ICW Ungkap Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad, Transparansi Anggaran Dipertanyakan
SOROTAN PUBLIK – Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer kembali menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai total Rp14.696.955.002 yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia pada periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dua instansi yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
PT Rans Animasi Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kewajaran harga, manfaat pengadaan, serta potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran publik.
KKP Mengalokasikan Rp10,79 Miliar
Dalam laporan yang disampaikan ICW, porsi terbesar pengadaan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar melalui tiga paket pekerjaan.
Rinciannya meliputi:
- Paket influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000.
- Paket influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar.
- Jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Ketiga paket tersebut mencapai total Rp10.796.955.000.
Kemendikbudristek Tercatat Mengadakan Lima Paket
Sementara itu, Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket jasa pada 2024.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story akun yang sama senilai Rp575.655.000.
Selain itu, terdapat paket jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200 dan penayangan konten TikTok sebesar Rp144.423.600.
Jika dijumlahkan, lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Dengan demikian, total pengadaan dari kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002.
Posisi Raffi Ahmad Memunculkan Sorotan Konflik Kepentingan
Keterkaitan perusahaan dengan Raffi Ahmad menjadi salah satu aspek yang disoroti ICW. Pasalnya, Raffi Ahmad merupakan pejabat yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat menerima kontrak pengadaan dari kementerian pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan serta menjamin proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Namun, keterkaitan kepemilikan dan jabatan publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, hubungan kepentingan, serta pelaksanaan pekerjaan.
ICW Minta Audit dan Keterbukaan Kontrak
ICW mendesak agar pengadaan jasa influencer tersebut diperiksa secara menyeluruh. Transparansi dokumen kontrak, dasar penetapan harga, mekanisme pengadaan, hingga hasil dan manfaat pekerjaan dinilai penting untuk memastikan uang negara digunakan secara tepat.
Sorotan ini juga mengemuka di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Publik berhak mengetahui apakah belanja jasa influencer tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan nilai kontraknya.
Pemerintah dan kementerian terkait perlu memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan penyedia, dasar perhitungan anggaran, indikator keberhasilan, serta hasil nyata dari setiap paket pekerjaan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa pemilik perusahaan yang menerima kontrak. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana uang negara dibelanjakan, apakah prosesnya transparan, apakah persaingan usaha berlangsung adil, dan apakah manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sorotan Publik – Transparansi anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Setiap rupiah uang negara harus dapat dijelaskan dasar penggunaannya dan manfaatnya bagi masyarakat.
