Skandal Radya Pustaka: Arca Dicuri, Replika Dipasang, Saksi Ahli Tewas, dan Misteri yang Belum Terjawab

0
1794916245430

SOROTAN PUBLIK – Kasus pencurian koleksi Museum Radya Pustaka di Surakarta, Jawa Tengah, pada 2006–2007 bukan sekadar perkara hilangnya benda bersejarah. Skandal tersebut memperlihatkan bagaimana koleksi museum dapat menjadi sasaran kejahatan melalui dugaan keterlibatan orang dalam, pembuatan arca tiruan, perdagangan barang antik, hingga persoalan pembuktian kepemilikan di pengadilan.

Perkara ini semakin menyita perhatian publik setelah Lambang Babar Purnomo, seorang ahli dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah yang terkait dengan penyelidikan arca, ditemukan meninggal dunia di Sleman pada Februari 2008.

Sementara itu, pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang sempat memiliki sejumlah arca tersebut akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada Januari 2009.

Rangkaian peristiwa itu meninggalkan pertanyaan penting tentang keamanan koleksi museum, pengawasan perdagangan benda bersejarah, dan kemampuan sistem hukum melacak perjalanan artefak dari tempat asal hingga ke tangan pembeli.

1. Modus Penggantian Arca Asli dengan Replika

Salah satu aspek paling serius dalam kasus Radya Pustaka adalah dugaan penggantian arca asli dengan benda tiruan.

Pemberitaan pada November 2007 mengungkap keterangan tersangka Jarwadi, pegawai museum yang bertanggung jawab memegang kunci ruangan. Ia menyebut pengambilan arca dilakukan bersama petugas keamanan museum, Suparjo alias Gatot, dengan menggunakan arca tiruan sebagai pengganti.

Pedagang barang antik Heru Suryanto disebut berperan mencari pemahat untuk membuat replika berdasarkan foto arca asli.

Menurut laporan Detik pada 19 November 2007, Jarwadi mengaku tindakan tersebut dilakukan melalui kesepakatan dengan Kepala Museum Radya Pustaka, KRH Darmodipuro alias Mbah Hadi. Keterangan itu merupakan bagian dari pengungkapan perkara dan harus dibaca dalam konteks proses hukum terhadap para terdakwa.

Modus tersebut memperlihatkan kelemahan serius dalam pengamanan koleksi. Jika benda asli dapat diganti dengan replika tanpa segera diketahui, berarti pengawasan inventarisasi, pemeriksaan keaslian, dan pengendalian akses koleksi patut dievaluasi secara mendalam.

2. Kematian Lambang Babar Purnomo: Fakta yang Tidak Boleh Diubah Menjadi Tuduhan

Pada 9 Februari 2008, Lambang Babar Purnomo ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Lingkar Utara, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lambang merupakan pegawai BP3 Jawa Tengah dan saksi ahli yang berkaitan dengan perkara pencurian arca Radya Pustaka.

Kematian tersebut menimbulkan perhatian karena terjadi ketika kasus pencurian arca masih menjadi sorotan. Apalagi, pemberitaan mengenai hasil pemeriksaan medis menyebut terdapat luka sayatan di bagian kepala dan retak pada bagian depan leher korban.

Namun, terdapat batas penting yang tidak boleh diabaikan.

Pada 12 Februari 2008, ANTARA memberitakan bahwa kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Lambang, termasuk kemungkinan adanya pembunuhan. Polisi menyatakan masih mengumpulkan bukti, memeriksa lokasi kejadian, dan mencocokkan hasil pemeriksaan forensik.

Polisi juga menyebut pemeriksaan telepon genggam korban tidak menemukan SMS bernada ancaman. Akan tetapi, ketiadaan pesan ancaman bukan bukti yang dengan sendirinya memastikan seseorang meninggal akibat kecelakaan ataupun menutup kemungkinan tindak pidana.

Dengan demikian, kematian Lambang memang merupakan peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah perkara Radya Pustaka. Namun, tanpa bukti dan kesimpulan penyidikan yang menetapkan adanya pembunuhan atau hubungan dengan sindikat pencurian arca, tidak tepat menyebutnya sebagai korban eksekusi atau tumbal kejahatan.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah sejauh mana penyelidikan kematian tersebut dituntaskan dan apakah hasil akhirnya pernah dijelaskan secara transparan kepada publik.

