Hashim Djojohadikusumo Ungkap Rp10.000 Triliun Ekonomi Bayangan Indonesia, 35–40 Persen Aktivitas Ekonomi Disebut Tak Tercatat
JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum tercatat secara resmi. Nilainya diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun atau sekitar 35 hingga 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Hashim, apabila PDB Indonesia yang tercatat sekitar Rp25.000 triliun dibandingkan dengan estimasi aktivitas ekonomi yang belum tercatat, skala perekonomian nasional dinilai berpotensi jauh lebih besar daripada angka resmi yang selama ini dikenal.
“Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35 persen sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp10.000 triliun yang tidak tercatat,” ujar Hashim.
Ia menyebut aktivitas tersebut sebagai grey economy atau ekonomi bayangan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang berlangsung di luar pencatatan formal, tetapi tidak serta-merta merupakan aktivitas kriminal.
Hashim menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah banyaknya transaksi tunai sehari-hari yang dilakukan tanpa kuitansi atau bukti pembayaran resmi.
Tukang Cukur, Jasa Pijat hingga Warung Makan
Untuk menggambarkan fenomena tersebut, Hashim memberikan contoh transaksi jasa yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Ia menceritakan kebiasaannya menggunakan jasa tukang cukur rambut yang datang ke apartemennya setiap bulan. Pembayaran dilakukan secara tunai tanpa disertai kuitansi.
Hashim juga mencontohkan jasa pijat yang digunakan keluarganya. Transaksi serupa, menurutnya, terjadi dalam jumlah besar di berbagai sektor usaha informal.
Aktivitas tersebut mencakup jasa perorangan, warung makan seperti warung tegal (warteg), toko kelontong, hingga salon kecantikan.
Jika transaksi-transaksi tersebut berlangsung dalam jumlah besar dan berulang, nilai perputaran ekonominya dapat menjadi sangat signifikan.
Hashim menilai, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara memadai juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperluas basis perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.
Potensi Penerimaan Negara Jadi Sorotan
Besarnya ekonomi informal tersebut membuka pembahasan mengenai kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, transaksi tunai tanpa kuitansi tidak otomatis berarti seluruhnya merupakan objek PPN yang dapat langsung dipungut sebesar 11 persen.
Pengenaan pajak tetap harus mengikuti ketentuan perpajakan, termasuk jenis transaksi, status wajib pajak, batasan usaha, serta fasilitas dan pengecualian yang berlaku.
Selain itu, estimasi ekonomi bayangan juga perlu dibedakan dari angka PDB resmi. Angka Rp10.000 triliun yang disampaikan Hashim merupakan perkiraan nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat, bukan tambahan PDB yang secara otomatis dapat langsung dimasukkan ke dalam perhitungan resmi.
Kajian Bank Dunia mengenai informalitas di Indonesia memang menggunakan estimasi aktivitas ekonomi informal. Salah satu kajiannya memperkirakan output informal rata-rata sekitar 36 persen dari PDB resmi selama periode 2011–2019. Namun, angka tersebut berasal dari pemodelan ekonomi, bukan penghitungan langsung seluruh transaksi yang tidak memiliki kuitansi.
Tantangan Pemerintah: Memperluas Basis Pajak Tanpa Membebani Usaha Kecil
Pernyataan Hashim kembali menyoroti pekerjaan besar pemerintah dalam memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi dan memperkuat penerimaan negara.
Di satu sisi, perluasan basis pajak berpotensi meningkatkan kemampuan fiskal negara untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan publik. Di sisi lain, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
Digitalisasi transaksi, penyederhanaan administrasi perpajakan, edukasi wajib pajak, dan pengawasan yang proporsional dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi formal.
Besarnya aktivitas ekonomi informal menunjukkan bahwa tantangan perekonomian Indonesia bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga bagaimana memastikan aktivitas ekonomi dapat tercatat dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang adil bagi penerimaan negara.
