Zainal Arifin Mochtar Usulkan Dr. Media Wahyudi Askar Jadi Pengganti Gibran, Akademisi Muda Asal Batusangkar Masuk Sorotan

0
1794736870389

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Wacana mengenai sosok yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai menghadirkan sejumlah nama dari kalangan akademisi dan profesional.

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D., akademisi dan peneliti kebijakan publik asal Batusangkar, Sumatera Barat.

Nama Media Wahyudi Askar dikaitkan dengan usulan Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar sebagai figur alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Usulan tersebut menjadi perbincangan setelah beredarnya video pendek yang dibagikan melalui media sosial.

Video yang menjadi rujukan pembahasan tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube Shorts.

Akademisi Muda dengan Rekam Jejak Internasional

Media Wahyudi Askar bukan sosok yang asing dalam lingkungan akademik dan kajian kebijakan publik nasional.

Berdasarkan profil resmi Universitas Gadjah Mada (UGM), Media merupakan dosen pada Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL).

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di UGM sebelum melanjutkan pendidikan magister dan doktoral di The University of Manchester, Inggris.

Pada 2015, ia meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dalam bidang International Development: Public Policy and Management. Selanjutnya, pada 2019, ia menyelesaikan program Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang Development Policy and Management.

Bidang keahliannya mencakup kemiskinan dan ketimpangan, keadilan fiskal, keadilan energi, inklusi keuangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta evaluasi kebijakan publik berbasis ekonometrika.

Membangun CELIOS dan Mengawal Kebijakan Publik

Di luar aktivitas akademik, Media Wahyudi Askar juga dikenal sebagai pendiri dan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Lembaga tersebut bergerak dalam penelitian ekonomi, hukum, kebijakan fiskal, transisi energi, serta tata kelola pembangunan.

Melalui kegiatan penelitian dan analisis kebijakan, Media terlibat dalam berbagai pembahasan mengenai persoalan ekonomi nasional dan dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Keterlibatannya dalam diskursus kebijakan publik membuat namanya dikenal sebagai salah satu akademisi yang aktif menyampaikan analisis terhadap berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Dari Batusangkar untuk Panggung Nasional

Latar belakang Media Wahyudi Askar yang berasal dari Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, turut menjadi perhatian dalam wacana tersebut.

Kemunculan figur akademisi dari daerah dalam pembicaraan mengenai jabatan nasional memperlihatkan bahwa sumber daya kepemimpinan Indonesia tidak hanya berasal dari lingkungan partai politik atau lingkaran kekuasaan.

Namun, kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden tentu tidak cukup hanya dinilai dari latar belakang pendidikan dan reputasi akademik.

Pengalaman pemerintahan, pemahaman konstitusi, kemampuan mengelola persoalan nasional, komunikasi politik, integritas, serta kapasitas menjalankan fungsi kenegaraan juga menjadi aspek penting dalam pembahasan kepemimpinan nasional.

Figur Akademisi dan Nilai Keagamaan

Selain aktivitas akademik dan penelitian, Media Wahyudi Askar juga disebut memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaan.

Dalam narasi yang beredar mengenai sosoknya, ia digambarkan tidak hanya aktif di lingkungan akademisi, tetapi juga mampu menjalankan peran sebagai imam dan khatib salat Jumat.

Gambaran tersebut menambah dimensi lain dari profilnya, meskipun kualitas kepemimpinan kenegaraan tetap harus dinilai berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan tanggung jawab publik.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Terlepas dari berbagai nama yang mulai diperbincangkan, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.

Artinya, apabila nama Media Wahyudi Askar hendak dipertimbangkan dalam proses tersebut, diperlukan mekanisme pengusulan sesuai ketentuan konstitusi.

Usulan dari kalangan akademisi maupun masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi Wakil Presiden.

Membuka Ruang bagi Figur Profesional

Wacana mengenai Media Wahyudi Askar menghadirkan diskusi lebih luas tentang kemungkinan munculnya figur profesional, akademisi, dan peneliti kebijakan publik dalam kepemimpinan nasional.

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, tata kelola anggaran, dan tantangan pembangunan, kompetensi dalam merumuskan serta mengevaluasi kebijakan publik menjadi salah satu aspek yang layak diperhitungkan masyarakat.

Namun, keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan mempertimbangkan kepentingan bangsa secara menyeluruh.

Apakah nama Media Wahyudi Askar benar-benar akan masuk dalam pertimbangan politik nasional atau tetap menjadi sebatas usulan dan wacana publik, perkembangannya masih perlu ditunggu.

Yang jelas, diskusi mengenai figur alternatif dari kalangan akademisi membuka ruang bagi masyarakat untuk membicarakan standar kepemimpinan nasional berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan tanggung jawab terhadap rakyat.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *