Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Produksi 500 Kg per Bulan, Potensi Rp15 Triliun: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Sorotan Publik, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya aktivitas pertambangan emas ilegal yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Produksi tersebut setara dengan enam ton emas dalam setahun, dengan nilai ekonomi yang ditaksir mencapai Rp15 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.

Presiden menilai praktik pertambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan serius yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi negara atas kekayaan sumber daya alam.

“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan karena pelaku tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan pembayaran royalti sebagaimana seharusnya.

“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujarnya.

ENAM TON EMAS SETAHUN, PERSOALANNYA BUKAN SEKADAR IZIN

Angka yang disampaikan Presiden mengandung persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian seluruh lembaga negara.

Produksi 500 kilogram emas setiap bulan bukan aktivitas pertambangan berskala kecil. Apabila informasi tersebut terbukti melalui pemeriksaan lapangan dan audit produksi, kegiatan tersebut menunjukkan adanya rantai usaha pertambangan dengan kapasitas produksi dan distribusi yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang melakukan penambangan, melainkan siapa pemilik modal, siapa pengendali operasional, siapa yang menampung hasil produksi, dan melalui jalur mana emas tersebut diperdagangkan.

Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pekerja tambang atau masyarakat kecil yang berada di lapangan.

Aparat perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan tersebut berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.

RP15 TRILIUN DAN HAK RAKYAT YANG DIPERTARUHKAN

Prabowo membandingkan potensi nilai ekonomi emas ilegal tersebut dengan kebutuhan pembangunan pendidikan nasional.

Presiden menyebut biaya renovasi satu sekolah rata-rata mencapai Rp1 miliar. Dengan demikian, Rp15 triliun secara matematis dapat digunakan untuk membiayai renovasi sekitar 15.000 sekolah.

Perbandingan tersebut memperlihatkan besarnya nilai ekonomi sumber daya alam yang menjadi perhatian pemerintah.

Presiden juga menyampaikan bahwa melalui APBN, pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026, dari total sekitar 368.000 sekolah di Indonesia.

Sebelumnya, program revitalisasi pendidikan tahun 2026 direncanakan menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14 triliun. Program tersebut kemudian diperluas dengan tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan sehingga total sasaran mencapai 71.744 sekolah.

Dalam konteks ini, pemberantasan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan penertiban kegiatan usaha, tetapi juga menyangkut kemampuan negara mengoptimalkan penerimaan untuk membiayai pelayanan publik.

1.063 TITIK TAMBANG ILEGAL DAN POTENSI KERUGIAN RP300 TRILIUN

Presiden sebelumnya juga mengungkapkan telah menerima laporan mengenai 1.063 titik pertambangan ilegal di berbagai daerah dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal memerlukan penanganan lintas sektor, bukan hanya operasi penertiban sesaat.

Pemerintah perlu membuka informasi mengenai persebaran lokasi, jenis komoditas, status kawasan, kapasitas produksi, serta perkembangan penanganan hukum di setiap wilayah.

Data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah penindakan benar-benar menyasar jaringan yang mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal atau hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah.

Namun, angka potensi kerugian Rp300 triliun dan nilai Rp15 triliun dari satu tambang harus dibedakan dari kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit atau proses hukum. Keduanya memerlukan pembuktian dan metodologi penghitungan yang transparan.

SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

Pernyataan Presiden mengenai tambang emas ilegal yang disebut beroperasi selama delapan tahun memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan pertambangan di Indonesia.

Bagaimana aktivitas dengan produksi yang diklaim mencapai enam ton emas per tahun dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa izin?

Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan terhadap sistem pengawasan, perizinan, pengangkutan, perdagangan, dan pengawasan wilayah pertambangan.

Apabila ditemukan bukti adanya pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, perlindungan terhadap kegiatan ilegal, atau keterlibatan oknum aparat maupun pejabat, penanganannya harus dilakukan sesuai hukum.

Institusi yang berwenang juga perlu memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Penting pula untuk membedakan antara ketidakmampuan pengawasan, kelalaian administratif, dan tindak pidana. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak boleh disamaratakan tanpa pembuktian.

PENEGAKAN HUKUM HARUS MENYENTUH PEMODAL DAN JARINGAN PERDAGANGAN

Dalam pemberantasan pertambangan ilegal, penindakan terhadap lokasi tambang saja tidak cukup.

Penegakan hukum perlu menelusuri keseluruhan rantai kegiatan, mulai dari sumber bahan tambang, pemilik atau pengendali kegiatan, pembiayaan operasional, pengolahan, pengangkutan, penampungan, hingga penjualan hasil pertambangan.

Jika ditemukan unsur pidana, penanganannya dapat melibatkan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Selain itu, pengawasan terhadap aliran dana dan aset yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal juga penting untuk memastikan keuntungan dari tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Prinsipnya, jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang paling mudah dijerat, sementara pemodal dan pengendali jaringan justru tidak tersentuh.

KEKAYAAN ALAM HARUS KEMBALI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut bukan sekadar kalimat konstitusional, melainkan mandat yang harus diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Karena itu, pengungkapan Presiden mengenai tambang emas ilegal harus diikuti langkah konkret berupa pembuktian, penyelidikan, penegakan hukum, pemulihan kerugian negara sesuai mekanisme hukum, serta pembenahan sistem pengawasan.

Publik juga berhak mengetahui perkembangan penanganannya secara terbuka.

Jangan sampai kekayaan alam Indonesia menghasilkan keuntungan besar bagi kelompok tertentu, sementara negara kehilangan penerimaan dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang semestinya.

SOROTAN PUBLIK:

Enam ton emas dalam setahun bukan persoalan kecil. Jika informasi Presiden tersebut terbukti, negara harus mengungkap siapa yang menguasai, siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati keuntungan, dan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung selama delapan tahun.

Pemberantasan tambang ilegal harus berani menyentuh seluruh jaringan berdasarkan bukti, tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.

Sebab kekayaan alam Indonesia bukan milik segelintir orang. Kekayaan itu adalah amanat konstitusi yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.