Rizkan Al Mubarok: Tak Perlu Belajar Jauh, Kunci MBG Ada pada Kejujuran dan Integritas

SOROTAN PUBLIK — Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem makan sekolah di Jepang untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran. Namun, menurut Rizkan Al Mubarok, ada satu hal yang jauh lebih mendasar daripada sekadar mempelajari model Central Kitchen, teknologi pengolahan makanan, atau sistem makan sekolah negara lain, yakni integritas manusia yang menjalankan program tersebut.

Menurut Rizkan, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia memiliki banyak orang berpendidikan, ahli, profesional, dan memiliki kemampuan teknis. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.

“Tidak perlu selalu belajar jauh-jauh untuk memahami bagaimana mengelola makanan bagi anak-anak Indonesia. Kita boleh belajar dari Jepang, India, Brasil, dan negara lain. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kunci utama pelaksanaan MBG adalah manusia yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab,” ujar Rizkan.

Menurutnya, sistem modern, teknologi, dapur terpusat, maupun perangkat pengawasan tetap hanya menjadi alat. Faktor manusia tetap menentukan apakah sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Dapur yang sederhana, kata Rizkan, dapat memberikan hasil yang baik apabila dikelola secara higienis, disiplin, transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, fasilitas yang sangat modern tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila orang yang mengelolanya tidak memiliki integritas.

“Teknologi itu alat. Sistem itu alat. Tetapi kejujuran adalah fondasi. Kalau orang yang menjalankannya jujur dan bertanggung jawab, sistem sederhana pun bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau integritasnya hilang, sistem secanggih apa pun dapat disalahgunakan,” katanya.

Kejujuran Harus Menjadi Fondasi MBG

Rizkan menilai pelaksanaan MBG memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena program tersebut menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara wajar dan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, kebersihan, takaran, penyimpanan, hingga distribusi.

Tidak boleh ada pengurangan kualitas maupun porsi, permainan harga, penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan program.

“Jangan pernah menjadikan anak-anak sebagai korban dari kelemahan tata kelola. Mereka harus mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Jangan sampai hak mereka dikurangi hanya karena ada kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menurut Rizkan, keberhasilan MBG juga tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar aman, bergizi, tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Sistem Bagus Membutuhkan Manusia yang Berintegritas

Rizkan mengatakan, Indonesia tetap perlu belajar dari pengalaman negara lain. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.

“Belajar dari Jepang tentu boleh. Belajar dari negara lain juga baik. Tetapi jangan sampai kita sibuk mencari sistem paling canggih, sementara persoalan paling mendasar justru kita abaikan, yaitu integritas orang yang menjalankan sistem tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan orang yang memiliki kompetensi sekaligus integritas.

Kecerdasan tanpa kejujuran dapat menimbulkan persoalan. Sebaliknya, kejujuran tanpa kemampuan juga belum cukup untuk mengelola program nasional dengan skala besar.

Karena itu, menurut Rizkan, kompetensi dan integritas harus berjalan beriringan.

Anggaran Negara Harus Kembali Menjadi Manfaat bagi Rakyat

Rizkan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG.

Semakin besar sebuah program publik, semakin besar pula tanggung jawab pengelolanya kepada masyarakat.

Masyarakat berhak mengetahui bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

“Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah yang digunakan untuk MBG harus dipertanggungjawabkan karena sumbernya adalah uang rakyat,” katanya.

Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pengawasan harus mampu memastikan bahwa standar makanan, kualitas bahan, kebersihan, distribusi, dan penggunaan anggaran benar-benar berjalan di lapangan.

Pers Harus Mengawasi Berdasarkan Fakta

Sebagai jurnalis, Rizkan juga menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal pelaksanaan MBG.

Menurutnya, pers tidak boleh menjadi alat untuk menyerang program pemerintah secara membabi buta, tetapi juga tidak boleh menjadi alat untuk membela kebijakan tanpa melihat fakta.

“Kalau benar, katakan benar. Kalau ada kekurangan, sampaikan secara objektif. Kalau ada penyimpangan yang terbukti, ungkap berdasarkan fakta dan bukti. Pers harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan kebenaran,” ujarnya.

Menurut Rizkan, kritik terhadap MBG harus diarahkan untuk memperbaiki program, bukan sekadar mencari kesalahan.

Begitu pula dukungan terhadap MBG harus tetap kritis agar program tersebut semakin transparan, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jangan Sampai Sibuk Meniru, tetapi Lupa Membangun Integritas

Rizkan menegaskan dirinya tidak mempersoalkan langkah BGN mempelajari sistem makan sekolah di Jepang maupun negara lain.

Namun, pembelajaran internasional tersebut harus ditempatkan sebagai referensi, bukan sebagai sesuatu yang harus ditiru secara mentah.

“Indonesia tidak harus menjadi Jepang. Indonesia harus menjadi Indonesia yang mampu belajar dari dunia, tetapi membangun sistem sesuai kebutuhan dan karakter bangsa sendiri,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak ditentukan semata-mata oleh seberapa modern dapurnya, seberapa canggih teknologinya, atau seberapa besar anggarannya.

Keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalankannya.

“Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang harus kita pastikan adalah orang-orang pintar itu juga memiliki kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Sebab kepintaran tanpa integritas bisa menjadi masalah,” ujar Rizkan.

Ia menilai, apabila kejujuran, integritas, dan tanggung jawab benar-benar menjadi fondasi MBG, maka program tersebut tidak hanya menjadi program pemberian makanan kepada anak-anak.

Lebih dari itu, MBG dapat menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap generasi penerus bangsa.

“Pada akhirnya, satu piring makanan bukan hanya berbicara tentang gizi. Di dalamnya ada uang rakyat, tanggung jawab negara, kerja para pelaksana, dan hak seorang anak Indonesia. Karena itu, semuanya harus dikerjakan dengan jujur,” pungkas Rizkan.

Rizkan Al Mubarok
Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI Provinsi Jambi
Jurnalis dan pegiat pers independen