Di tengah polemik tarif sampah dan penutupan sejumlah titik pembuangan sampah yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Kota Jambi, terdapat satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh setiap pengambil kebijakan: apa yang paling dibutuhkan rakyat saat ini?

Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Ketua AWNI Provinsi Jambi, sekaligus insan pers independen yang selama ini konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat, saya memandang bahwa pembangunan daerah harus selalu berangkat dari kebutuhan nyata rakyat, bukan semata-mata dari ukuran administratif ataupun pencitraan keberhasilan pembangunan.

Tidak ada masyarakat yang menolak kebersihan kota. Tidak ada masyarakat yang menolak penataan lingkungan. Kota yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman adalah cita-cita bersama yang harus didukung seluruh elemen masyarakat.

Namun di saat yang sama, pemerintah juga harus jujur melihat realitas yang masih dihadapi warga setiap hari.

Di berbagai sudut Kota Jambi, masih terdapat jalan berlubang, ruas jalan yang mengalami kerusakan, serta infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih serius. Persoalan ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, efisiensi distribusi barang, hingga biaya hidup warga yang harus menanggung kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang kurang layak.

Bagi masyarakat kecil, jalan bukan sekadar hamparan aspal.

Jalan adalah akses menuju tempat kerja.

Jalan adalah jalur anak-anak menuju sekolah.

Jalan adalah penghubung pedagang menuju pasar.

Jalan adalah sarana masyarakat untuk mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan.

Karena itu, apabila masyarakat diminta menentukan prioritas yang paling mendesak untuk dirasakan manfaatnya secara langsung, saya meyakini sebagian besar rakyat akan memilih jalan yang baik.

Pemerintah tentu memiliki berbagai program pembangunan yang harus dijalankan. Namun skala prioritas harus selalu berpijak pada kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks pengelolaan sampah, saya mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi untuk menjaga kebersihan kota dan menata kawasan-kawasan strategis agar lebih tertib dan nyaman. Saya juga sependapat bahwa jalan-jalan protokol harus dijaga dari keberadaan titik pembuangan sampah yang dapat mengganggu kebersihan dan estetika kota.

Akan tetapi, kebijakan yang baik tidak cukup hanya berisi larangan. Kebijakan yang baik harus selalu menghadirkan solusi.

Karena itu, saya mengusulkan agar Pemerintah Kota Jambi mempertimbangkan penyediaan minimal satu titik pembuangan sampah darurat di setiap kelurahan sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

Keberadaan fasilitas tersebut bukan untuk mendorong masyarakat membuang sampah sembarangan, melainkan untuk menjawab kebutuhan riil warga dalam situasi tertentu, seperti kegiatan hajatan keluarga, acara keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun kondisi lain yang menyebabkan volume sampah meningkat dalam waktu singkat.

Masyarakat membutuhkan akses yang mudah, legal, dan terjangkau untuk membuang sampah secara benar.

Tanpa fasilitas yang memadai, kebijakan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan membuka peluang munculnya titik-titik pembuangan sampah liar yang justru bertentangan dengan tujuan awal pemerintah.

Saya juga mendukung penegakan aturan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Namun penegakan hukum harus dilakukan secara cerdas, adil, dan berimbang.

Sanksi harus berjalan seiring dengan edukasi.

Larangan harus berjalan seiring dengan solusi.

Penertiban harus berjalan seiring dengan penyediaan fasilitas.

Inilah prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang paling banyak mengeluarkan larangan. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu menghadirkan solusi atas setiap persoalan masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat Jambi, saya percaya Kota Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang maju, bersih, modern, dan nyaman. Namun kemajuan tidak boleh diukur hanya dari tampilan fisik kota semata.

Ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Bangun Kota Jambi dari kebutuhan nyata rakyat.

Karena jalan yang baik bukan kemewahan.

Jalan yang baik adalah hak masyarakat.

Rizkan Al Mubarrok Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya Ketua AWNI Provinsi Jambi