Riwayat Bisnis Dasco di Perusahaan Kamboja Disorot, Klarifikasi Belum Menjawab Peran di Golden Oasis
SOROTAN PUBLIK – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi perhatian publik setelah riwayat hubungan bisnisnya dengan dua perusahaan di Kamboja, Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate, dipertanyakan.
Sorotan ini mencuat setelah dokumen Laporan Tahunan PT MNC Digital Entertainment Tbk tahun 2022 mengungkap rekam jejak bisnis Dasco. Dalam laporan tersebut, Dasco tercatat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perusahaan, sementara riwayat pengalaman bisnisnya turut mencantumkan dua entitas Golden Oasis di Kamboja.
Persoalan semakin menarik perhatian karena Golden Oasis Entertainment dikaitkan dengan pengelolaan fasilitas Trimulia di Sihanoukville, Kamboja, yang dalam laporan investigasi media disebut memiliki kasino.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apa sebenarnya posisi dan peran Dasco dalam kedua perusahaan tersebut? Apakah sebatas hubungan profesional, pernah menjadi bagian dari manajemen, memiliki kepentingan investasi, atau mempunyai hubungan ekonomi dalam bentuk lain?
Dasco Mengakui Pernah Berhubungan Bisnis
Pada Kamis, 19 November 2026, Dasco akhirnya memberikan penjelasan melalui akun media sosial X miliknya.
Ia menyatakan bahwa informasi mengenai hubungan bisnis dengan Golden Oasis Real Estate dan Entertainment memang telah dicantumkan dalam CV pada 2022, ketika dirinya akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk.
Dasco juga menegaskan tidak pernah terlibat dalam bisnis judi online maupun melakukan doxing.
Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi penting. Namun, pengakuan pernah memiliki hubungan bisnis belum dengan sendirinya menjelaskan bentuk hubungan, jabatan spesifik, tanggung jawab, periode keterlibatan, maupun kemungkinan kepentingan ekonominya.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus dipisahkan secara tegas.
Pertama, tuduhan keterlibatan dalam praktik perjudian daring yang telah dibantah Dasco dan tidak boleh dianggap terbukti tanpa bukti hukum.
Kedua, riwayat hubungan bisnis dengan perusahaan yang dikaitkan dengan fasilitas kasino di Kamboja. Persoalan kedua ini tetap relevan untuk dijelaskan secara terbuka karena menyangkut rekam jejak bisnis seorang pejabat publik.
Publik Berhak Mengetahui Bentuk Hubungan Bisnis
Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak kehilangan hak atas perlindungan nama baik dan praduga tak bersalah. Namun, jabatan publik juga membawa tanggung jawab untuk menjelaskan informasi yang berkaitan dengan rekam jejak, potensi konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap aturan.
Karena itu, klarifikasi yang dibutuhkan bukan sekadar membantah keterlibatan dalam judi online. Publik juga membutuhkan penjelasan konkret mengenai:
- Apa jabatan atau kapasitas Dasco di Golden Oasis Entertainment Ltd?
- Apa posisi dan tanggung jawabnya di Golden Oasis Real Estate?
- Kapan hubungan bisnis tersebut dimulai dan berakhir?
- Apakah hubungan itu berkaitan dengan kepemilikan saham, investasi, jabatan manajemen, atau bentuk kerja sama profesional lainnya?
- Apakah terdapat kepentingan ekonomi atau manfaat finansial yang perlu diungkapkan sesuai ketentuan hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan vonis dan bukan pula tuduhan tindak pidana. Semuanya merupakan bagian dari permintaan transparansi yang dapat dijawab melalui dokumen dan keterangan resmi.
Jangan Biarkan Politik Mengalahkan Akuntabilitas
Polemik ini juga membuka ruang diskusi lebih luas mengenai kualitas pengawasan publik terhadap elite politik.
Ketika masyarakat mempertanyakan rekam jejak bisnis seorang pejabat negara, respons yang dibutuhkan seharusnya bukan hanya saling menyerang atau melabeli pihak yang bertanya sebagai penyebar fitnah. Jawaban yang paling kuat adalah keterbukaan dokumen, penjelasan yang terukur, dan kesediaan menjawab pertanyaan berdasarkan fakta.
Ungkapan keras seperti “para begal berhasil menguasai politik Indonesia” dapat mencerminkan kemarahan sebagian masyarakat terhadap elite kekuasaan. Namun, istilah tersebut merupakan penilaian atau opini politik, bukan kesimpulan faktual yang dapat dilekatkan kepada seseorang tanpa pembuktian.
Justru, kritik terhadap kekuasaan akan lebih kuat apabila dibangun di atas dokumen, fakta, dan pertanyaan yang tidak mudah dipatahkan.
Indonesia membutuhkan politik yang bersih, pejabat yang berintegritas, serta lembaga negara yang tidak kebal terhadap pengawasan masyarakat. Siapa pun yang menduduki jabatan strategis harus bersedia mempertanggungjawabkan rekam jejaknya secara terbuka.
Klarifikasi Harus Menjawab Substansi
Sorotan Publik memandang bahwa pengakuan Dasco mengenai hubungan bisnis dengan Golden Oasis merupakan informasi penting. Namun, masyarakat masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci mengenai bentuk dan ruang lingkup hubungan tersebut.
Tidak tepat menyimpulkan bahwa seseorang terlibat dalam perjudian hanya karena namanya tercantum dalam riwayat bisnis perusahaan. Sebaliknya, tidak tepat pula menganggap seluruh pertanyaan publik telah selesai hanya karena tuduhan judi online dibantah.
Kedua persoalan itu harus diperiksa secara terpisah, dengan standar pembuktian yang jelas.
Jika hubungan bisnis tersebut sah dan tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum, penjelasan terbuka justru dapat menghentikan spekulasi. Jika terdapat persoalan yang menyangkut kepemilikan, kepentingan ekonomi, atau potensi konflik kepentingan, semuanya harus dijelaskan berdasarkan dokumen yang dapat diuji.
Bagi Sorotan Publik, persoalan ini bukan tentang menjatuhkan seseorang melalui opini, melainkan memastikan bahwa jabatan publik tidak menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan masyarakat.
Kekuasaan bukan milik elite politik semata. Negara ini milik rakyat, dan rakyat berhak mengetahui rekam jejak orang-orang yang memegang kekuasaan.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
