Istri Gerebek Kanit Reskrim dan Kades Lamongan di Hotel Kota Batu, Polres dan Propam Lakukan Pemeriksaan
Sorotan Publik | KOTA BATU — Dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota kepolisian dan kepala desa di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian publik. Keduanya dilaporkan berada dalam satu kamar hotel di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu dini hari, 7 November 2026.
Anggota polisi berinisial IGA (47) diketahui menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Sementara perempuan berinisial AE (38) disebut merupakan kepala desa aktif di Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.
Peristiwa tersebut terungkap setelah istri sah IGA berinisial EDA mencurigai aktivitas suaminya. EDA kemudian mengikuti kendaraan yang digunakan IGA dari wilayah Sidoarjo hingga ke Kota Batu.
Kecurigaan itu mengarah ke sebuah hotel di Kecamatan Batu. EDA selanjutnya meminta pendampingan petugas kepolisian dan pihak hotel untuk mendatangi kamar yang ditempati suaminya bersama AE.
Di dalam kamar tersebut, EDA mendapati IGA dan AE berada bersama. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Polres Batu Benarkan Adanya Laporan
Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda Rohman, membenarkan adanya laporan terkait dugaan peristiwa tersebut.
Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak guna mengklarifikasi kronologi kejadian dan menelusuri kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum.
Penanganan perkara juga melibatkan fungsi terkait di lingkungan kepolisian. Aspek dugaan tindak pidana ditangani melalui proses penyelidikan atau penyidikan sesuai hasil pemeriksaan, sedangkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri menjadi kewenangan Propam.
Propam Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Polri
Karena IGA merupakan anggota Polri yang menduduki jabatan Kanit Reskrim, persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian dari sisi laporan yang disampaikan istrinya, tetapi juga menyangkut standar perilaku dan kode etik profesi kepolisian.
Pemeriksaan internal diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Apabila ditemukan pelanggaran, proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran belum dapat ditetapkan hanya berdasarkan laporan maupun penggerebekan.
Kepala Desa Juga Perlu Memberikan Klarifikasi
Keterlibatan AE yang disebut menjabat sebagai kepala desa aktif di Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, turut memunculkan perhatian publik.
Masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Meski demikian, status dan tanggung jawab masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan fakta, bukan asumsi atau penghakiman di ruang publik.
Klarifikasi dari pihak IGA maupun AE diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu versi kejadian.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik dan aparat penegak hukum dituntut menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Hingga ada hasil resmi pemeriksaan, dugaan peristiwa tersebut tetap harus ditempatkan sebagai perkara yang sedang diklarifikasi, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
