Basuki Hadimuljono Ungkap Progres IKN: Gedung Eksekutif Rampung 100 Persen, Investasi China dan Korea Selatan Capai Rp4 Triliun
SOROTAN PUBLIK — KALIMANTAN TIMUR — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan fokus pada penyelesaian kompleks pemerintahan serta pengembangan kawasan hunian dan komersial. Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan ibu kota baru Indonesia itu juga melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta dalam negeri dan asing.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan fisik gedung pemerintahan utama untuk lembaga eksekutif telah mencapai 100 persen. Sementara itu, pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif masih berlangsung.
“Kalau yang yudikatif, legislatif rata-rata 30 persen. Eksekutif sudah 100 persen. Sekarang yang yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tahapan pembangunan kompleks pemerintahan IKN memiliki tingkat kemajuan yang berbeda. Meski gedung eksekutif dilaporkan telah rampung secara fisik, pekerjaan pada kompleks yudikatif dan legislatif masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Investasi Asing Rp4 Triliun untuk Apartemen dan Perkantoran
Selain pembangunan fasilitas pemerintahan, OIKN menyebut terdapat investasi asing yang diarahkan untuk pengembangan hunian dan kawasan perkantoran komersial.
Menurut Basuki, investasi dari perusahaan yang disebut berasal dari China dan Korea Selatan tersebut mencapai total Rp4 triliun.
Investor yang disebut berasal dari China, Star Bright, dikaitkan dengan proyek apartemen dan perkantoran senilai Rp1,5 triliun. Sementara itu, perusahaan Dian Jaya dari Korea Selatan disebut terlibat dalam proyek serupa dengan nilai investasi Rp2,5 triliun.
Investasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan perkotaan IKN, terutama melalui penyediaan fasilitas hunian dan ruang usaha di luar kompleks pemerintahan.
Meski demikian, nilai investasi yang diumumkan perlu dibedakan dari nilai dana yang telah benar-benar direalisasikan. Informasi mengenai status kontrak, tahap konstruksi, jadwal penyelesaian, dan realisasi pembiayaan menjadi indikator penting untuk menilai perkembangan proyek secara menyeluruh.
Delapan Tower dan 109 Rumah Tapak untuk Hunian ASN
Penyediaan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan bertugas di IKN juga menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Basuki menjelaskan bahwa proyek hunian melalui skema KPBU mencakup delapan tower apartemen yang diperuntukkan bagi ASN serta 109 unit rumah tapak.
Skema KPBU memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik sesuai pembagian tanggung jawab serta ketentuan kontrak yang disepakati.
Pembangunan hunian tersebut menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kebutuhan tempat tinggal pegawai yang nantinya bekerja di ibu kota baru.
Di sisi lain, kesiapan hunian perlu berjalan seiring dengan tersedianya transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan energi, dan layanan publik lainnya agar kawasan tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Transparansi Investasi dan Perkembangan Pembangunan Perlu Dikawal
Masuknya investasi swasta dan asing menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam perkembangan IKN. Namun, besarnya nilai investasi yang diumumkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai realisasi investasi, kemajuan fisik proyek, sumber pembiayaan, jadwal penyelesaian, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pengawasan terhadap penggunaan APBN dan pelaksanaan kerja sama dengan badan usaha juga penting untuk memastikan pembangunan berlangsung sesuai perencanaan dan memberikan manfaat jangka panjang.
Selain membangun gedung pemerintahan, pengembangan IKN perlu memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, keterlibatan pelaku usaha lokal, perlindungan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan.
Dengan demikian, perkembangan IKN tidak hanya diukur dari persentase penyelesaian bangunan atau nilai investasi yang diumumkan, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan, kualitas pelayanan publik, dan manfaat nyata yang dihasilkan.
