Tiga ASN Gugur Ditembak di Jayawijaya, Kemenko Polkam Kecam Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil
JAYAWIJAYA, PAPUA PEGUNUNGAN — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban aksi penembakan di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).
Ketiga korban tersebut masing-masing adalah drh. Alfonsius, Aprida, dan Willi Mbuik.
Kemenko Polkam menyampaikan bahwa ketiganya gugur ketika menjalankan tugas. Peristiwa tersebut disebut berkaitan dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dalam pernyataannya, Kemenko Polkam mengecam keras aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil yang tidak bersenjata.
Kekerasan terhadap masyarakat sipil, terlebih terhadap warga yang sedang menjalankan tugas, dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Kemenko Polkam menilai aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan.
Pemerintah menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap situasi konflik maupun gangguan keamanan.
Masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik tidak seharusnya menjadi sasaran kekerasan.
Atas gugurnya tiga ASN tersebut, Kemenko Polkam menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, kerabat, serta seluruh pihak yang kehilangan.
“Semoga almarhum drh. Alfonsius, almarhumah Aprida dan almarhumah Willi Mbuik damai dan sejahtera di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” demikian pesan duka yang disampaikan Kemenko Polkam.
Kemenko Polkam juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.
Peristiwa penembakan ini kembali menyoroti persoalan keamanan di Papua Pegunungan, khususnya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan aparatur pemerintah yang menjalankan tugas di wilayah rawan.
Penanganan keamanan di Papua diharapkan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta langkah yang terukur untuk mencegah jatuhnya korban sipil lainnya.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aksi kekerasan yang menyebabkan korban jiwa ditangani sesuai ketentuan hukum dan fakta yang dapat dibuktikan melalui proses penyelidikan.
Gugurnya tiga ASN tersebut menjadi duka bagi keluarga dan rekan kerja mereka. Di tengah situasi keamanan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Papua, keselamatan masyarakat sipil harus tetap menjadi prioritas.
Kekerasan tidak boleh menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan.
Perlindungan terhadap warga negara dan penegakan hukum harus berjalan beriringan demi menjaga keamanan serta kemanusiaan di Tanah Papua.
