Tak Gentar Hadapi Perusahaan Besar, Bupati Gunung Mas Hentikan Operasional PT PMM karena Kebun Plasma Tak Kunjung Dibangun
GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH — Persoalan kewajiban kebun plasma kembali menjadi sorotan setelah Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, mengambil tindakan terhadap PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM) yang beroperasi di Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Jaya mendatangi lokasi perusahaan dan menegaskan penghentian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai keputusan pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil karena perusahaan dinilai belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Peristiwa itu juga diberitakan oleh ANTARA dan media lokal.
Persoalan ini menjadi perhatian karena perkebunan kelapa sawit semestinya tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan, tetapi juga harus memenuhi kewajiban kemitraan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga Kali Teguran, Kewajiban Plasma Disebut Belum Terpenuhi
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, PT PMM telah menerima tiga kali teguran, masing-masing pada 2019, 2021, dan 2022.
Namun, hingga Oktober 2026, pemerintah daerah menyatakan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat belum direalisasikan.
Bupati Jaya Samaya Monong menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan waktu yang cukup panjang kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Yang kami butuhkan adalah realisasi kebun untuk masyarakat. Kami sudah memberikan waktu yang cukup lama, sejak 2019 hingga 2026,” tegas Jaya sebagaimana diberitakan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintah daerah juga menyoroti ketentuan mengenai pembangunan kebun plasma dengan besaran yang disebut minimal 20 persen sesuai kewajiban yang berlaku bagi perusahaan terkait.
Persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat sekitar yang berhak memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan, bentuk kemitraan, serta manfaat ekonomi yang semestinya mereka terima.
Bupati Tegaskan Penegakan Aturan Tidak Boleh Diabaikan
Dalam kunjungannya, Jaya menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Gunung Mas wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut pemerintah daerah, investasi tidak boleh hanya dinilai dari besarnya modal, luas perkebunan, atau keuntungan usaha. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan pemenuhan hak masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari kegiatan perusahaan.
Jaya memperingatkan bahwa apabila perusahaan tidak mematuhi keputusan penghentian kegiatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan sanksi hingga pencabutan izin sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan persoalan kebun plasma tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Meski demikian, ruang lingkup penghentian kegiatan dan jenis sanksi yang berlaku harus merujuk pada keputusan resmi pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai status operasional perusahaan.
Isu Dugaan Bekingan Jenderal Perlu Dibuktikan
Di media sosial, muncul narasi yang menyebut PT PMM diduga memiliki bekingan oknum jenderal. Isu tersebut ikut mewarnai perbincangan mengenai tindakan Bupati Gunung Mas.
Namun, hingga informasi yang tersedia dalam pemberitaan yang ditelusuri, belum ada bukti independen yang cukup untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Karena itu, dugaan mengenai keterlibatan atau perlindungan dari pihak tertentu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat informasi mengenai campur tangan pihak yang berupaya menghalangi penegakan aturan, informasi tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme yang sah dan didukung bukti yang jelas.
Prinsipnya, setiap perusahaan berhak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Pada saat yang sama, setiap perusahaan juga berkewajiban mematuhi ketentuan dan keputusan pemerintah yang sah.
Hak Masyarakat Jangan Kalah oleh Kepentingan Bisnis
Persoalan PT PMM kembali mengangkat pertanyaan penting mengenai hubungan antara investasi perkebunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah usaha.
Perusahaan perkebunan memiliki peran dalam kegiatan ekonomi daerah, tetapi manfaat investasi harus berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban hukum, kemitraan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Ketika kewajiban kebun plasma dipersoalkan selama bertahun-tahun, masyarakat membutuhkan penyelesaian yang konkret, bukan sekadar pernyataan atau janji.
Pemerintah daerah perlu memastikan status kewajiban perusahaan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, data luas perkebunan, dokumen kemitraan, serta bukti pelaksanaan pembangunan kebun plasma.
Di sisi lain, perusahaan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan menunjukkan dokumen yang relevan agar seluruh persoalan diselesaikan secara transparan dan berdasarkan fakta.
Pengawasan Harus Berlanjut hingga Ada Penyelesaian
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyatakan bahwa aktivitas keluar-masuk perusahaan akan dipantau bersama Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
Pengawasan tersebut menjadi penting agar keputusan pemerintah daerah tidak berhenti pada penghentian kegiatan semata, tetapi juga diikuti tindak lanjut yang jelas.
Publik perlu mengetahui apakah kewajiban kebun plasma akhirnya dipenuhi, bagaimana hak masyarakat diselesaikan, serta apakah perusahaan telah mematuhi keputusan pemerintah daerah.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai konflik antara pemerintah dan perusahaan. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa kegiatan investasi berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat.
Penegakan hukum yang konsisten, transparansi pemerintah, dan pertanggungjawaban perusahaan menjadi kunci agar investasi benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan kasus ini bukan hanya penghentian kegiatan perusahaan, melainkan juga kejelasan penyelesaian kewajiban kebun plasma dan terpenuhinya hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
