JAKARTA — Uang negara bukan milik pribadi presiden, menteri, ataupun pejabat pemerintahan. Keuangan negara harus dikelola berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta kepentingan masyarakat luas.

Prinsip ini mendasar dalam kehidupan bernegara, tetapi masih kerap disalahpahami dalam perdebatan mengenai kebijakan anggaran dan penggunaan uang negara.

Masyarakat membayar berbagai jenis pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pajak kendaraan bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain pajak, negara juga memperoleh penerimaan dari sumber-sumber lain yang sah, termasuk penerimaan negara bukan pajak dan hasil pengelolaan kekayaan negara.

Seluruh penerimaan tersebut dikelola berdasarkan ketentuan hukum untuk membiayai penyelenggaraan negara dan memenuhi berbagai kebutuhan publik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang mengelola keuangan negara, dan kepada siapa pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan?

Jawabannya, pemerintah menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara sesuai kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, kewenangan tersebut bukanlah hak kepemilikan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

UANG NEGARA BUKAN HAK MILIK PRIBADI PENGUASA

Presiden dan jajaran pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan fiskal, menyusun serta melaksanakan anggaran, membiayai pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik.

Akan tetapi, kewenangan tersebut memiliki batas hukum.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara tidak boleh diperlakukan sebagai urusan pribadi penguasa.

Anggaran negara harus tunduk pada hukum, mekanisme persetujuan anggaran, pengawasan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, jabatan presiden bukanlah tiket untuk menggunakan uang negara sesuka hati. Setiap kebijakan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

RAKYAT BERHAK MEMPERTANYAKAN KEBIJAKAN ANGGARAN

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran, mengalokasikan anggaran yang dipersoalkan publik, atau menjalankan program yang dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya, masyarakat berhak meminta penjelasan.

Apakah anggaran telah disusun berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak?

Apakah program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?

Apakah belanja negara telah dilaksanakan secara efisien?

Apakah penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian penting dari pengawasan publik dalam sistem demokrasi.

Tentu saja, kritik terhadap kebijakan harus dibedakan dari tuduhan pelanggaran yang belum terbukti. Dugaan penyimpangan perlu ditelusuri melalui bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, ketidakpastian atau belum adanya kesimpulan mengenai suatu kebijakan bukan alasan untuk menutup ruang pertanyaan masyarakat.

Pemerintah yang bertanggung jawab seharusnya mampu menjelaskan dasar kebijakan, tujuan penggunaan anggaran, serta hasil yang hendak dicapai.

MENGKRITIK PEMERINTAH BUKAN BERARTI MEMBENCI NEGARA

Salah satu kekeliruan dalam kehidupan demokrasi adalah menyamakan kritik terhadap pemerintah dengan sikap tidak cinta kepada negara.

Padahal, pemerintah dan negara merupakan dua hal yang tidak identik.

Pemerintah adalah penyelenggara kekuasaan negara dalam periode tertentu. Sementara itu, negara merupakan institusi yang keberlangsungannya tidak bergantung pada satu presiden atau satu kabinet.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak otomatis berarti penolakan terhadap negara.

Seseorang dapat mencintai Indonesia sekaligus mempertanyakan keputusan pemerintah. Masyarakat dapat mendukung pembangunan nasional sekaligus mengkritik program yang dinilai tidak efektif.

Dukungan dan kritik bahkan dapat berjalan beriringan selama disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum.

Demokrasi tidak menuntut masyarakat untuk menyetujui setiap keputusan penguasa. Demokrasi justru menyediakan ruang agar keputusan publik dapat diuji, diperdebatkan, dan diperbaiki.

DEMONSTRASI DAMAI MERUPAKAN BAGIAN DARI DEMOKRASI

Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan tersebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, menyelenggarakan aksi damai, serta mengawasi kebijakan pemerintah sesuai ketentuan hukum.

Demonstrasi damai bukan dengan sendirinya tindakan melawan negara. Dalam kehidupan demokrasi, aksi publik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi ketika masyarakat merasa kepentingannya belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum serta hak orang lain. Kritik yang kuat tidak membutuhkan kekerasan, intimidasi, ataupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Yang dibutuhkan adalah argumentasi, data, bukti, dan keberanian menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

UANG NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas keputusan dan manfaat yang dihasilkan.

Anggaran pendidikan harus mendukung peningkatan mutu pendidikan. Anggaran kesehatan harus memperkuat pelayanan kesehatan. Belanja infrastruktur harus memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Program bantuan sosial harus memiliki sasaran yang jelas dan mekanisme penyaluran yang dapat diawasi.

Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara. Pers, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara juga memiliki peran penting dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas.

Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi bagian dari kerangka hukum pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi di Indonesia.

Transparansi memungkinkan masyarakat menilai kebijakan berdasarkan informasi, bukan sekadar propaganda atau prasangka.

Akuntabilitas memastikan bahwa pihak yang memiliki kewenangan juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

PRESIDEN BERGANTI, TANGGUNG JAWAB NEGARA TETAP BERJALAN

Presiden dapat berganti. Menteri dapat berganti. Kabinet dapat berubah. Namun, kewajiban negara untuk mengelola keuangan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab tetap berlaku.

Karena itu, perdebatan mengenai anggaran negara semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang sedang berkuasa.

Hal yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut sesuai hukum, apakah prioritasnya tepat, apakah pelaksanaannya efektif, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Rakyat tidak harus selalu sepakat dengan pemerintah. Pemerintah pun tidak harus menerima setiap kritik tanpa melakukan pemeriksaan. Namun, perbedaan pendapat harus dijawab melalui argumentasi, data, keterbukaan, dan mekanisme demokrasi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan negara bukan sekadar berapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana anggaran itu digunakan secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya jelas: pemerintah memiliki kewenangan mengelola keuangan negara, tetapi kewenangan itu bukan kepemilikan pribadi. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, mengawasi, dan menyampaikan kritik terhadap penggunaan anggaran publik melalui cara-cara yang sah.

Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan harus disertai tanggung jawab, dan penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Uang negara bukan uang pribadi penguasa. Mengawasi pemerintah bukan berarti membenci negara. Kritik yang berbasis fakta merupakan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.