Gerindra Berhentikan Tiga Kader Anggota DPRD Jatim Terkait Dugaan Narkoba, Tujuh Polisi Dimutasi
Sorotan Publik – Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap tiga kader partai yang menjabat sebagai anggota DPRD di Jawa Timur. Keputusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret ketiganya setelah penangkapan pada 30 September 2026.
Keputusan pemberhentian itu ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Langkah tersebut menunjukkan adanya proses penegakan disiplin internal partai terhadap kader yang tersangkut persoalan hukum.
Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa partainya tidak memberikan toleransi terhadap kader yang terbukti melanggar aturan organisasi maupun ketentuan hukum.
Habiburokhman juga membantah pernah menghubungi atau melakukan intervensi terhadap kepolisian terkait penanganan perkara tersebut. Dengan demikian, ia menepis dugaan adanya campur tangan dirinya dalam proses hukum yang berjalan.
Di sisi lain, penanganan perkara ini turut menjadi perhatian setelah tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya yang menangani kasus tersebut dimutasi ke sejumlah Kepolisian Sektor (Polsek).
Kapolrestabes Surabaya menyebut mutasi dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai bentuk pelanggaran yang dimaksud maupun hubungan langsung antara mutasi tersebut dan penanganan perkara tiga anggota DPRD.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan publik mengenai proses penanganan kasus, termasuk alasan pemindahan tujuh personel yang sebelumnya bertugas di Satresnarkoba.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, penjelasan terbuka mengenai dasar mutasi, hasil pemeriksaan internal, serta perkembangan penyidikan menjadi hal penting. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, proses pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, pemberhentian dari keanggotaan atau jabatan internal partai harus dibedakan dari proses hukum pidana. Dugaan penyalahgunaan narkoba tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Publik kini menunggu kejelasan perkembangan perkara serta penjelasan resmi mengenai mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya agar tidak berkembang spekulasi mengenai adanya kaitan antara kedua peristiwa tersebut.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
