83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati Lampung, Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi 10–15 Persen Diusut
SOROTAN PUBLIK — Penyidikan dugaan pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, terus bergulir. Sebanyak 83 kepala sekolah tingkat SD dan SMP diperiksa secara maraton oleh tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.
Pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026) tersebut difokuskan untuk mendalami dugaan permintaan setoran atau fee kepada kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi.
Sebanyak 13 penyidik gabungan dikerahkan untuk memeriksa para saksi secara bergantian di Kantor Kejari Lampung Tengah.
Perkara ini telah memasuki tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dugaan Setoran Dana Revitalisasi 10–15 Persen
Kejati Lampung sebelumnya mengungkap adanya indikasi permintaan setoran uang tunai dengan kisaran 10 hingga 15 persen dari anggaran program revitalisasi sekolah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, menjelaskan bahwa dugaan permintaan uang tersebut didalami penyidik karena diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah.
Permintaan setoran tersebut diduga dibebankan kepada sejumlah kepala sekolah penerima bantuan program revitalisasi.
Penyidik masih menelusuri bagaimana mekanisme permintaan uang berlangsung, siapa saja pihak yang diduga terlibat, serta ke mana aliran dana tersebut mengalir.
Penting ditegaskan, angka 10–15 persen merupakan indikasi yang sedang didalami dalam penyidikan, bukan kesimpulan bahwa seluruh kepala sekolah telah membayar setoran dengan persentase yang sama.
Kejati Geledah Kantor Disdikbud dan Sita Barang Bukti
Sebelum memeriksa 83 kepala sekolah, tim penyidik Pidsus Kejati Lampung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi pada 10 November 2026.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Disdikbud Kabupaten Lampung Tengah. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah kediaman pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kegiatan itu, tim mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, perangkat komputer, serta kendaraan yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyidikan.
Penyidik turut melakukan penelusuran dan pemetaan aset (asset tracing) untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Dana Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Celah Penyimpangan
Program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Karena itu, dugaan pemerasan terhadap penerima bantuan menjadi persoalan serius yang perlu diusut secara transparan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik pemaksaan setoran berpotensi mengganggu tujuan program dan membebani pihak sekolah yang seharusnya menggunakan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah dana bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, apakah terdapat tekanan terhadap kepala sekolah, serta siapa pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah juga perlu dipahami secara proporsional. Mereka diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan tidak otomatis berstatus tersangka.
Kejati Lampung menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta asas praduga tak bersalah.
Publik Menunggu Penegakan Hukum yang Transparan
Perkara ini tidak cukup berhenti pada pemeriksaan puluhan kepala sekolah maupun pengumpulan dokumen. Penyidik perlu mengungkap secara terang dugaan mekanisme permintaan setoran, pihak yang diduga menjadi pengendali, aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Jika ditemukan bukti yang cukup, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa pandang jabatan.
Pengawasan publik juga diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada sekolah, guru, dan peserta didik, bukan menjadi ruang bagi praktik pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan.
Dana pendidikan merupakan amanah untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
