Satgas PKH Tertibkan Dua Perusahaan di Riau, Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT GSL Dibatalkan dan Izin PT RAPP Dicabut

0
1795328006036

SOROTAN PUBLIK — Penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau kembali menjadi perhatian. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, melakukan tindakan terhadap dua perusahaan yang disebut melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, tindakan tersebut menyasar PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Terhadap PT Gemilang Sawit Lestari, penertiban dilakukan melalui pembatalan permohonan pelepasan kawasan hutan serta penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH.

Sementara itu, terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper, langkah yang disampaikan berupa pencabutan izin pemanfaatan hutan setelah perusahaan tersebut dinyatakan terbukti melakukan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan.

Penindakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan aset negara yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan hukum.

Penegakan Hukum Harus Konsisten

Penertiban kawasan hutan tidak cukup berhenti pada tindakan administratif atau penguasaan kembali lahan. Penegakan hukum juga perlu memastikan seluruh pelanggaran ditangani secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Publik berhak mengetahui dasar hukum pembatalan permohonan, pencabutan izin, status penguasaan lahan, serta tindak lanjut terhadap dugaan kerusakan lingkungan.

Selain itu, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan hutan, tanpa membedakan skala perusahaan maupun besarnya kepentingan ekonomi yang terlibat.

Hutan Bukan Sekadar Komoditas Ekonomi

Kekayaan alam Indonesia tidak semestinya hanya dipandang dari nilai ekonominya. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, mengatur tata air, serta menopang kehidupan masyarakat.

Karena itu, setiap kegiatan usaha yang bersinggungan dengan kawasan hutan harus mengedepankan kepatuhan hukum dan tanggung jawab lingkungan.

Langkah Satgas PKH di Riau diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola kawasan hutan nasional. Namun, keberhasilannya harus diukur melalui konsistensi penegakan hukum, pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan, serta perlindungan aset negara untuk kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, sumber daya alam harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan menjadi ruang bagi praktik pemanfaatan yang mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *