Skandal Digitalisasi SPBU Pertamina: Proyek Rp3,6 Triliun, KPK Telusuri Dugaan Kerugian Negara Rp322,18 Miliar
SOROTAN PUBLIK – Proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) yang semula dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional kini menjadi perkara dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proyek yang melibatkan Pertamina dan PT Telkom Indonesia tersebut berlangsung pada periode 2018–2023. Nilai proyek diberitakan mencapai sekitar Rp3,6 triliun. Tujuannya antara lain memodernisasi operasional SPBU, memantau volume persediaan bahan bakar minyak (BBM), serta mendukung sistem transaksi elektronik.
Namun, dalam pelaksanaannya, KPK menemukan dugaan pengondisian pengadaan yang menyebabkan rantai pengadaan berlapis hingga tiga sampai lima tingkat. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp322,18 miliar.
Rantai Pengadaan Berlapis dan Kerugian Rp322,18 Miliar
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa kerugian negara tersebut berkaitan dengan dua komponen utama pengadaan, yakni perangkat Automatic Tank Gauge (ATG) dan Electronic Data Capture (EDC).
Rinciannya sebagai berikut:
- Rp193,75 miliar terkait pengadaan sistem Automatic Tank Gauge (ATG), yaitu perangkat untuk memantau volume BBM di dalam tangki penyimpanan SPBU.
- Rp128,42 miliar terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC), yang diduga mengalami kemahalan harga. Selain itu, perangkat yang disediakan disebut mengalami perubahan sehingga spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
KPK menilai rantai pengadaan yang berlapis tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan pengaturan dan pengondisian proyek.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pemilihan penyedia, kewajaran harga perangkat, serta efektivitas pengawasan dalam proyek teknologi berskala besar di lingkungan perusahaan negara.
Tiga Tersangka Telah Ditahan
Pada 4 Agustus 2026, KPK menahan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi digitalisasi SPBU.
Ketiganya adalah:
- Elvizar, mantan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).
- Dian Rachmawan, mantan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia periode 2017–2019.
- Weriza, mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom Indonesia periode 2012–2020.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, penyidik menduga terdapat pengondisian dalam proses penentuan penyedia perangkat ATG maupun EDC.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka tidak menghapus hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
KPK Periksa Dua Saksi pada 9 November 2026
Pengusutan perkara terus berlanjut. Pada Senin (9/11/2026), KPK memeriksa dua saksi, yakni AS, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka atau Telkomsigma, serta RG, pensiunan PT PINS Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengadaan perangkat dalam proyek digitalisasi SPBU, termasuk mekanisme pengadaan EDC dan ATG.
Langkah ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada tiga tersangka yang telah ditahan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang mengetahui proses pengadaan dan keterlibatan perusahaan terkait.
Penyitaan Uang Rp2 Miliar, Penelusuran Aliran Dana Berlanjut
Dalam perkembangan lain, KPK menyita uang tunai sebesar Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin pada 6 November 2026.
Penyitaan tersebut diberitakan Katadata dalam kaitannya dengan penyidikan kasus digitalisasi SPBU Pertamina. Bobby dipanggil KPK pada Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri periode 2021–2025.
Penyitaan uang tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterkaitan pihak lain dengan perkara yang sedang ditangani.
Meski demikian, penyitaan uang dalam proses penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemilik atau pihak yang menguasainya melakukan tindak pidana. Hubungan uang tersebut dengan perkara harus dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian hukum.
Ujian Transparansi dan Tata Kelola BUMN
Kasus digitalisasi SPBU ini menyisakan sejumlah persoalan mendasar mengenai tata kelola proyek strategis perusahaan negara.
Bagaimana pengadaan perangkat teknologi dapat melewati rantai berlapis hingga tiga sampai lima tingkat? Bagaimana harga perangkat ditentukan? Mengapa perangkat EDC yang diadakan diduga tidak sesuai spesifikasi? Dan sejauh mana pengawasan internal perusahaan berjalan ketika proyek berlangsung?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menghasilkan gambaran utuh mengenai mekanisme pengadaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Digitalisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi data, dan menutup celah penyimpangan. Jika proses pengadaannya justru diduga dimanipulasi, tujuan transparansi berisiko kehilangan makna.
Publik berhak mengetahui bagaimana proyek bernilai triliunan rupiah dikelola, bagaimana kerugian negara terjadi, serta apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab telah dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Sorotan Publik – Pengusutan perkara ini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN. Uang negara dan aset perusahaan milik publik harus dikelola secara terbuka, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan aliran dana berdasarkan bukti, tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
