Skandal Pungli ESDM Jawa Timur Rp8,44 Miliar: Birokrasi Perizinan Disorot, Benarkah Sistem OSS Dibajak Lewat Taktik Pingpong Dokumen?

0
1794913355223

SOROTAN PUBLIK – Digitalisasi perizinan seharusnya menjadi instrumen untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus menutup ruang praktik korupsi. Namun, terungkapnya dugaan pungutan liar dalam pengurusan perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur justru membuka pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan birokrasi dan integritas aparatur negara.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan praktik pungutan liar dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim dengan nilai keseluruhan mencapai Rp8,44 miliar.

Perkembangan terbaru pada 17 November 2026, Kejati Jatim menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka kelima dalam perkara tersebut.

Kasus ini bukan sekadar persoalan uang yang diduga dipungut dari pemohon izin. Lebih jauh, perkara tersebut menjadi ujian terhadap transparansi pelayanan publik, pengawasan internal pemerintah, dan kemampuan sistem digital mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Anatomi Dugaan Pemerasan dalam Perizinan

Berdasarkan keterangan penyidik Kejati Jatim, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat di bawahnya untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon perizinan ketika dirinya menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.

Dugaan pungutan tersebut menyasar dua sektor.

Pada bidang pertambangan, penyidik mencatat tujuh pemohon izin dengan total pungutan mencapai Rp1,105 miliar.

Sementara pada bidang geologi dan air tanah, terdapat 28 pemohon izin dengan nilai pungutan sebesar Rp133,5 juta.

Dengan demikian, total dugaan pungutan yang dikaitkan dengan Nurkholis mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar dari 35 pemohon.

Penyidik menduga Nurkholis menikmati Rp687,5 juta dari keseluruhan dana tersebut.

Kejati Jatim juga mengungkap total dugaan pungutan ilegal dalam perkara perizinan ESDM yang lebih luas mencapai Rp8.440.383.000.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada satu orang atau satu periode kepemimpinan.

Sejumlah pejabat lain telah terseret dalam perkara ini, termasuk mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Hermawan, Ertika Dinawati, dan Ony Setiawan yang meninggal dunia saat proses penahanan.

Perkembangan perkara yang melibatkan pejabat dari periode berbeda tersebut menjadi alasan penting bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan pola penyalahgunaan kewenangan yang lebih luas.

Ketika Perizinan Menjadi Alat Tekanan Birokrasi

Salah satu persoalan mendasar dalam pelayanan perizinan adalah ketergantungan pemohon terhadap keputusan administratif dan verifikasi teknis pejabat yang berwenang.

Dalam sektor pertambangan dan pengusahaan air tanah, keterlambatan penerbitan izin dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, investasi, operasional perusahaan, hingga penggunaan tenaga kerja.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara pemohon dan pejabat pemberi layanan.

Apabila kewenangan administratif disalahgunakan untuk meminta pembayaran di luar ketentuan resmi, pelayanan publik dapat berubah menjadi instrumen pemerasan.

Di sinilah pentingnya memastikan seluruh proses perizinan memiliki standar pelayanan yang jelas, batas waktu yang terukur, alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

Tidak boleh ada pemohon yang dipaksa membayar uang tambahan hanya untuk memperoleh hak pelayanan administratif yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan.

Membongkar Ruang Gelap Sistem OSS

Penerapan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko merupakan bagian dari reformasi perizinan berusaha di Indonesia.

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perizinan dan memberikan kepastian pelayanan melalui mekanisme elektronik.

Namun, digitalisasi tidak otomatis menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila proses verifikasi, pemeriksaan teknis, dan pengambilan keputusan masih melibatkan diskresi manusia.

Kasus dugaan pungli ESDM Jatim perlu menjadi momentum untuk mengaudit secara menyeluruh hubungan antara proses administrasi digital dan tindakan pejabat di lapangan.

Salah satu aspek yang patut diperiksa adalah mekanisme pengembalian dokumen kepada pemohon untuk diperbaiki.

Apakah setiap pengembalian berkas memiliki alasan teknis yang objektif? Apakah terdapat catatan perubahan status dan waktu pemrosesan yang dapat diaudit? Apakah pengulangan perbaikan dokumen berpotensi dimanfaatkan untuk memperpanjang proses tanpa kepastian?

