Gus Dur Dilengserkan di Tengah Konflik Politik, Gibran Dihadapkan pada 120 Anggota DPR: Seberapa Kuat Pertahanan Politik Kekuasaan?

Sorotan Publik, JAKARTA – Sejarah politik Indonesia kembali menghadirkan peristiwa yang mengundang perhatian publik. Perbandingan antara pemakzulan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001 dengan tekanan politik dan persoalan hukum yang dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada November 2026 memunculkan pertanyaan besar mengenai kekuasaan, legitimasi, konstitusi, dan ketahanan politik.

Sebuah sindiran politik yang beredar di ruang publik menyebut bahwa Gus Dur dahulu menghadapi pertarungan politik yang berujung pada pergantian kekuasaan, sementara Gibran menghadapi tekanan dari berbagai kelompok, mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pengamat politik, hingga anggota parlemen.

“Begitu kuatnya pemuda ini. Dulu Gus Dur cuma dikudeta oleh dua orang, Megawati dan Amien Rais. Ketika Gibran dikudeta oleh puluhan profesor, puluhan doktor, lima puluh jenderal, puluhan koruptor (bohir), dua mantan presiden, 102 anggota DPR RI, serta ratusan pengacara dan pengamat politik. Sekuat itu kah dirimu, Mas Gibran?”

Pernyataan tersebut merupakan sindiran dan opini politik, bukan catatan faktual mengenai jumlah seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum maupun politik terhadap Gibran.

Namun, di balik ungkapan satir tersebut terdapat persoalan yang lebih besar: bagaimana seorang pejabat publik menghadapi tekanan politik, perdebatan hukum, dan tuntutan pertanggungjawaban dalam sistem demokrasi?

GUS DUR DAN PERTARUNGAN POLITIK TAHUN 2001

Untuk memahami perbandingan tersebut, publik perlu melihat kembali peristiwa 23 Juli 2001.

Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Sidang Istimewa. Kekuasaan kemudian beralih kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Proses tersebut tidak sesederhana pertarungan dua orang sebagaimana digambarkan dalam sindiran politik.

Gus Dur menghadapi konflik berkepanjangan dengan kekuatan politik di parlemen, persoalan hubungan dengan lembaga negara, kontroversi kebijakan pemerintahan, serta tuduhan yang kemudian menjadi bagian dari pertarungan politik saat itu.

Amien Rais, yang ketika itu menjabat Ketua MPR, memiliki peran penting dalam dinamika politik tersebut. Sementara Megawati menjadi pihak yang menggantikan Gus Dur setelah keputusan pemberhentian ditetapkan MPR.

Dengan demikian, pemakzulan Gus Dur merupakan peristiwa politik dan ketatanegaraan yang melibatkan banyak faktor, bukan semata-mata keputusan dua individu.

GIBRAN DAN TEKANAN POLITIK YANG MELUAS

Dua puluh lima tahun kemudian, Indonesia kembali menghadapi dinamika politik yang berbeda.

Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menghadapi kontroversi mengenai persyaratan administrasi pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut berkembang melalui sejumlah proses hukum.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memutus perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan. Namun, permohonan para penggugat tidak dikabulkan karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta batal demi hukum.

Kedua perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang digunakan sejumlah anggota DPR untuk mendorong proses politik terhadap Gibran.

Penting dicatat bahwa putusan mengenai dokumen administrasi pendidikan dan pemberhentian seorang Wakil Presiden merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.

120 ANGGOTA DPR DARI DELAPAN FRAKSI AJUKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

Ketegangan politik mencapai babak baru pada Rabu, 11 November 2026.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Jumlah tersebut melampaui angka 102 yang disebut dalam sindiran politik yang menjadi bahan pembahasan ini.

Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, komposisi pengusul terdiri atas:

• PKS: 28 anggota.
• NasDem: 19 anggota.
• PKB: 18 anggota.
• Demokrat: 18 anggota.
• PDI Perjuangan: 14 anggota.
• Golkar: 11 anggota.
• Gerindra: 11 anggota.
• PAN: 1 anggota.

Usulan tersebut berkaitan dengan penilaian para pengusul mengenai dugaan perbuatan tercela dan persoalan pemenuhan persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Namun, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak otomatis berarti seorang Wakil Presiden telah dimakzulkan. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

12 NOVEMBER 2026: GIBRAN SERAHKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI

Perkembangan paling mengejutkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026.

Di tengah meningkatnya tekanan politik dan rencana pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat, Gibran mendatangi Kompleks DPR/MPR RI dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

DPR kemudian membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan membahas pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Reuters dan CNN Indonesia melaporkan bahwa Gibran menyampaikan pengunduran dirinya di tengah kontroversi mengenai dokumen pendidikan dan dorongan politik untuk memproses pemakzulan.

Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, mengingat belum pernah terjadi Wakil Presiden hasil pemilihan langsung mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Meski demikian, pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua jalur konstitusional yang berbeda. Proses pengunduran diri tetap harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PERTANYAAN BESAR: KEKUATAN PRIBADI ATAU KEKUATAN KONSTITUSI?

Perbandingan Gus Dur dan Gibran sesungguhnya membuka ruang refleksi mengenai perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada 2001, Gus Dur berada dalam sistem politik ketika Presiden dipilih oleh MPR. Setelah perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Perubahan tersebut membuat mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden jauh lebih terstruktur.

Pasal 7A UUD 1945 menentukan alasan pemberhentian, sedangkan Pasal 7B mengatur mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Artinya, tekanan politik sebesar apa pun tidak dengan sendirinya dapat menggantikan prosedur konstitusional.

Sebaliknya, jabatan publik juga tidak boleh diperlakukan sebagai kekuasaan pribadi yang kebal terhadap pemeriksaan, kritik, maupun pertanggungjawaban hukum.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya.

RIZKAN AL MUBAROK: SEJARAH HARUS MENJADI PELAJARAN, BUKAN SEKADAR PERTARUNGAN KEKUASAAN

Dalam perspektif kontrol sosial dan kepentingan publik, peristiwa ini menyampaikan pesan penting bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh bergantung pada kekuatan figur, dinasti politik, jumlah pendukung, ataupun besarnya tekanan kelompok tertentu.

Persoalan yang menyangkut pejabat negara harus diselesaikan melalui transparansi, pembuktian, kepastian hukum, dan mekanisme konstitusional.

Publik berhak mempertanyakan keputusan pejabat negara. Akademisi berhak menyampaikan kritik. Pengacara berhak menempuh jalur hukum. Parlemen memiliki hak konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, semua pihak juga wajib menghormati asas praduga tak bersalah, independensi lembaga peradilan, serta batas kewenangan masing-masing.

Sindiran mengenai kuatnya Gibran di tengah tekanan berbagai kelompok mungkin terdengar sederhana. Namun, realitas politik yang berkembang menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar siapa yang kuat dan siapa yang lemah.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya ketahanan seorang pejabat, melainkan juga kualitas demokrasi, integritas lembaga negara, dan konsistensi Indonesia dalam menegakkan konstitusi.

Sebab dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi, tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada hukum, dan tidak ada kepentingan politik yang boleh mengalahkan kepentingan rakyat.

Rizkan Al Mubarok
Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya

SOROTAN PUBLIK
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.