UU K3 Berusia 56 Tahun, Komisi IX DPR Dorong Pembaruan Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

0
1795229495578

SOROTAN PUBLIK, YOGYAKARTA — Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia kembali menjadi perhatian DPR RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang telah berlaku lebih dari lima dekade dinilai perlu diperbarui agar mampu menjawab perkembangan teknologi, pola kerja, serta risiko ketenagakerjaan masa kini.

Dorongan pembaruan regulasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, setelah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Charles menilai kondisi dunia kerja terus mengalami perubahan sehingga regulasi K3 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik lapangan kerja yang berbeda. Karena itu, masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menyusun kebijakan nasional yang lebih relevan dan dapat diterapkan.

“Ke depan tentu kami akan mendorong agar pemerintah dan DPR bisa segera menghasilkan regulasi baru terkait dengan keselamatan kerja yang lebih up to date, lebih relevan, dan bisa diterapkan di saat ini,” ujar Charles.

Aturan Keselamatan Kerja Perlu Mengikuti Perkembangan Zaman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan salah satu landasan utama pengaturan keselamatan kerja di Indonesia. Ketika regulasi tersebut diterbitkan, karakteristik industri, teknologi produksi, dan pola hubungan kerja masih sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

Perkembangan sektor manufaktur, konstruksi, pertambangan, transportasi, industri digital, hingga pekerjaan berbasis platform menghadirkan risiko yang semakin beragam.

Karena itu, pembaruan aturan K3 perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi, standar keselamatan modern, pencegahan kecelakaan, kesehatan pekerja, serta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam memastikan lingkungan kerja yang aman.

Regulasi yang lebih mutakhir juga diharapkan memberikan kepastian mengenai kewajiban perusahaan, standar perlindungan pekerja, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran.

Masukan Pekerja dan Pengusaha Menjadi Bahan Pembahasan

Kunjungan Komisi IX ke Yogyakarta tidak hanya membahas kebutuhan perubahan regulasi, tetapi juga menyerap persoalan penerapan K3 di lapangan.

Pemerintah daerah menyampaikan berbagai kondisi terkait pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Sementara itu, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha memberikan masukan mengenai tantangan penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan usaha.

Masukan dari berbagai pihak tersebut penting karena kebijakan K3 harus mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus memiliki standar pelaksanaan yang jelas bagi perusahaan.

Regulasi yang baik tidak cukup hanya memuat kewajiban administratif. Pelaksanaannya harus memastikan pekerja memperoleh perlengkapan keselamatan, pelatihan, pemeriksaan kesehatan sesuai risiko pekerjaan, serta prosedur penanganan keadaan darurat.

Data Perlindungan Pekerja Masih Menjadi Tantangan

Persoalan perlindungan pekerja juga terlihat dari data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut.

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa cakupan perlindungan pekerja penerima upah di Daerah Istimewa Yogyakarta baru mencapai 62,60 persen. Sementara itu, perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah baru mencapai 13,12 persen.

Terdapat pula sekitar 72.712 perusahaan dari total 120.540 perusahaan potensial yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Data kecelakaan kerja yang berakibat meninggal dunia tercatat sebanyak 64 kasus sepanjang 2025 dan 35 kasus hingga 31 Oktober 2026.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa tantangan perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan pembaruan regulasi, tetapi juga perluasan kepesertaan jaminan sosial, kepatuhan perusahaan, dan efektivitas pengawasan.

Keselamatan Pekerja Harus Menjadi Prioritas

Pembaruan regulasi K3 membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga terkait.

Pemerintah daerah juga perlu memiliki dukungan data yang terintegrasi agar persoalan kecelakaan kerja, kepatuhan perusahaan, dan kebutuhan pelatihan dapat ditangani secara lebih terarah.

Selain itu, pelatihan serta sertifikasi K3 yang terjangkau bagi usaha kecil dan menengah menjadi salah satu kebutuhan penting. Sebab, penerapan standar keselamatan tidak boleh hanya menjadi kemampuan perusahaan besar, sementara pekerja di sektor usaha kecil menghadapi risiko tanpa perlindungan memadai.

Komisi IX DPR RI menyatakan berbagai masukan dari kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan dalam mendorong kebijakan perlindungan tenaga kerja di tingkat nasional.

Bagi Sorotan Publik, pembaruan aturan K3 harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan pekerja. Keselamatan tidak boleh berhenti sebagai dokumen kepatuhan perusahaan atau slogan dalam kegiatan seremonial.

Pekerja berhak pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, regulasi yang kuat harus disertai pengawasan yang konsisten, penegakan hukum, serta tanggung jawab perusahaan.

Keselamatan pekerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar yang harus dilindungi.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *