19.372 Kanal YouTube Pro-Pemerintah Dihapus Google, Komdigi Minta Transparansi Metode Penindakan

0
1795229691617-1-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Penghapusan 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia yang dikategorikan Google sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi moderasi platform digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai metode deteksi, proses pemeriksaan, hingga dasar penindakan terhadap ribuan kanal tersebut.

Permintaan klarifikasi itu disampaikan setelah Komdigi bertemu dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut menindaklanjuti laporan Google dalam Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Dalam laporan itu, Google mencatat penghapusan 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi yang dikaitkan dengan Indonesia selama Juli hingga September 2026. Rinciannya, sebanyak 6.888 kanal dihapus pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.

Google menggambarkan kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan administrasinya. Pada Agustus, laporan Google juga menyebut adanya narasi yang mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Namun, kategori operasi pengaruh terkoordinasi tidak serta-merta berarti seluruh kanal tersebut dikelola pemerintah, dibiayai negara, atau setiap konten yang mendukung pemerintah merupakan pelanggaran. Google menggunakan istilah tersebut untuk mengategorikan jaringan aktivitas yang dinilai terkoordinasi dan melanggar kebijakan platform.

Komdigi Minta Metodologi dan Tingkat Akurasi Dibuka

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan bahwa pemerintah meminta Google memberikan penjelasan pendukung secara tertulis, disertai contoh mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi serta menghentikan kanal-kanal tersebut.

Penjelasan yang diminta mencakup metodologi deteksi, tahapan peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, cara mengukur tingkat akurasi, potensi kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori terhadap konten.

Menurut keterangan resmi Komdigi, perwakilan Google mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 belum menyertakan penjelasan pendukung yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir.

Google juga menyampaikan perlunya koordinasi dengan tim global yang menyusun laporan tersebut sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Asal Pengelola Kanal Ikut Dipertanyakan

Komdigi turut meminta klarifikasi mengenai kemampuan Google mengidentifikasi asal pembuat konten maupun operator jaringan yang ditindak. Pemerintah ingin mengetahui apakah kanal-kanal tersebut benar-benar dioperasikan dari Indonesia atau justru dikendalikan dari luar negeri.

Persoalan ini penting karena penggunaan bahasa Indonesia dan keterkaitan sebuah jaringan dengan isu Indonesia tidak otomatis membuktikan bahwa pengelolanya berada di dalam wilayah Indonesia.

Tanpa penjelasan mengenai indikator atribusi, publik berpotensi salah memahami hubungan antara lokasi operasi, identitas pengelola, dan narasi yang disebarkan melalui kanal-kanal tersebut.

Komdigi Soroti Judi Online dan Konten Pornografi

Dalam pertemuan itu, Komdigi juga meminta agar kemampuan deteksi dan penindakan Google diterapkan untuk mengidentifikasi jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.

Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menyoroti penghapusan kanal terkait narasi politik, tetapi juga efektivitas pengawasan terhadap jaringan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.

Meski demikian, konsistensi penerapan kebijakan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penindakan terhadap jaringan yang melanggar aturan harus didasarkan pada bukti dan parameter yang jelas, bukan semata-mata pada pandangan politik atau posisi seseorang terhadap pemerintah.

Kebebasan Berekspresi Jangan Terganggu oleh Kesalahan Moderasi

Kasus penghapusan puluhan ribu kanal ini membawa persoalan yang lebih luas daripada sekadar angka penindakan. Platform digital memiliki kewenangan menegakkan aturan komunitas dan kebijakan layanannya. Namun, keputusan yang berdampak pada ruang komunikasi publik juga membutuhkan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan terhadap pemerintah bukan dengan sendirinya bukti manipulasi, sebagaimana kritik terhadap pemerintah bukan alasan untuk mengategorikan sebuah akun sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Publik perlu mengetahui apakah penindakan dilakukan karena adanya perilaku manipulatif yang terorganisasi, pelanggaran kebijakan spam, atau indikator lain yang dapat dijelaskan dan diuji. Pengguna juga perlu memperoleh kejelasan mengenai mekanisme keberatan apabila merasa kanalnya dihentikan secara keliru.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang membela kanal pro-pemerintah ataupun kanal pengkritik pemerintah. Yang harus dijaga adalah ruang digital yang sehat, adil, dan tidak menjadi arena penindakan sewenang-wenang.

Sorotan Publik memandang transparansi sebagai bagian penting dari akuntabilitas platform digital. Sebab, di tengah semakin besarnya pengaruh perusahaan teknologi terhadap arus informasi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan yang membatasi ruang berekspresi dibuat.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *