Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden Usai Pertemuan 2,5 Jam
SOROTAN PUBLIK – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum setelah munculnya sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prabowo Tidak Disebut Menolak
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut dan justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan polemik yang sedang berlangsung. Artinya, selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga disebut masih ingin menempuh jalur hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Belum Ada Pernyataan Resmi Pengunduran Diri Berlaku
Perlu dibedakan antara penyampaian niat mengundurkan diri dan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Keterangan Mensesneg sejauh ini mengonfirmasi adanya niat tersebut, tetapi belum menyatakan bahwa proses pengunduran diri Gibran telah selesai atau jabatan Wakil Presiden telah ditinggalkan.
Di sisi lain, dinamika politik di DPR juga menjadi perhatian setelah muncul wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Perkembangan tersebut menambah perhatian publik terhadap persoalan hukum dan konstitusional yang menyangkut kedudukan Wakil Presiden.
Dengan demikian, publik masih menunggu kejelasan mengenai tindak lanjut pertemuan Prabowo dan Gibran, termasuk proses hukum yang disebut akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan tersebut.
Perkembangan selanjutnya perlu dicermati berdasarkan keterangan resmi Istana, pernyataan pihak Gibran, serta proses hukum dan konstitusional yang berjalan.
Sorotan Publik – Informasi politik dan hukum perlu disampaikan secara akurat, dengan membedakan fakta, pernyataan pejabat, dan perkembangan yang masih menunggu kepastian.
