JAKARTA – Kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta resmi menyatakan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma telah lengkap atau P-21, sehingga proses hukum kini bersiap memasuki tahap persidangan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannuddin, mengatakan pihak kejaksaan telah menyatakan tidak ada lagi kekurangan dalam berkas perkara yang sebelumnya dikirimkan penyidik. Dengan status P-21 tersebut, penyidik kini berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melaksanakan pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti guna kepentingan penuntutan di pengadilan.

“Hari ini jaksa sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang sebelumnya telah kami lengkapi,” ujar Iman sebagaimana disampaikan kepada awak media.

Dalam penanganan perkara ini, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Namun, tidak seluruhnya akan melanjutkan proses hingga persidangan.

Lima tersangka dipastikan akan menjalani proses peradilan dan terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Kurnia Tri Royani, Muhammad Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo dan dr Tifa.

Adapun tiga tersangka lainnya, yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar, tidak melanjutkan proses hingga persidangan setelah mendapatkan penghentian penyidikan melalui mekanisme restorative justice.

Sebelum keluarnya status P-21, kubu Roy Suryo dan dr Tifa yang didampingi tim kuasa hukum, termasuk Refly Harun, sempat mendesak agar perkara dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Mereka beralasan proses hukum yang berjalan telah berlangsung cukup lama dan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun dengan keputusan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan berkas lengkap, perkara tersebut dipastikan berlanjut ke meja hijau untuk diuji melalui proses peradilan.

Sementara itu, pihak pelapor maupun aparat penegak hukum menyatakan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku dan seluruh pembuktian nantinya akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Dengan dinyatakannya berkas lengkap, publik kini menantikan jalannya persidangan yang akan menjadi arena pembuktian atas seluruh tuduhan, alat bukti, serta argumentasi hukum dari masing-masing pihak. Persidangan tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat karena melibatkan tokoh-tokoh publik dan isu yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perdebatan di ruang publik.