3. Hashim Djojohadikusumo Divonis Bebas: Apa Pertimbangan Pengadilan?

Nama Hashim Djojohadikusumo ikut terseret dalam kasus ini setelah sejumlah arca koleksi Museum Radya Pustaka ditemukan berada dalam penguasaannya.

Dalam pemberitaan ANTARA pada 3 Desember 2007, Hashim diperiksa selama sekitar 7,5 jam oleh kepolisian terkait kepemilikan arca tersebut. Ia diketahui memperoleh arca melalui Hugo Kreijger, seorang konsultan barang antik yang disebut dalam proses penyidikan.

Dalam persidangan, Hashim menyatakan tidak mengetahui bahwa arca yang dibelinya merupakan benda hasil pencurian dari Museum Radya Pustaka.

Pada 14 Januari 2009, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan bebas terhadap Hashim dari dakwaan kepemilikan arca secara ilegal.

ANTARA melaporkan bahwa majelis hakim menilai sejumlah unsur dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim juga mempertimbangkan adanya dokumen dari Keraton Surakarta dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang menyatakan keenam arca yang dipersoalkan bukan benda cagar budaya.

Putusan tersebut merupakan fakta hukum yang harus dihormati. Tidak tepat menyatakan Hashim terbukti melakukan penadahan atau menjadi bagian dari sindikat pencurian karena pengadilan membebaskannya dari dakwaan yang diajukan.

Namun, putusan bebas tidak menghapus pertanyaan yang lebih luas mengenai tata kelola perdagangan artefak: bagaimana dokumen asal-usul suatu benda diperiksa, siapa yang bertanggung jawab memverifikasi keasliannya, dan bagaimana pembeli dapat memastikan bahwa benda bersejarah tidak berasal dari pencurian?

Di sinilah pentingnya standar uji tuntas atau due diligence dalam perdagangan benda seni dan artefak.

4. Vonis Para Terdakwa dan Pertanyaan tentang Rantai Kejahatan

Pada 30 Juni 2008, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman kepada sejumlah terdakwa dalam perkara pencurian dan penggelapan arca.

Kepala Museum KRH Darmodipuro alias Mbah Hadi dan Heru Suryanto masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan.

ANTARA melaporkan bahwa Mbah Hadi dinyatakan melanggar Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya karena memperdagangkan arca tanpa izin.

Majelis hakim mempertimbangkan posisi Mbah Hadi sebagai kepala museum yang seharusnya bertanggung jawab menjaga koleksi, serta kerugian yang ditimbulkan terhadap yayasan dan pemerintah.

Sementara itu, pemberitaan Okezone pada tanggal yang sama mencatat bahwa empat terdakwa tersebut menerima putusan dalam persidangan terpisah.

Besaran hukuman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang menyasar warisan budaya. Namun, untuk menilai apakah hukuman sudah sesuai dengan seluruh akibat kejahatan, diperlukan pembacaan lengkap atas putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku saat perkara diperiksa.

Persoalan yang lebih besar adalah apakah penyidikan berhasil mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengambilan, pemalsuan, penjualan, perantara, hingga pembelian arca.

Kejahatan terhadap benda bersejarah tidak selalu berhenti pada pelaku yang mengambil barang dari lokasi penyimpanan. Rantai perdagangan dapat melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda. Karena itu, penegakan hukum perlu menelusuri aliran barang, dokumen, transaksi, dan keuntungan ekonomi.

5. Artifact Laundering: Ancaman Nyata bagi Warisan Budaya

Dalam perdagangan ilegal benda bersejarah internasional dikenal risiko artifact laundering, yaitu upaya menyamarkan asal-usul artefak agar terlihat sebagai barang yang diperoleh secara sah.

Praktik tersebut dapat melibatkan pemalsuan dokumen provenance atau riwayat kepemilikan, penggunaan perantara, penyamaran jenis barang dalam dokumen pengiriman, hingga penjualan melalui pasar seni dan balai lelang.

Secara umum, beberapa pola yang perlu diwaspadai antara lain:

Pemalsuan provenance. Riwayat kepemilikan dibuat atau dimanipulasi agar artefak seolah-olah telah berada dalam koleksi pribadi sejak lama.

