Rizkan Al Mubarok Apresiasi Ketegasan Prabowo: 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Saatnya Kedaulatan Kekayaan Alam Kembali kepada Rakyat

0
file_00000000f7548211b5eff670224513ff

SOROTAN PUBLIK — Ketegasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara mendapat apresiasi dari Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.

Rizkan menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan pesan politik dan ekonomi yang penting bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi kelompok pemilik modal.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan keberanian kepemimpinan untuk membenahi tata kelola sumber daya alam, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memastikan negara memperoleh manfaat yang adil dari eksploitasi kekayaan alamnya sendiri.

“Saya sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo. Baru kali ini kita mendengar pernyataan setegas ini mengenai keharusan memastikan mayoritas manfaat hasil pertambangan dinikmati negara. Ini menyangkut kepentingan rakyat, kedaulatan bangsa, dan masa depan Indonesia,” ujar Rizkan.

KETEGASAN PRESIDEN DAN AMANAT KONSTITUSI

Menurut Rizkan, arah kebijakan yang disampaikan Prabowo memiliki relevansi kuat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia berpandangan, negara tidak boleh hanya menjadi pemberi izin dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara harus memiliki kemampuan memastikan bahwa aktivitas ekonomi di sektor strategis benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi kepentingan nasional.

Indonesia memiliki kekayaan mineral, batu bara, minyak bumi, gas, emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas strategis lainnya. Namun, besarnya potensi sumber daya alam tersebut harus tercermin dalam penerimaan negara, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai kekayaan alam kita terus dikeruk, tetapi rakyat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan justru tidak merasakan manfaat yang sebanding. Kekayaan negara harus kembali menjadi kekuatan ekonomi bangsa sendiri,” tegasnya.

RIZKAN: DUKUNG DAN JAGA PRESIDEN, PERSATUAN NASIONAL HARUS DIPERKUAT

Rizkan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan nasional serta memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara.

Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan stabilitas, persatuan, dan keterlibatan seluruh komponen bangsa.

Ia menilai perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan Indonesia, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan agenda strategis yang menyangkut kedaulatan ekonomi dan pengelolaan kekayaan nasional.

“Kita harus bersatu di bawah kepemimpinan nasional. Presiden Prabowo harus kita dukung dan kita jaga bersama dalam menjalankan amanat rakyat. Kita ingin visi dan misi beliau benar-benar terwujud untuk kepentingan rakyat dan negara,” ungkap Rizkan.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat harus diwujudkan melalui partisipasi, persatuan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, menjaga kepemimpinan nasional bukan berarti menghilangkan kritik. Kritik yang objektif dan konstruktif justru diperlukan agar pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

70 PERSEN HASIL TAMBANG: JANGAN BERHENTI SEBAGAI PERNYATAAN

Di balik apresiasinya, Rizkan mengingatkan bahwa instruksi Presiden mengenai minimal 70 persen hasil pertambangan yang dinikmati negara harus diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang jelas, transparan, terukur, dan memiliki kepastian hukum.

Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan mekanisme perhitungan porsi tersebut, bentuk manfaat ekonomi yang diterima negara, penerapannya terhadap pemegang IUP, serta sistem pengawasan terhadap kegiatan produksi dan ekspor.

Hal ini penting agar kebijakan strategis tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan maupun membuka ruang penyimpangan.

“Jangan berhenti sebagai pernyataan. Harus ada implementasi nyata. Pemerintah harus memastikan mekanismenya transparan, pengawasan berjalan, dan tidak ada permainan di balik izin pertambangan. Jangan sampai kekayaan negara kembali bocor akibat lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Rizkan juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pertambangan tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan negara.

Manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan hidup.

Ia mengingatkan agar masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak terus-menerus menanggung dampak lingkungan dan sosial tanpa memperoleh manfaat pembangunan yang layak.

PENGAWASAN EKSPOR DAN PENCEGAHAN KEBOCORAN KEKAYAAN NEGARA

Selain persoalan pembagian manfaat hasil tambang, Rizkan menilai pengawasan terhadap kegiatan ekspor komoditas strategis juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti potensi manipulasi laporan volume ekspor yang dapat merugikan penerimaan negara.

Menurut Rizkan, pencatatan produksi, pengangkutan, penjualan, hingga ekspor harus dilakukan secara transparan dan dapat diperiksa oleh lembaga pengawas yang berwenang.

Apabila volume komoditas yang dikirim mencapai 100 ton, data yang dilaporkan kepada negara harus mencerminkan jumlah sebenarnya.

Pengawasan yang terintegrasi diperlukan untuk mencegah manipulasi dokumen, penghindaran kewajiban, serta praktik lain yang berpotensi mengurangi hak negara.

“Negara harus hadir dengan sistem pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa daripada hukum. Semua pemegang izin harus tunduk pada aturan dan mempertanggungjawabkan aktivitas usahanya,” tegas Rizkan.

PRABOWO TEGASKAN MINIMAL 70 PERSEN HASIL PERTAMBANGAN DINIKMATI NEGARA

Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tersebut saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.

Presiden juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara apabila diperlukan.

Dalam penjelasannya, Prabowo menyatakan investor tetap dapat menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya. Namun, setelah itu, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.

Presiden juga menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi tersebut berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.

Selain pertambangan, Prabowo menyoroti pentingnya pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu untuk memastikan jumlah komoditas yang dilaporkan sesuai dengan volume sebenarnya.

Pernyataan Presiden tersebut diberitakan oleh ANTARA dan sejumlah media nasional serta disampaikan pula melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Perlu ditegaskan, instruksi minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara tidak otomatis berarti seluruh perusahaan tambang harus menyerahkan 70 persen sahamnya kepada negara. Pemerintah masih perlu memastikan mekanisme pelaksanaan dan dasar hukum kebijakan tersebut.

KEKAYAAN ALAM UNTUK RAKYAT, KEDAULATAN BANGSA HARUS DIJAGA

Menutup pernyataannya, Rizkan menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam merupakan persoalan fundamental yang menyangkut kedaulatan ekonomi dan masa depan bangsa.

Ia berharap ketegasan Presiden Prabowo dapat diwujudkan melalui pembenahan sistem pertambangan, penguatan penerimaan negara, pemberantasan praktik penyimpangan, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Rizkan juga mengajak seluruh insan pers untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, pers harus berani menyampaikan fakta, mengawasi penggunaan kekayaan negara, serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan publik.

“Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak mendapatkan manfaat dari kekayaan negerinya sendiri. Presiden harus kita dukung ketika memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakannya harus kita kawal agar benar-benar terlaksana. Negara harus kuat, hukum harus tegak, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Rizkan.

FAKTA, INTEGRITAS, DAN KEPENTINGAN RAKYAT ADALAH TANGGUNG JAWAB PERS.

SALAM PERJUANGAN RAKYAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *