Kapolri Suyudi Masukkan Pemberantasan Judol dalam Program 100 Hari, Isu Blokir Total Pinjol Perlu Diluruskan
Sorotan Publik – Pemberantasan judi online (judol) dan penipuan digital menjadi salah satu prioritas yang disiapkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam program 100 hari pertama kepemimpinannya di Polri.
Komitmen tersebut menjadi perhatian masyarakat di tengah meningkatnya keresahan akibat praktik perjudian daring yang berdampak pada kondisi ekonomi, keharmonisan keluarga, hingga kehidupan sosial.
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut sekaligus menandai pergantian kepemimpinan Polri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dalam keterangan yang dipublikasikan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri pada 5 Oktober 2026, pemberantasan judi daring dan penipuan digital disebut sebagai bagian dari tiga fokus utama Kapolri dalam 100 hari pertama. Dua fokus lainnya adalah menciptakan ruang publik yang lebih aman serta memberantas dan memulihkan kawasan dari peredaran narkoba.
Komitmen ini diharapkan tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Penegakan hukum juga perlu menyasar jaringan yang mengoperasikan situs perjudian, pihak yang memfasilitasi transaksi, serta aliran dana hasil kejahatan tersebut.
Meski demikian, beredar narasi di media sosial yang menyebut Kapolri Suyudi menyiapkan program 100 hari untuk menutup rekening judi online sekaligus memblokir seluruh pinjaman online atau pinjol dari Indonesia.
Klaim tersebut perlu diluruskan. Informasi resmi mengenai prioritas pemberantasan judi daring dan penipuan digital tidak serta-merta membuktikan adanya kebijakan untuk memblokir seluruh layanan pinjaman online.
Pinjaman online ilegal harus dibedakan dari layanan pinjaman daring yang beroperasi secara legal dan berada dalam pengawasan otoritas terkait. Penindakan terhadap praktik ilegal tidak dapat disamakan dengan pemblokiran seluruh industri pinjaman daring.
Karena itu, masyarakat perlu mencermati informasi yang beredar dan tidak langsung menganggap klaim pemblokiran total sebagai kebijakan resmi sebelum terdapat pengumuman dari institusi berwenang.
Di sisi lain, pemberantasan judi online tetap membutuhkan langkah tegas dan terukur. Pemblokiran situs, penelusuran transaksi keuangan, penindakan jaringan operator, serta perlindungan terhadap korban perlu berjalan secara terkoordinasi.
Publik tentu berharap komitmen Kapolri dalam memberantas judi online benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata, transparan, dan berkelanjutan. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar slogan, melainkan perlindungan dari kejahatan digital yang merusak kehidupan keluarga dan perekonomian rakyat.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
