukturisasi kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk kembali mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

Berbagai capaian tersebut oleh Prabowo disebut sebagai bagian dari perubahan yang tidak selalu terlihat secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mendokumentasikan berbagai kebijakan dan hasil kerja tersebut dalam bentuk laporan dan buku yang dibagikan kepada jajaran kabinet.

Namun, klaim mengenai capaian pemerintah tetap perlu dilihat secara objektif dan diukur berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Angka mengenai jumlah persoalan yang telah diselesaikan, volume pengelolaan emas, efisiensi BUMN, maupun dampak kebijakan terhadap masyarakat perlu terus diuji melalui indikator yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan hanya terletak pada banyaknya program atau angka capaian yang tercatat dalam dokumen resmi. Keberhasilan juga akan terlihat dari seberapa besar perubahan tersebut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, pemaparan Presiden Prabowo mengenai lebih dari 108 hingga 110 persoalan yang disebut telah diselesaikan menjadi bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai capaian tersebut dapat berkelanjutan, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di tengah target pembangunan jangka panjang, pemerintah juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya dinilai dari apa yang berhasil dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana hasil tersebut dapat dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa berbagai capaian yang dipaparkan bukan sekadar angka dalam sebuah buku, melainkan perubahan nyata yang mampu memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelola negara, dan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin mandiri serta berdaya saing di tingkat global.