APBN Kemhan dan TNI 2025 Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut, Wamenhan: Kami Jaga Akuntabilitas
JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Kemhan dan TNI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto yang mewakili Menteri Pertahanan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pertahanan tahun 2025.
Kehadiran jajaran Kemhan dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pertahanan negara.
Kemhan Pastikan Anggaran Dikelola Transparan
Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa Kemhan dan TNI terus berkomitmen mengelola anggaran negara secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
Menurutnya, tata kelola anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional, mulai dari pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, hingga pengembangan kemampuan pertahanan yang mampu menjawab tantangan keamanan modern.
Setiap penggunaan anggaran pertahanan, kata Donny, harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesiapan operasional TNI serta mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang kuat dan profesional.
Komisi I DPR Apresiasi Kinerja Kemhan dan TNI
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemhan dan TNI yang mampu mempertahankan opini WTP dari BPK selama tiga tahun berturut-turut.
Pencapaian itu dinilai sebagai bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan pertahanan terus mengalami perbaikan dan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas pemerintahan.
Anggota Komisi I DPR RI juga menyampaikan sejumlah masukan serta pertanyaan terkait berbagai aspek anggaran, termasuk prioritas program, realisasi penyerapan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
Perkuat Pengawasan dan Modernisasi Pertahanan
Dalam pembahasan bersama Komisi I DPR, Wamenhan Donny didampingi pejabat eselon I Kemhan serta perwakilan Markas Besar TNI untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran dan program strategis pertahanan.
Diskusi berlangsung konstruktif dengan menghasilkan sejumlah langkah penguatan, terutama dalam peningkatan pengawasan internal, penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, serta optimalisasi penggunaan anggaran.
Selain aspek administrasi keuangan, rapat juga membahas pentingnya dukungan anggaran terhadap program strategis pertahanan nasional, seperti modernisasi alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI.
WTP Menjadi Komitmen Berkelanjutan
Kemhan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.
Setiap rupiah anggaran pertahanan harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia.
Melalui sinergi antara pemerintah, Kemhan, TNI, dan DPR RI, tata kelola anggaran pertahanan diharapkan semakin transparan, profesional, dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
Capaian WTP tiga tahun berturut-turut menjadi bukti bahwa reformasi pengelolaan keuangan di sektor pertahanan terus berjalan sekaligus memperkuat fondasi menuju TNI yang modern, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
