UMP Sumsel 2027 Resmi Naik 6,77 Persen, Herman Deru Tetapkan Rp4,21 Juta
Sorotan Publik – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 6,77 persen atau bertambah Rp267.096 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.942.963.
Penetapan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Kamis (19/11/2026).
Besaran UMP 2027 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Herman Deru menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibandingkan tahun sebelumnya atau naik 6,77 persen dari UMP tahun lalu sebesar Rp3.942.963,” ujar Deru.
Keputusan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Berlaku Mulai 1 Januari 2027
UMP Sumsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan upah minimum ini pada prinsipnya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan.
Gubernur Herman Deru mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah standar UMP yang berlaku.
Perusahaan yang selama ini telah membayar upah lebih tinggi daripada ketentuan UMP 2027 juga tidak diperbolehkan menurunkan besaran upah tersebut hanya karena adanya penetapan upah minimum baru.
Sementara itu, usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus mengenai pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dewan Pengupahan Libatkan Unsur Pekerja dan Pengusaha
Kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Penetapan lebih awal diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja dalam menyusun kebutuhan ekonomi keluarga untuk tahun mendatang. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki waktu untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dan kebijakan pengupahan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel, Indra Bangsawan, menyatakan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap perusahaan agar ketentuan upah minimum dijalankan.
Pemprov Sumsel mencatat terdapat lebih dari 6.000 perusahaan yang menjadi sasaran pengawasan dan sosialisasi ketenagakerjaan. Pengawasan tersebut tetap menghadapi tantangan keterbatasan jumlah personel pengawas.
Penetapan UMP bukan hanya menyangkut perubahan nominal upah, tetapi juga menyangkut kepastian hak pekerja dan kepatuhan dunia usaha terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan ini perlu diikuti pengawasan yang efektif agar kenaikan upah benar-benar diterapkan sesuai keputusan gubernur.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
