Rizkan Al Mubarrok: Kepala Daerah Harus Menghadirkan Kebijakan yang Meringankan Rakyat, Bukan Menambah Beban Masyarakat

0
file_000000002f3471fa8d5d90b308d32ab9

JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya yang juga menjabat Ketua AWNI Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bukan justru menambah beban ekonomi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Rizkan Al Mubarrok menanggapi berbagai kebijakan publik yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Kota Jambi, termasuk persoalan pengelolaan sampah dan sejumlah kebijakan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

Menurut Rizkan, masyarakat pada dasarnya mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan menciptakan kota yang lebih maju, bersih, tertata, dan modern. Namun ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada tujuan yang ingin dicapai, melainkan juga pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

“Kita semua tentu merindukan pemimpin kepala daerah, yang mampu menghadirkan kebijakan yang meringankan kehidupan rakyat. Kebijakan yang lahir seharusnya memberikan manfaat nyata, bukan malah menambah beban masyarakat yang saat ini juga sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” ujar Rizkan.

Ia mencontohkan bagaimana program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sambutan positif karena memberikan dampak langsung bagi rakyat.

Menurutnya, semangat yang sama seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan daerah, yakni menghadirkan pelayanan yang mempermudah kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Rizkan menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, seorang kepala daerah harus mampu berpikir layaknya seorang manajer profesional yang bertugas meningkatkan produktivitas daerah dan memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Seorang kepala daerah sejatinya seperti manajer dalam sebuah perusahaan besar. Tugasnya adalah memikirkan bagaimana daerah tumbuh, bagaimana pendapatan daerah meningkat, bagaimana investasi masuk, bagaimana ekonomi bergerak, dan bagaimana masyarakat merasakan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, mencari solusi yang berujung pada bertambahnya beban rakyat,” katanya.

Sebagai tokoh pers independen yang selama ini aktif menyuarakan kepentingan masyarakat, Rizkan juga mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih kreatif dan pro-rakyat.

Menurutnya, pemerintah daerah sesekali perlu menghadirkan program apresiasi yang langsung dirasakan warga sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Saya membayangkan misalnya pada momentum Hari Jadi Kota Jambi, pemerintah bisa menghadirkan kebijakan khusus berupa potongan pembayaran PDAM, diskon layanan publik tertentu, bantuan sosial tambahan, atau program lain yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal-hal seperti ini akan menumbuhkan kedekatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.

Rizkan menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik semata, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan, kemudahan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membuat masyarakat merasa terbantu. Pemerintah yang dicintai rakyat adalah pemerintah yang hadir memberikan solusi, bukan sekadar menghadirkan aturan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Jambi maupun pemerintah daerah lainnya terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat.

“Bila rakyat merasakan manfaatnya, mereka akan mendukung. Tetapi jika rakyat hanya merasakan bebannya, maka tujuan baik sebuah kebijakan akan sulit tercapai. Karena itu, mari bangun daerah dengan semangat melayani, bukan membebani,” pungkas Rizkan Al Mubarrok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *