Kampus Doktoral Hakim MK Arsul Sani Terseret Skandal Ijazah di Polandia, Gelar Akademiknya Kembali Jadi Sorotan Publik

0
1795134349284

SOROTAN PUBLIK – JAKARTA. Kredibilitas institusi pendidikan tempat Hakim Konstitusi Arsul Sani memperoleh gelar doktor kembali menjadi perhatian publik Indonesia. Nama Collegium Humanum Warsaw Management University di Warsawa, Polandia, menjadi sorotan setelah lembaga pendidikan tersebut terseret perkara dugaan korupsi, pemalsuan dokumen akademik, penipuan, dan pencucian uang.

Persoalan ini menarik perhatian karena Arsul Sani diketahui memperoleh gelar Doctor of Laws (LL.D) dari universitas tersebut. Namanya kemudian menjadi perbincangan di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan usia calon wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Namun, penting ditegaskan bahwa perkara dugaan penyimpangan di Collegium Humanum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ijazah Arsul Sani bermasalah. Persoalan institusi pendidikan dan keabsahan dokumen akademik seseorang merupakan dua hal yang harus diperiksa secara terpisah.

Skandal Collegium Humanum, 29 Orang Didakwa

Kasus Collegium Humanum menjadi perhatian serius otoritas Polandia setelah penyelidikan yang melibatkan Central Anti-Corruption Bureau (CBA) atau Badan Antikorupsi Polandia.

Pada 27 November 2025, CBA dan Kejaksaan Nasional Polandia mengumumkan bahwa jaksa telah mengajukan dakwaan terhadap 29 orang dalam salah satu bagian penyidikan perkara tersebut.

Sebanyak 67 tindak pidana masuk dalam dakwaan tersebut, mencakup dugaan korupsi, pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen pendidikan, penipuan, dan pencucian uang.

Penyidikan mengungkap dugaan penerbitan dokumen kelulusan yang tidak sesuai dengan proses pendidikan sebenarnya. Dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan program pascasarjana Master of Business Administration (MBA), tetapi juga mencakup dokumen pendidikan jenjang sarjana dan magister.

Menurut keterangan resmi CBA, penyidik menemukan indikasi pemberian keuntungan material maupun personal sebagai imbalan penerbitan dokumen akademik yang tidak mencerminkan proses studi sebenarnya.

Dalam perkembangan penyidikan, hingga pengumuman tersebut, aparat Polandia menyebut telah mengajukan 389 dakwaan terhadap 78 tersangka dalam keseluruhan perkara, dengan nilai aset yang disita melebihi 176 juta zloty Polandia.

Perlu dicatat, 29 orang tersebut merupakan pihak yang didakwa, bukan berarti telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Arsul Sani Pernah Menempuh Pendidikan Doktoral di Skotlandia

Nama Arsul Sani ikut menjadi perhatian setelah diketahui bahwa dirinya memperoleh gelar doktor dari Collegium Humanum Warsaw Management University.

Menanggapi tudingan mengenai keabsahan gelar akademiknya, Arsul memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia memperlihatkan ijazah asli, transkrip nilai, dokumen legalisasi, serta foto wisuda di Warsawa.

Arsul menjelaskan bahwa perjalanan pendidikan doktoralnya telah dimulai sejak September 2010 melalui program professional doctorate di Glasgow Caledonian University, Skotlandia.

Namun, karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019, ia tidak menyelesaikan pendidikan tersebut.

Arsul kemudian melanjutkan proses pendidikan doktoral di Collegium Humanum pada 2020 melalui program Doctor of Laws berbasis penelitian atau by research.

Ia menyelesaikan disertasinya pada Juni 2022 dan mengikuti wisuda di Warsawa pada Maret 2023.

Disertasi tersebut membahas hubungan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia setelah peristiwa Bom Bali.

MKMK Nyatakan Arsul Tidak Terbukti Melanggar Etik

Persoalan gelar doktoral Arsul Sani juga pernah diperiksa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dalam putusan yang dibacakan pada 11 Desember 2025, MKMK menyatakan Arsul tidak terbukti melakukan pelanggaran etik yang berkaitan dengan pemalsuan ijazah doktoral maupun penggunaan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi.

MKMK mempertimbangkan sejumlah bukti, termasuk dokumen ijazah yang diperlihatkan Arsul, riwayat penelitian, korespondensi bimbingan melalui surat elektronik dengan supervisor, serta keterangan mengenai keikutsertaannya dalam wisuda di Polandia.

MKMK juga menyatakan tidak menemukan cukup bukti untuk meragukan proses penelitian yang dilakukan Arsul dalam memenuhi persyaratan kelulusan doktoralnya.

Namun, terdapat batas penting dalam putusan tersebut.

MKMK menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk menilai validitas dan kredibilitas Collegium Humanum sebagai institusi pendidikan. Penilaian mengenai hal tersebut merupakan ranah otoritas pendidikan di Polandia.

Dengan demikian, putusan MKMK berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik Arsul Sani, bukan penetapan menyeluruh mengenai status dan kredibilitas institusi pendidikan di Polandia.

Integritas Hakim Konstitusi dan Kepercayaan Publik

Persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar polemik ijazah seorang pejabat negara.

Hakim konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga konstitusi, memutus perkara yang menyangkut kepentingan negara, serta memastikan hak konstitusional warga negara terlindungi.

Karena itu, integritas pribadi, rekam jejak akademik, dan transparansi kualifikasi seorang hakim merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Terlebih, putusan MK mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada 2023 menjadi salah satu peristiwa konstitusional yang mendapat perhatian luas masyarakat Indonesia.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut menjadi dasar perubahan persyaratan usia pencalonan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Meski demikian, polemik mengenai latar belakang pendidikan seorang hakim tidak boleh secara otomatis dijadikan dasar untuk mempertanyakan keabsahan setiap putusan yang pernah diambilnya.

Setiap persoalan harus diperiksa berdasarkan bukti, kewenangan, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Transparansi Akademik Tidak Boleh Berhenti pada Klarifikasi

Sorotan Publik memandang bahwa kasus Collegium Humanum menjadi pengingat penting mengenai perlunya pengawasan terhadap kredibilitas institusi pendidikan, khususnya lembaga yang menerbitkan gelar akademik bagi pejabat publik.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses pendidikan, pengakuan institusi, legalitas program studi, serta pemenuhan persyaratan akademik seseorang yang menduduki jabatan strategis negara.

Di sisi lain, setiap tuduhan terhadap individu juga harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klarifikasi Arsul dan putusan MKMK merupakan bagian penting dari informasi yang harus disampaikan kepada publik. Namun, perkembangan perkara hukum yang menjerat pihak-pihak di Collegium Humanum juga perlu terus dipantau secara objektif.

Pada akhirnya, integritas lembaga negara tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, independensi, dan akuntabilitas para pejabat yang menjalankan kewenangan negara.

Sorotan Publik menegaskan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap fakta dan proses hukum.

Tidak boleh ada tuduhan yang menggantikan pembuktian, tetapi tidak boleh pula ada pertanyaan publik yang diabaikan ketika menyangkut integritas lembaga negara.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *