Petisi Verifikasi Ijazah 580 Anggota DPR Tembus 30 Ribu Tanda Tangan, Publik Pertanyakan Transparansi KPU

0
1795088173293

SOROTAN PUBLIK — Tuntutan transparansi riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI semakin mendapat perhatian masyarakat. Petisi daring di platform Change.org yang mendesak pembukaan dan verifikasi ulang ijazah para wakil rakyat di Senayan telah menembus lebih dari 30 ribu tanda tangan.

Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” tersebut diprakarsai oleh Farida Octavia dan dibuat pada 12 November 2026.

Dalam tuntutannya, pembuat petisi meminta pimpinan DPR RI membuka dokumen pendidikan seluruh anggota dewan, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Petisi juga mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara transparan dan independen.

Desakan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa rekam jejak pendidikan pejabat publik merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Publik dinilai berhak memperoleh kepastian bahwa setiap wakil rakyat memenuhi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan hukum.

KPU Tegaskan Seluruh Caleg Telah Memenuhi Syarat Pendidikan

Menanggapi tuntutan tersebut, Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham sebagaimana diberitakan pada 18 November 2026.

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 240 ayat (2) mengatur bahwa persyaratan pendidikan dibuktikan dengan dokumen kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

KPU juga menyampaikan data pendidikan terakhir anggota DPR berdasarkan dokumen yang diserahkan saat pencalonan. Berdasarkan data per Desember 2025, sebanyak 191 anggota tercatat berpendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3.

Data tersebut menunjukkan tingkat pendidikan terakhir para anggota dewan, bukan bukti adanya pelanggaran atau ketidakabsahan ijazah.

Putusan MA tentang Dokumen Pendidikan Gibran Kembali Disorot

Perdebatan mengenai pentingnya verifikasi dokumen pendidikan pejabat publik juga berlangsung setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pejabat terkait mencabut dokumen tersebut.

Kemendikdasmen kemudian menerbitkan keputusan pencabutan pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan MA.

Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bahwa dokumen administrasi pendidikan yang pernah diterbitkan instansi pemerintah tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum dan dibatalkan apabila ditemukan persoalan dalam penerbitannya.

Meski demikian, perkara Gibran dan proses verifikasi dokumen pencalonan anggota DPR merupakan dua perkara administrasi yang berbeda. Putusan MA tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persoalan keabsahan ijazah anggota DPR lainnya.

Namun, perkembangan itu membuat pertanyaan mengenai transparansi, ketelitian verifikasi, dan akuntabilitas lembaga pemeriksa dokumen pendidikan semakin relevan untuk dibahas.

Verifikasi KPU dan Hak Publik atas Keterbukaan Informasi

Pernyataan bahwa seluruh calon telah memenuhi persyaratan pendidikan merupakan penjelasan resmi KPU mengenai proses pencalonan. Akan tetapi, masyarakat juga dapat meminta penjelasan lebih terperinci mengenai bagaimana verifikasi dilakukan, termasuk mekanisme pemeriksaan keaslian dokumen dan konfirmasi kepada lembaga pendidikan penerbit ijazah.

Ada perbedaan antara memenuhi persyaratan administratif dalam proses pencalonan dan membuka seluruh dokumen pendidikan kepada masyarakat. Keduanya berkaitan dengan transparansi, tetapi memiliki mekanisme serta ketentuan hukum yang tidak selalu sama.

Karena itu, tuntutan publik perlu dijawab melalui prosedur yang jelas. KPU dapat menjelaskan standar pemeriksaan, tahapan verifikasi, dan mekanisme penanganan apabila ditemukan laporan atau bukti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dokumen.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak setiap orang atas proses hukum yang adil.

Kepercayaan Publik Tidak Cukup Dibangun dengan Pernyataan

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata memperdebatkan siapa yang memiliki gelar akademik paling tinggi. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa setiap pejabat publik memenuhi persyaratan hukum dan informasi mengenai rekam jejaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Jika KPU telah menjalankan verifikasi sesuai aturan, penjelasan terbuka mengenai prosedur dan standar pemeriksaan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, apabila terdapat laporan disertai bukti mengenai dugaan ketidaksesuaian dokumen, laporan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan tidak tebang pilih.

Tuntutan transparansi juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap seluruh anggota DPR tanpa bukti. Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan dokumen, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, jabatan sebagai wakil rakyat membawa tanggung jawab besar. Transparansi rekam jejak, integritas pribadi, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memberikan mandat.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *