ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar dari APBN, Desak Audit dan Buka Dokumen Pengadaan Dua Kementerian
Sorotan Publik | JAKARTA — Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, kewajaran harga, transparansi, serta manfaat belanja publikasi dan promosi yang dibiayai melalui APBN.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut berasal dari dua kementerian dalam periode 2024 hingga 2026.
Lima paket pengadaan berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Rincian Pengadaan Rp14,69 Miliar
Pada 2024, lima paket pengadaan Museum dan Cagar Budaya mencakup:
- Penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
- Jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200.
- Penayangan konten TikTok akun @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
Total lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket dari KKP terdiri atas:
- Jasa influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000.
- Jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar.
- Jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Total nilai tiga paket KKP mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Dengan demikian, keseluruhan delapan paket pengadaan tersebut tercatat mencapai Rp14.696.955.002.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu diperiksa dari sisi konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Persoalan ini menjadi perhatian karena pemerintah sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam konteks tersebut, ICW mempertanyakan dasar kebutuhan belanja influencer bernilai miliaran rupiah, terutama ketika kementerian dan lembaga juga memiliki perangkat komunikasi publik serta anggaran kehumasan sendiri.
ICW turut menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun atau kanal tertentu. Kondisi tersebut perlu dijelaskan agar publik dapat menilai apakah proses pengadaan telah memberikan ruang persaingan yang memadai dan memenuhi prinsip kewajaran harga.
ICW Minta Dokumen Dibuka dan Pengadaan Diaudit
ICW mendorong pemerintah membuka dokumen pengadaan secara transparan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta laporan hasil kegiatan.
Dokumen tersebut penting untuk menguji apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak, apakah nilai yang dibayarkan sebanding dengan layanan yang diterima, dan apakah publikasi tersebut memberikan dampak terukur terhadap program kementerian.
Audit juga diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Perlu ditegaskan, nilai Rp14,69 miliar merupakan akumulasi nilai kontrak perusahaan dalam delapan paket pengadaan, bukan berarti seluruh dana tersebut merupakan pendapatan pribadi Raffi Ahmad. Nilai kontrak juga tidak otomatis membuktikan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana.
Uang Pajak dan Hak Publik untuk Mengetahui
Persoalan ini bukan semata-mata tentang sosok artis atau perusahaan yang memperoleh kontrak. Inti persoalannya adalah bagaimana uang negara digunakan dan sejauh mana manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Setiap rupiah APBN bersumber dari keuangan negara yang harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan publik.
Karena itu, Kementerian Keuangan, LKPP, kementerian terkait, serta lembaga pengawasan perlu memastikan seluruh proses pengadaan dapat diperiksa secara terbuka.
Pihak kementerian dan PT Rans Animasi Indonesia juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan harga, ruang lingkup pekerjaan, hasil yang dicapai, serta mekanisme pemilihan penyedia.
Publik berhak mengetahui apakah belanja tersebut benar-benar mendukung program pemerintah atau justru belum memiliki ukuran manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
