MKD DPR RI Tegaskan Sinergi dengan Polri Berlandaskan Saling Menghormati Kewenangan
GRESIK — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas prinsip saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro saat memimpin kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Gresik, Jawa Timur, Senin (20/7/2026). Rombongan dipimpin Ketua Tim Adang Daradjatun dari Fraksi PKS, didampingi Wakil Ketua MKD I Wayan Sudirta dari Fraksi PDI Perjuangan dan Agung Widyantoro dari Fraksi Partai Golkar, bersama sejumlah anggota serta tim ahli MKD.
Kedatangan rombongan MKD disambut Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution bersama Wakapolres Kompol Shabda Purusha Putra, para pejabat utama, dan jajaran kapolsek di lingkungan Polres Gresik. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan antara MKD DPR RI dan Polri.
Dalam kunjungan tersebut, MKD dan jajaran Polres Gresik membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MKD, hak imunitas anggota DPR RI, serta mekanisme pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI.
Agung Widyantoro menjelaskan bahwa penyamaan persepsi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan hak dan fasilitas kedewanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan TNKB khusus juga menjadi bagian dari upaya mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas sekaligus menjaga kehormatan dan marwah DPR RI sebagai lembaga negara.
“Kunjungan kerja ke Polres Gresik bertujuan untuk memperkuat sinergi antara MKD DPR RI dan Polri dalam menjaga kehormatan serta marwah DPR RI melalui sosialisasi tugas, fungsi, hak imunitas anggota DPR, hingga pengawasan penggunaan TNKB khusus anggota DPR RI guna mencegah penyalahgunaan,” ujar Agung.
Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Polri merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi MKD dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI melalui pendekatan pencegahan, pengawasan, dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agung juga menekankan bahwa MKD memahami posisi Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersendiri. Karena itu, sinergi antarlembaga harus ditempatkan dalam koridor kewenangan masing-masing.
“Saya tahu bahwa mitra kami dari Polri merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Kami tidak mencampuri kewenangan tersebut, tetapi lebih kepada melakukan sinergi agar pelaksanaan tugas masing-masing dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut membahas tiga ruang kolaborasi utama, yakni sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang MKD DPR RI; penyamaan pemahaman mengenai hak imunitas anggota DPR RI; serta fungsi pengawasan dalam bidang keprotokolan, khususnya penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI.
Menurut Agung, penggunaan TNKB khusus tidak semata-mata berkaitan dengan hak keprotokolan. Aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian agar proses identifikasi dapat dilakukan secara lebih mudah apabila kendaraan yang menggunakan fasilitas tersebut terlibat dalam suatu pelanggaran hukum.
Kapolres Gresik menyampaikan komitmen jajarannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedewanan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jajaran Polres Gresik juga diarahkan untuk mengikuti materi sosialisasi secara serius sebagai bekal dalam memahami tugas dan fungsi MKD serta ketentuan yang berkaitan dengan hak imunitas dan penggunaan fasilitas kedewanan.
Setelah pemaparan materi oleh tim ahli MKD, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara jajaran MKD DPR RI dan Polres Gresik. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan dan foto bersama.
MKD DPR RI berharap sinergi dengan Polri dapat terus diperkuat untuk mendukung fungsi pencegahan, pengawasan, dan penegakan kode etik penyelenggaraan tugas kedewanan. Koordinasi yang baik antarlembaga diharapkan turut memperkuat integritas anggota DPR RI sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun hubungan kelembagaan yang profesional, proporsional, dan saling menghormati kewenangan. Dengan koordinasi yang semakin baik, MKD DPR RI dan Polri diharapkan dapat menjalankan tugas masing-masing secara optimal sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.
