DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Harta Hasil Kejahatan Bisa Dirampas Tanpa Vonis, Korban Penipuan Berpeluang Dipulihkan
SOROTAN PUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi juga membuka mekanisme pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Setelah melalui proses pembahasan selama bertahun-tahun, UU Perampasan Aset memperkenalkan dua mekanisme utama, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction based asset forfeiture dan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyatakan regulasi tersebut dibentuk untuk memperkuat instrumen hukum dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dapat diterapkan dalam kondisi tertentu ketika pelaku tidak dapat dihadapkan ke persidangan, seperti meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Melalui Pengadilan
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam undang-undang ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 sebagaimana dirangkum dalam pemberitaan mengenai naskah final, mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Terdapat pula batas nilai aset paling sedikit Rp1 miliar sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Namun, ketentuan ini tidak berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Permohonan perampasan tetap harus melalui proses pengadilan. Jaksa Pengacara Negara berkewajiban membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana di hadapan hakim.
Pemilik aset dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah juga mendapatkan ruang untuk mengajukan keberatan sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku bukan berarti perampasan tanpa proses hukum. Prosedur pengadilan tetap menjadi bagian penting untuk menguji dasar permohonan dan melindungi hak pihak yang berkepentingan.
Penipuan, Investasi Bodong, hingga Judi Online Masuk dalam Cakupan
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Cakupannya juga meliputi sejumlah kejahatan lain, termasuk narkotika, terorisme, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Penjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana tersebut juga mencakup persoalan seperti investasi ilegal, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta perjudian daring.
Ketentuan ini menjadi relevan bagi masyarakat yang selama ini mengalami kerugian akibat berbagai modus kejahatan ekonomi.
Dalam kasus koperasi bodong, investasi ilegal, atau biro perjalanan ibadah yang gagal memenuhi kewajibannya, penegakan hukum tidak cukup hanya berhenti pada pemidanaan pelaku. Penelusuran dan pemulihan aset menjadi bagian penting agar kerugian korban dapat ditangani.
Melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat diproses untuk dirampas dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
Aset Lain Milik Pelaku Dapat Digunakan untuk Menutup Kekurangan
Ketentuan lain yang perlu dipahami adalah kemungkinan perampasan aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar nilai aset hasil tindak pidana yang telah dinyatakan dirampas, tetapi tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Ketentuan ini bukan berarti seluruh harta seseorang otomatis dapat disita hanya karena ia dituduh melakukan tindak pidana.
Penggunaan aset lain yang sah tersebut harus didasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
Undang-undang juga mengatur agar aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dapat digunakan masyarakat tanpa mengubah fungsinya.
Badan Pengelola dan Pengawasan Menjadi Kunci
Untuk memastikan aset hasil perampasan tidak terbengkalai atau justru menimbulkan persoalan baru, undang-undang mengatur pembentukan badan yang bertugas mengelola aset.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Selain badan pengelola, diatur pula badan pengawasan yang dibentuk Presiden untuk mengawasi proses perampasan dan pengelolaan aset.
Pengawasan menjadi aspek penting karena kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan mengajukan perampasan aset harus dijalankan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Habiburokhman menegaskan mekanisme perampasan aset tidak boleh berubah menjadi senjata politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Tidak Berlaku Surut, Mulai Efektif Setelah 12 Bulan
Masyarakat juga perlu memahami bahwa undang-undang ini tidak langsung berlaku untuk seluruh perkara lama.
Berdasarkan ketentuan Pasal 72, perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Sementara Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, pengesahan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026 tidak serta-merta membuat seluruh mekanisme baru dapat langsung diterapkan pada hari yang sama. Tahapan pengundangan dan pembentukan lembaga yang dipersyaratkan tetap harus diselesaikan.
Tantangan Berikutnya: Implementasi dan Pengawasan Publik
Pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung melalui proses panjang. DPR mencatat penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan pembahasan yang melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Setelah disahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan benar-benar diterapkan secara konsisten.
Publik perlu mengawasi bagaimana pemerintah membentuk badan pengelola dan badan pengawas, bagaimana aset hasil kejahatan ditelusuri, bagaimana hak korban dipulihkan, serta bagaimana perlindungan terhadap pemilik aset yang sah dijalankan.
Sebab, keberhasilan undang-undang ini tidak cukup diukur dari pengesahannya di gedung parlemen. Ukuran sesungguhnya terletak pada pelaksanaan yang transparan, keberanian menindak kejahatan tanpa pandang bulu, dan kemampuan negara mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan.
Bagi Sorotan Publik, pengesahan UU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas penegakan hukum. Jangan sampai aset hasil kejahatan tetap dinikmati pelaku, sementara negara dan masyarakat yang menjadi korban harus terus menanggung kerugian.
Rakyat berhak mengetahui bagaimana kekayaan hasil kejahatan ditelusuri, dirampas melalui proses hukum, dikelola, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
