Jelang Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit, Perpol Baru Izinkan Perwira Dua Tingkat di Bawahnya Jadi Majelis
SOROTAN PUBLIK – JAKARTA. Penerbitan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Regulasi tersebut membuka kemungkinan bagi perwira dengan pangkat lebih rendah untuk menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik perwira senior.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Peraturan yang disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026 itu diterbitkan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan regulasi tersebut pada Rabu (18/11/2026). Ia juga mengakui bahwa rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan aturan.
Perwira Dua Tingkat di Bawah Bisa Menjadi Anggota Majelis
Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 42 ayat (3) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Melalui aturan terbaru, komposisi tersebut diperluas. Anggota majelis KKEP dapat berasal dari perwira yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Dengan perubahan tersebut, perwira berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) maupun Inspektur Jenderal (Irjen) memiliki kemungkinan untuk menjadi anggota majelis dalam pemeriksaan etik terhadap perwira berpangkat Jenderal Polisi bintang empat.
Perubahan ini membuka ruang pemeriksaan etik lintas jenjang kepangkatan dalam institusi Polri.
Sidang Etik Listyo Sigit Menjadi Salah Satu Pertimbangan
Kadiv Humas Polri Johnny Edison Isir secara terbuka mengakui bahwa agenda sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan baru tersebut.
Pengakuan ini membuat perubahan regulasi semakin menjadi perhatian karena penerbitannya berlangsung menjelang agenda pemeriksaan etik seorang mantan pimpinan tertinggi Polri.
Polri sebelumnya juga menyampaikan bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan etik, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Dengan demikian, mekanisme baru tersebut diharapkan memungkinkan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan organisasi dan tidak terhambat oleh persoalan hierarki kepangkatan.
Tidak Hanya Mengubah Komposisi Majelis
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah perubahan lain dalam mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.
Beberapa di antaranya meliputi perubahan ketentuan pihak yang dapat mengajukan banding, penambahan tahapan gelar perkara berdasarkan hasil audit investigasi, serta perubahan batas waktu penyampaian surat panggilan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.
Selain itu, sidang KKEP dapat dilaksanakan secara daring dengan persetujuan Ketua KKEP. Ketentuan mengenai keanggotaan majelis banding juga disesuaikan dengan komposisi pangkat yang baru.
Perubahan lainnya menyangkut masa penempatan dalam tempat khusus yang diubah dari paling lama 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender, serta penyesuaian persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Secara keseluruhan, regulasi tersebut memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Independensi dan Transparansi Menjadi Ujian Penegakan Etik Polri
Perubahan regulasi ini menempatkan independensi dan objektivitas majelis KKEP sebagai perhatian penting dalam proses penegakan etik internal kepolisian.
Meskipun aturan telah membuka kesempatan bagi perwira berpangkat lebih rendah untuk memeriksa perwira senior, kualitas penegakan etik tidak hanya ditentukan oleh komposisi kepangkatan.
Integritas anggota majelis, independensi pemeriksaan, keterbukaan proses, serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan bukti menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Publik tentu berharap perubahan aturan tersebut tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif, tetapi benar-benar memperkuat mekanisme pengawasan internal Polri.
Terlebih, sidang etik terhadap mantan Kapolri memiliki perhatian publik yang besar karena menyangkut pertanggungjawaban pejabat yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam institusi kepolisian.
Publik Menunggu Pembuktian Kesetaraan di Hadapan Hukum
Sorotan Publik memandang bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh anggota kepolisian, mulai dari pangkat terendah hingga perwira tinggi.
Jabatan dan kepangkatan tidak boleh menjadi penghalang bagi proses pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran etik yang harus dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, setiap terduga pelanggar juga tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif, prosedural, dan adil.
Karena itu, pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit akan menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam melihat bagaimana aturan baru tersebut diterapkan dalam praktik.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang duduk dalam majelis, melainkan apakah seluruh proses pemeriksaan benar-benar berjalan independen, transparan, dan bebas dari intervensi.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui perubahan peraturan dan pernyataan kelembagaan. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui penegakan etik yang konsisten, termasuk ketika pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi tersebut.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