Praktik yang dikenal sebagai pingpong dokumen juga perlu mendapat perhatian apabila ditemukan pola pengembalian berkas berulang tanpa alasan yang jelas.

Namun, dugaan bahwa tombol pengembalian dokumen otomatis mengatur ulang seluruh tenggat waktu OSS atau sengaja digunakan untuk menyamarkan keterlambatan harus dibuktikan melalui audit sistem dan data transaksi elektronik. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta hanya berdasarkan dugaan atau ilustrasi mekanisme.

Demikian pula, proses inspeksi lapangan, penilaian kelayakan teknis, serta persetujuan akhir perlu memiliki jejak administrasi yang transparan.

Digitalisasi harus memastikan setiap tindakan pejabat meninggalkan rekam jejak yang dapat diperiksa, bukan sekadar memindahkan birokrasi manual ke layar komputer.

Ancaman Korupsi Perizinan terhadap Kelestarian Lingkungan

Persoalan ini menjadi semakin serius karena sektor yang terkait dengan perkara tersebut bersinggungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.

Perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah bukan sekadar urusan administrasi perusahaan. Keputusan yang diterbitkan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, ketersediaan air, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Apabila suatu izin diterbitkan tanpa pemeriksaan teknis yang benar akibat intervensi atau penyalahgunaan kewenangan, risiko yang muncul dapat melampaui kerugian keuangan negara.

Potensi kerusakan lingkungan, penurunan kualitas air, gangguan tata ruang, dan konflik kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian serius.

Karena itu, penyidikan perkara ini semestinya tidak hanya berorientasi pada pembuktian penerimaan uang, tetapi juga menelusuri apakah terdapat izin yang diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan.

Setiap izin yang diduga bermasalah perlu dievaluasi berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Uang Sitaan Rp5,54 Miliar dan Penelusuran Aliran Dana

Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Jawa Timur mengungkap telah mengamankan aset dengan nilai sekitar Rp5,54 miliar.

Barang bukti yang disita antara lain uang tunai, satu unit mobil Toyota Fortuner, kalung emas seberat 19,650 gram, serta dua keping logam mulia Antam dengan berat keseluruhan 50 gram.

Khusus dalam pengembangan perkara yang menjerat Nurkholis, penyidik juga mengungkap dugaan penerimaan Rp687,5 juta. Sejumlah uang dan emas turut disita sebagai barang bukti terkait perkara tersebut.

Penelusuran aliran dana menjadi bagian penting untuk mengetahui siapa saja yang diduga menikmati hasil pungutan ilegal, bagaimana mekanisme pembagiannya, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Kejati Jatim perlu memastikan seluruh fakta yang ditemukan diuji melalui alat bukti dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ujian Integritas Reformasi Birokrasi

Terungkapnya perkara dugaan pungli di Dinas ESDM Jawa Timur menjadi peringatan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak cukup diukur dari keberadaan aplikasi atau kecepatan penerbitan dokumen.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah masyarakat dan pelaku usaha memperoleh pelayanan yang transparan, adil, bebas pungutan ilegal, dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi teknis dan penerbitan perizinan.

Audit terhadap rekam jejak OSS, evaluasi dokumen yang berulang kali dikembalikan, pemeriksaan komunikasi terkait proses perizinan, serta pengawasan terhadap hasil inspeksi lapangan dapat menjadi bagian dari upaya menutup celah penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, izin usaha bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan oleh oknum pejabat.

Kewenangan negara diberikan untuk melayani masyarakat, melindungi kepentingan publik, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai hukum.

Skandal ESDM Jawa Timur kini menjadi ujian penting: apakah reformasi birokrasi benar-benar mampu membersihkan praktik korupsi, atau justru masih menyisakan ruang gelap di balik sistem pelayanan digital?

Sorotan Publik menegaskan bahwa setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, setiap kewenangan publik harus diawasi, dan setiap proses perizinan sumber daya alam harus berpihak pada kepastian hukum serta kepentingan masyarakat.

Sumber: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan ANTARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *