Menko AHY Tekankan Infrastruktur Adaptif Hadapi Kenaikan Muka Air Laut, Perencanaan Harus Berbasis Data dan Ilmu Pengetahuan
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya kenaikan muka air laut yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Otorita Pembangunan Pantai Pantai Jakarta (BOPPJ) sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, perwakilan kementerian dan lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, AHY memberikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas penerbitan buku berjudul “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif”, yang dinilai menjadi salah satu referensi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim.
AHY juga diperkenalkan dengan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT), sebuah platform analisis berbasis data terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, monitoring, serta evaluasi pembangunan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Menurut AHY, perencanaan pembangunan yang baik harus didasarkan pada data, kajian ilmiah, serta mempertimbangkan berbagai risiko dan keterbatasan yang ada di lapangan.
“Bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perencanaan tidak akan berarti tanpa eksekusi. Sebaliknya, eksekusi dapat kehilangan arah apabila tidak dibangun di atas perencanaan yang scientifically sound, technologically feasible, dan financially viable,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan perencanaan tidak boleh hanya berasumsi seluruh kebutuhan dapat dipenuhi tanpa memperhitungkan kondisi riil, tantangan, maupun keterbatasan sumber daya yang tersedia.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, paradigma pembangunan infrastruktur ke depan harus bergeser dari sekadar membangun fisik menjadi pembangunan yang mampu menghadirkan manfaat jangka panjang, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah berharap sinergi antara kementerian, lembaga, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kualitas perencanaan pembangunan nasional sehingga Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim di masa mendatang.
