RUU Perampasan Aset Disepakati DPR dan Pemerintah, Besok Masuk Paripurna: Ujian Nyata Pemberantasan Korupsi Dimulai
Sorotan Publik – Setelah bertahun-tahun menjadi tuntutan masyarakat sipil dan agenda pemberantasan korupsi, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya melewati satu tahapan penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan tingkat pertama. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sementara pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Berdasarkan agenda DPR dan keterangan Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Dengan demikian, hingga Rabu malam, RUU tersebut belum berstatus undang-undang. Keputusan akhir masih menunggu proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Salah Satu Instrumen
Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme tersebut ditujukan untuk menghadapi situasi ketika aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat dipulihkan melalui proses pemidanaan biasa, misalnya karena pelaku meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau terdapat kondisi hukum lain yang memenuhi persyaratan.
Namun, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Rancangan aturan ini tetap mengatur mekanisme pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Artinya, penguatan kewenangan negara harus berjalan bersama prinsip kepastian hukum, hak untuk membela diri, dan pengawasan peradilan.
Korupsi hingga Penipuan Investasi Jadi Perhatian
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU mencakup sejumlah tindak pidana yang berkaitan dengan perolehan dan penyembunyian aset hasil kejahatan.
Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan menimbulkan banyak korban, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Dengan pengaturan tersebut, upaya pemulihan aset diharapkan tidak hanya berfokus pada perkara korupsi, tetapi juga dapat menjangkau kejahatan lain yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.
RUU ini juga mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan hukum.
Ancaman Hukuman Mati Tetap Mengacu pada Undang-Undang
Hal lain yang perlu dipahami adalah ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Dalam pembahasan tingkat pertama, DPR menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku, termasuk kemungkinan pidana mati apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut bukan berarti RUU Perampasan Aset secara otomatis menciptakan hukuman mati baru bagi seluruh koruptor. Ancaman pidana mati dalam perkara korupsi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan persyaratan tertentu.
Karena itu, perampasan aset dan pemidanaan merupakan dua instrumen hukum yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam pemberantasan korupsi.
Pengawasan Publik Tidak Boleh Berhenti Setelah Pengesahan
Persetujuan seluruh fraksi di Komisi III untuk membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna merupakan perkembangan penting dalam proses legislasi. Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi.
Publik perlu memastikan bahwa aturan tersebut nantinya benar-benar diterapkan secara konsisten, tanpa tebang pilih dan tanpa menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Ada sejumlah persoalan yang harus terus diawasi: bagaimana aset hasil korupsi ditelusuri, siapa yang berwenang mengelolanya, bagaimana mencegah penyitaan terhadap harta pihak yang tidak bersalah, serta bagaimana memastikan aset yang berhasil dirampas benar-benar kembali untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Pengawasan juga harus mencakup transparansi proses penegakan hukum, termasuk keterbukaan mengenai nilai aset yang berhasil dipulihkan dan penggunaannya setelah menjadi milik negara.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah DPR dan pemerintah mampu menyelesaikan pembahasan RUU ini. Tantangan sesungguhnya adalah apakah aparat penegak hukum memiliki integritas dan keberanian untuk menerapkannya secara adil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana.
Sebab, undang-undang yang kuat tidak akan berarti banyak apabila pelaksanaannya masih menghadapi praktik tebang pilih, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat berhak mengawal proses ini hingga tahap pengesahan, penyusunan aturan pelaksana, dan implementasi di lapangan.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
Sorotan Publik – Mengungkap Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.
