Kasus Perundungan di Lampung Timur dan MAN 3 Padang Jadi Alarm, DPR Dorong Sekolah Aman Bebas Kekerasan

JAKARTA – Kasus perundungan yang terjadi di Lampung Timur dan insiden ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang menjadi sorotan serius terhadap persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kedua peristiwa tersebut kembali mengingatkan bahwa perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan persoalan serius yang dapat meninggalkan trauma mendalam dan berdampak panjang terhadap kehidupan anak.

Insiden di MAN 3 Padang terjadi pada 14 Juli 2026. Seorang siswa berinisial R diketahui membawa sejumlah bom rakitan ke lingkungan sekolah. Salah satu bom tersebut meledak, sementara tiga lainnya berhasil diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Dalam perkembangan kasus, muncul informasi mengenai dugaan pengalaman perundungan yang dialami siswa tersebut dalam perjalanan pendidikannya. Kondisi itu memunculkan kembali perhatian terhadap pentingnya penanganan kekerasan dan perundungan secara dini agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Sementara itu, kasus lain terjadi di Lampung Timur. Seorang siswi sekolah dasar menjadi korban dugaan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah teman sebaya. Video kejadian yang beredar memperlihatkan korban mengalami tindakan kekerasan fisik.

Kepolisian menyebut dugaan peristiwa tersebut bermula dari aksi saling mengejek. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik yang pada awalnya dianggap sepele dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan apabila tidak segera dihentikan dan ditangani secara tepat.

DPR Soroti Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kedua kasus tersebut sebagai pengingat bahwa sistem perlindungan anak masih membutuhkan penguatan.

Menurutnya, fenomena perundungan di sekolah dapat diibaratkan sebagai gunung es karena tidak seluruh kasus terungkap atau dilaporkan. Banyak anak yang memilih diam karena takut mengalami tekanan lebih besar, merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu, atau khawatir tidak mendapatkan respons yang tepat dari lingkungan sekitarnya.

Puan mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup sistem pencegahan, mekanisme deteksi dini, saluran pelaporan, hingga penanganan korban dan pelaku. Aturan yang telah dibuat harus dipastikan benar-benar diterapkan di lingkungan pendidikan dan tidak berhenti sebagai kebijakan administratif.

Deteksi Dini dan Sistem Pengaduan Harus Diperkuat

Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman membutuhkan mekanisme deteksi dini yang efektif.

Sekolah perlu memiliki saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, serta menjamin perlindungan terhadap korban maupun pelapor. Anak harus memiliki ruang untuk menyampaikan masalah tanpa takut mendapatkan intimidasi atau tekanan.

Selain itu, penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga dinilai penting. Satuan tersebut harus mampu melakukan pencegahan sekaligus merespons setiap laporan secara cepat dan profesional.

Sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi faktor penting. Guru dan tenaga kependidikan perlu memiliki kemampuan untuk mengenali perubahan perilaku anak yang dapat menjadi tanda adanya tekanan psikologis atau kekerasan.

Orang tua juga memiliki peran besar dalam membangun komunikasi terbuka dengan anak. Perubahan perilaku, penurunan prestasi, kecenderungan menarik diri, atau ketakutan berlebihan terhadap sekolah perlu mendapat perhatian dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Pemulihan Psikologis Jadi Bagian Penting

Dampak perundungan tidak selalu terlihat secara langsung. Kekerasan yang dilakukan berulang kali dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban.

Karena itu, penanganan kasus perundungan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Korban membutuhkan perlindungan dan pendampingan psikologis agar dapat memulihkan rasa aman dan kepercayaan dirinya.

Dalam kasus tertentu, pelaku juga dapat membutuhkan intervensi psikologis, terutama apabila ditemukan bahwa perilaku kekerasan berkaitan dengan persoalan yang dialaminya sendiri.

Pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karakteristik masing-masing perkara. Namun, pendekatan tersebut tetap harus memastikan kepentingan terbaik bagi anak, keselamatan korban, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Pencegahan Harus Dimulai dari Pendidikan Karakter

Pencegahan perundungan membutuhkan pendekatan jangka panjang. Pendidikan karakter yang menanamkan empati, rasa hormat, toleransi, dan keberanian untuk membela korban harus menjadi bagian dari kehidupan sekolah.

Sekolah juga perlu memberikan edukasi mengenai dampak perundungan kepada siswa secara berkala. Anak harus memahami bahwa mengejek, mengintimidasi, mengucilkan, maupun melakukan kekerasan fisik bukanlah bentuk candaan yang dapat dibenarkan.

Pengawasan di lingkungan sekolah juga perlu diperkuat dengan tetap memperhatikan privasi dan hak anak. Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda awal perundungan serta mengambil tindakan sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.

Penggunaan teknologi pengawasan, termasuk kamera keamanan di area tertentu, juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem keamanan sekolah, dengan tetap memperhatikan aturan perlindungan data pribadi dan privasi.

Sekolah Aman Adalah Tanggung Jawab Bersama

Kasus di Lampung Timur dan MAN 3 Padang menjadi pengingat bahwa perlindungan anak membutuhkan kerja bersama. Tidak cukup hanya mengandalkan sekolah atau aparat penegak hukum.

Pemerintah harus memastikan regulasi berjalan efektif. Sekolah harus membangun sistem pencegahan dan pengaduan yang dapat dipercaya. Guru harus lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka. Sementara masyarakat harus berani mengambil peran ketika melihat adanya kekerasan terhadap anak.

Perundungan harus dihentikan sejak tanda-tanda awal muncul. Setiap anak berhak belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat.

Sekolah yang aman bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab bersama. Pencegahan yang kuat, deteksi dini yang efektif, penanganan yang tepat, serta pemulihan psikologis yang berkelanjutan menjadi kunci agar tidak ada lagi anak yang harus menghadapi kekerasan seorang diri.

Pada akhirnya, setiap kasus perundungan harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem. Jangan sampai penderitaan seorang anak baru mendapatkan perhatian setelah persoalan berkembang menjadi tragedi yang lebih besar.