Menpar Widiyanti Usulkan Pokja Lintas Kementerian untuk Percepat Infrastruktur di Bali

BALI — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan serta penguatan infrastruktur dasar di Bali.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Bali, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Pokja Lintas Kementerian Didorong Atasi Tantangan Infrastruktur

Usulan pembentukan pokja lintas kementerian muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya terintegrasi, kepadatan aktivitas wisata di kawasan Bali Selatan, penataan ruang, hingga pengembangan potensi wisata kapal pesiar yang dinilai masih dapat dioptimalkan.

Menurut usulan tersebut, pokja lintas kementerian dapat menjadi wadah koordinasi yang lebih terarah untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang melibatkan kewenangan sejumlah kementerian dan lembaga.

Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, masing-masing kementerian dan lembaga diharapkan dapat menjalankan peran sesuai kewenangannya sekaligus memastikan program pembangunan tidak berjalan secara terpisah.

Kebutuhan Infrastruktur Bali Capai Puluhan Miliar Dolar

Penguatan infrastruktur menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Berdasarkan kajian World Bank yang disampaikan dalam konteks kebutuhan pembangunan Bali, penguatan infrastruktur diperlukan di berbagai sektor, antara lain energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, serta infrastruktur pendukung pariwisata.

Estimasi kebutuhan investasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut berada pada kisaran 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS, atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun dengan asumsi nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan.

Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur Bali membutuhkan strategi pembiayaan, koordinasi, dan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian Utama

Menpar Widiyanti secara khusus menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata Bali.

Penguatan penanganan sampah laut, pemetaan sistem open dumping di TPA Suwung, serta percepatan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di kawasan destinasi wisata menjadi sejumlah hal yang didorong untuk mendapatkan perhatian lintas sektor.

Selain itu, penerapan kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe juga masih membutuhkan penguatan. Tantangan yang dihadapi antara lain kesadaran pelaku usaha, konsistensi penerapan kebijakan, serta ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Kementerian Pariwisata sebelumnya juga telah menjalankan sejumlah inisiatif untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, antara lain Gerakan Wisata Bersih, pengembangan dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, serta berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan.

Pemerataan Wisata Didorong Lewat Pengembangan Destinasi

Pemerintah juga mendorong pemerataan aktivitas pariwisata agar kunjungan wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan.

Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah pola perjalanan wisata 4B yang menghubungkan Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.

Pengembangan jalur wisata tersebut diharapkan dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan yang selama ini menjadi tujuan utama wisatawan.

Pemerataan destinasi juga dinilai dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Integrasi Tata Ruang dengan OSS Dipercepat

Selain infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, persoalan tata ruang menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam rapat koordinasi.

Pemerintah mendorong percepatan penyusunan dan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Integrasi tata ruang dengan sistem perizinan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kemudahan berusaha sekaligus memastikan pembangunan di Bali tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam data yang disampaikan, sebanyak 28 RDTR dari target 73 RDTR telah terintegrasi. Pemerintah masih perlu mempercepat penyelesaian integrasi RDTR lainnya agar proses pembangunan dan investasi dapat berjalan lebih terarah.

Menko AHY Tekankan Keseimbangan Ekonomi, Lingkungan, dan Budaya

Rapat koordinasi yang dipimpin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Gubernur Bali, serta para bupati dan wali kota se-Bali.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan Bali.

Dalam arahannya, Menko AHY menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Ketiga aspek tersebut dinilai harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan Bali. Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Bali.

Melalui usulan pembentukan pokja lintas kementerian dan hasil rapat koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur secara lebih terkoordinasi.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan yang didukung infrastruktur memadai, lingkungan yang terjaga, serta budaya yang tetap lestari.

Penguatan infrastruktur dan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata Bali, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh wilayah Pulau Dewata.