Penggunaan perantara. Transaksi dilakukan melalui beberapa pihak sehingga hubungan antara sumber barang dan pembeli akhir menjadi sulit dilacak.

Penyamaran identitas barang. Artefak bersejarah dapat dideskripsikan secara tidak akurat dalam dokumen perdagangan atau pengiriman untuk menghindari pemeriksaan.

Penyimpanan dan perpindahan lintas negara. Perpindahan melalui berbagai yurisdiksi dapat menyulitkan pelacakan asal-usul, kepemilikan, dan status hukum benda.

Penjualan melalui pasar seni. Katalog, galeri, dan balai lelang dapat menjadi sarana transaksi. Namun, pencantuman benda dalam katalog tidak otomatis membuktikan bahwa asal-usul dan kepemilikannya sah.

Penting ditegaskan, pola-pola tersebut merupakan risiko yang dikenal dalam perdagangan ilegal benda budaya. Tidak tersedia bukti yang cukup dalam catatan perkara Radya Pustaka yang ditelusuri untuk menyimpulkan bahwa seluruh mekanisme tersebut benar-benar digunakan dalam kasus ini, termasuk dugaan penyimpanan di fasilitas perdagangan bebas internasional.

Konvensi UNESCO 1970 mengenai langkah-langkah untuk melarang dan mencegah impor, ekspor, serta pemindahan kepemilikan benda budaya secara ilegal menjadi salah satu kerangka internasional penting dalam upaya perlindungan warisan budaya.

Namun, perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan konvensi. Negara asal juga membutuhkan inventarisasi koleksi yang kuat, dokumentasi provenance, sistem keamanan museum, pengawasan pasar barang antik, serta kerja sama penegakan hukum lintas negara.

6. Pelajaran Besar bagi Museum dan Perlindungan Cagar Budaya Indonesia

Kasus Radya Pustaka seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pengelola museum di Indonesia.

Pertama, setiap koleksi harus memiliki dokumentasi yang dapat diverifikasi, termasuk foto, ukuran, bahan, kondisi fisik, riwayat perolehan, dan identitas inventaris.

Kedua, pengelolaan akses ruang penyimpanan harus menerapkan pengawasan berlapis. Kunci ruangan, pencatatan keluar-masuk koleksi, pemeriksaan berkala, dan audit independen tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perdagangan benda bersejarah, termasuk pemeriksaan asal-usul barang yang ditawarkan melalui pedagang antik, galeri, maupun balai lelang.

Keempat, setiap dugaan pencurian dan pemalsuan koleksi harus ditangani dengan penyidikan yang mampu menelusuri keseluruhan rantai kejahatan, bukan hanya berhenti pada pelaku yang berada paling dekat dengan lokasi pencurian.

Kelima, kematian atau peristiwa lain yang melibatkan saksi dalam perkara besar harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti forensik. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganannya sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

Penutup: Warisan Sejarah Tidak Boleh Kalah oleh Lemahnya Pengawasan

Skandal Museum Radya Pustaka memperlihatkan bahwa benda bersejarah bukan hanya objek pajangan. Di dalamnya terkandung nilai ilmu pengetahuan, identitas, kebudayaan, dan jejak perjalanan peradaban bangsa.

Ketika koleksi museum dicuri dan digantikan replika, yang hilang bukan sekadar benda fisik. Negara juga kehilangan bagian dari dokumentasi sejarah yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kematian Lambang Babar Purnomo menambah sisi kelam perkara ini, meskipun hubungan antara kematiannya dan jaringan pencurian arca tidak pernah boleh disimpulkan tanpa bukti.

Putusan bebas terhadap Hashim Djojohadikusumo juga harus dibaca sesuai pertimbangan hukum pengadilan, bukan dijadikan dasar untuk menuduhnya terlibat dalam kejahatan yang tidak terbukti.

Namun, ada pertanyaan yang tetap relevan hingga sekarang: seberapa kuat sistem Indonesia melindungi artefak nasional dari pencurian, pemalsuan, dan perdagangan ilegal?

Warisan budaya tidak boleh hanya dijaga melalui pidato dan seremoni. Ia membutuhkan sistem pengamanan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi agar sejarah bangsa tidak berubah menjadi komoditas yang berpindah tangan tanpa pertanggungjawaban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *