PERSPEKTIF RIZKAN AL MUBARROK:JIKA HARUS MEMILIH PRIORITAS, MASYARAKAT TENTU MEMILIH JALAN YANG BAIK
Di tengah polemik tarif sampah dan penutupan sejumlah titik pembuangan sampah yang menjadi perbincangan hangat di Kota Jambi, saya memandang bahwa pemerintah perlu mendengarkan suara masyarakat secara lebih mendalam sebelum menetapkan arah prioritas kebijakan.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Ketua AWNI Provinsi Jambi, sekaligus insan pers independen yang selama ini konsisten menyuarakan kepentingan rakyat, saya melihat bahwa persoalan utama yang paling sering dikeluhkan masyarakat saat ini bukan hanya soal sampah, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius.
Masyarakat tidak menolak kebersihan. Masyarakat juga tidak menolak pembangunan. Namun rakyat berharap pemerintah mampu menentukan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka setiap hari.
Sampah memang penting untuk ditata. Kota yang bersih adalah cita-cita kita bersama. Tetapi jalan yang digunakan ribuan warga untuk bekerja, berdagang, mengantar anak ke sekolah, mencari nafkah, berobat, dan menjalankan aktivitas ekonomi juga tidak kalah penting.
Masih banyak masyarakat yang harus melewati jalan berlubang, jalan rusak, bahkan menghadapi risiko ban pecah, kerusakan kendaraan, hingga kecelakaan lalu lintas. Persoalan ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Karena itu, jika harus memilih prioritas yang paling dirasakan manfaatnya oleh rakyat saat ini, saya yakin masyarakat akan memilih jalan yang baik.
Sebagai putra daerah Jambi, saya mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menjaga kebersihan dan menata wajah kota. Saya juga setuju apabila jalan-jalan protokol dijaga agar tetap bersih dan tidak dijadikan lokasi pembuangan sampah.
Namun pemerintah juga harus menghadirkan solusi. Menurut saya, perlu dipertimbangkan keberadaan minimal satu titik pembuangan sampah darurat di setiap kelurahan. Tujuannya bukan untuk mengotori kota, melainkan memberikan akses yang manusiawi kepada masyarakat dalam keadaan tertentu, seperti hajatan keluarga, kegiatan sosial, acara keagamaan, atau ketika volume sampah rumah tangga meningkat.
Kebijakan yang baik bukan hanya melarang, tetapi juga menyediakan jalan keluar.
Masyarakat yang ingin menggunakan layanan pengangkutan sampah dan membayar iuran tentu harus mendapatkan pelayanan yang maksimal. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas pengelolaan sampah.
Saya mendukung penegakan aturan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Akan tetapi, penegakan aturan harus dilakukan secara cerdas, adil, dan dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Jangan sampai masyarakat dihukum karena keterbatasan akses yang seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik.
Sebagai wartawan dan aktivis sosial yang selama ini berdiri bersama rakyat, saya meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya terlihat indah di atas kertas atau media sosial, melainkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Bangun Kota Jambi dari kebutuhan nyata rakyat.
Karena jalan yang baik bukan kemewahan.
Jalan yang baik adalah hak masyarakat.
