Sorotan Rp14,69 Miliar: ICW Desak Audit Kontrak Influencer Dua Kementerian, Potensi Konflik Kepentingan Dipertanyakan
Sorotan Publik | JAKARTA — Pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Kontrak tersebut tercatat berasal dari dua kementerian dalam periode 2024–2026, ketika pemerintah juga menggaungkan kebijakan efisiensi anggaran.
Temuan ICW berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Delapan paket pengadaan itu terdiri atas lima paket dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
PT Rans Animasi Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ICW meminta aspek transparansi dan potensi konflik kepentingan diperiksa secara independen.
Delapan Paket Pengadaan Bernilai Rp14,69 Miliar
Lima paket pengadaan melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 meliputi:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
- Jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200.
- Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
Total nilai lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP terdiri atas:
- Jasa influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000.
- Jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar.
- Jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Total nilai paket dari KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar. Jika digabungkan, delapan paket tersebut tercatat bernilai Rp14.696.955.002.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran
ICW menilai belanja jasa influencer tersebut perlu diuji dari sisi urgensi, efektivitas, kewajaran harga, dan kesesuaiannya dengan prioritas kementerian.
Sorotan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan belanja negara dan meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan perjalanan dinas.
Menurut ICW, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait manfaat konkret bagi program pemerintah. ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan penyedia eksternal, sementara instansi pemerintah telah memiliki perangkat komunikasi publik dan kehumasan.
Spesifikasi Pengadaan dan Persaingan Penyedia Disorot
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah spesifikasi pengadaan yang mencantumkan kanal atau akun media sosial tertentu.
Menurut penilaian ICW, pencantuman akun spesifik berpotensi mempersempit ruang persaingan bagi penyedia jasa lain. Karena itu, mekanisme pemilihan penyedia, dasar penetapan spesifikasi, serta kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan yang berlaku perlu diperiksa.
ICW juga mempertanyakan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode perhitungan harga, serta ukuran keberhasilan pekerjaan. Tanpa dokumen dan indikator kinerja yang terbuka, publik akan kesulitan menilai apakah nilai kontrak sebanding dengan layanan dan hasil yang diterima pemerintah.
Potensi Konflik Kepentingan Perlu Diperiksa
Keterkaitan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad turut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Namun, hubungan jabatan dan kepemilikan perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi, pelanggaran, atau penyalahgunaan wewenang.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada kronologi kontrak, struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan, proses pemilihan penyedia, serta ada atau tidaknya keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Aspek tersebut penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan bebas dari benturan kepentingan dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
ICW Dorong Audit dan Evaluasi Pengadaan
ICW meminta aparat pengawasan dan lembaga terkait melakukan pemeriksaan independen terhadap dokumen pengadaan. Dokumen yang perlu dibuka antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, kontrak, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta laporan hasil kegiatan.
ICW juga mendorong BPKP dan Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan audit sesuai kewenangan masing-masing. Sementara LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik atau e-Katalog.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: apakah pengadaan benar-benar dibutuhkan, apakah harga yang ditetapkan wajar, apakah persaingan penyedia berlangsung secara sehat, dan apakah hasil pekerjaan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Transparansi Anggaran Menjadi Hak Publik
Penggunaan APBN bukan sekadar urusan administrasi kontrak antara kementerian dan perusahaan. Setiap belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang publik.
Sorotan ICW terhadap kontrak Rp14,69 miliar ini pada akhirnya menyangkut prinsip keterbukaan: masyarakat berhak mengetahui alasan pemerintah mengeluarkan anggaran, siapa penyedianya, bagaimana proses pemilihannya, serta apa hasil nyata yang diperoleh.
Pemeriksaan yang transparan juga penting untuk menghindari kesimpulan prematur. Nilai kontrak tidak otomatis membuktikan adanya kerugian negara atau tindak pidana. Namun, besarnya anggaran dan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan menjadi alasan yang relevan untuk meminta penjelasan dan pengawasan.
Hingga persoalan ini dijelaskan secara terbuka, kementerian terkait, LKPP, BPKP, serta PT Rans Animasi Indonesia perlu memberikan keterangan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai dasar dan pertanggungjawaban pengadaan tersebut.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
