Golkar Layangkan Somasi Terbuka kepada Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, Beri Waktu 3 x 24 Jam Minta Maaf kepada Bahlil
SOROTAN PUBLIK – Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra. Keduanya diberi tenggat waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan yang dinilai merugikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait isu dugaan penyadapan.
Somasi tersebut disampaikan Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Derek menyatakan, pihaknya meminta Said Didu, Sri Rajasa Chandra, serta pihak lain yang turut menyebarluaskan narasi serupa agar mencabut pernyataan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
“Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan,” kata Derek.
Selain pencabutan pernyataan, Golkar juga meminta kedua pihak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia.
Golkar Persoalkan Narasi Keterlibatan Bahlil
Menurut Derek, somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar di ruang publik dan dinilai mengarah kepada Bahlil.
Narasi yang dipersoalkan antara lain menyebut adanya ketua umum partai besar yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus tersebut sekitar tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi demi memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Golkar menilai narasi tersebut telah menggiring opini, menyudutkan, dan menyerang kehormatan Bahlil secara langsung.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan penilaian dan keberatan yang disampaikan pihak Golkar. Kebenaran materi tuduhan terkait dugaan penyadapan maupun pihak-pihak yang disebut terlibat tetap memerlukan pembuktian melalui informasi dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Somasi Membuka Babak Baru Polemik Isu Penyadapan
Langkah somasi ini menambah perkembangan dalam polemik isu penyadapan yang turut menyeret sejumlah nama ke ruang perdebatan publik.
Di satu sisi, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh langkah hukum guna melindungi kehormatan dan reputasinya. Di sisi lain, penyampaian kritik, pendapat, dan informasi kepada publik juga perlu ditempatkan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons Said Didu dan Sri Rajasa Chandra terhadap somasi tersebut, termasuk apakah keduanya akan mencabut pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf sebagaimana diminta Golkar.
Publik juga perlu mencermati apakah polemik ini akan berlanjut ke proses hukum atau diselesaikan melalui klarifikasi dan mekanisme lain.
Sorotan Publik – Dalam isu yang menyangkut pejabat publik dan dugaan pelanggaran hukum, keterbukaan informasi, akurasi pernyataan, serta pembuktian tetap menjadi hal penting agar perdebatan tidak berhenti pada saling tuding.
