Rizkan Al Mubarok Soroti Kabinet Besar Pemerintahan Prabowo: Bukan Sekadar Jumlah, Publik Harus Tahu Fungsi dan Kinerjanya
JAKARTA — Sorotan Publik — Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarok, menyoroti perdebatan mengenai besarnya struktur Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rizkan, perdebatan mengenai jumlah kementerian dan pejabat dalam kabinet seharusnya tidak berhenti pada persoalan angka. Hal yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan setiap posisi memiliki fungsi yang jelas, target kerja yang terukur, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang kuat.
“Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak menteri atau pejabat yang ada. Pertanyaan publik harus lebih jauh: untuk apa struktur itu dibangun, apa targetnya, dan bagaimana kinerjanya diukur?” ujar Rizkan.
Kabinet Besar Harus Dibuktikan dengan Kinerja
Rizkan menilai kabinet dengan struktur besar tidak otomatis dapat disebut buruk. Menurutnya, struktur pemerintahan yang luas dapat saja memiliki alasan administratif maupun kebutuhan koordinasi tertentu selama pembagian kewenangan tidak tumpang tindih dan keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa semakin besar struktur pemerintahan, semakin penting pula transparansi mengenai fungsi dan hasil kerja masing-masing lembaga.
“Kalau jumlah pejabat bertambah, publik berhak melihat apakah pelayanan publik juga semakin cepat, apakah koordinasi semakin efektif, dan apakah masalah masyarakat semakin mudah diselesaikan,” katanya.
Rizkan juga menilai kritik mengenai “bagi-bagi kue jabatan” perlu ditempatkan secara hati-hati. Tuduhan mengenai pembagian jabatan sebagai imbalan politik tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tetap layak menjadi pertanyaan publik dalam sistem demokrasi.
Transparansi Pengangkatan Pejabat Dinilai Penting
Dalam pandangan Rizkan, masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan seseorang mendapatkan jabatan strategis dalam pemerintahan.
Ia mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya penting dalam menilai kualitas pemerintahan, mulai dari kompetensi pejabat, rekam jejak, target kerja, indikator keberhasilan, hingga konsekuensi apabila target tersebut tidak tercapai.
“Siapa yang diangkat? Atas dasar apa? Apa target kerjanya? Bagaimana evaluasinya? Dan apa konsekuensinya jika gagal?” ujar Rizkan.
Menurut dia, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewenangan Presiden, melainkan bagian dari fungsi kontrol masyarakat dalam negara demokrasi.
Kewenangan Presiden dan Pentingnya Checks and Balances
Rizkan juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan mekanisme pengawasan institusional.
Menurutnya, Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk pemerintahan dan menentukan susunan kabinet sesuai ketentuan hukum. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tetap perlu disertai transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif.
“Pemimpin yang kuat bukan berarti pemimpin yang tidak boleh dikritik. Justru kekuasaan yang kuat membutuhkan institusi pengawasan yang kuat,” katanya.
Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan figur pemimpin, tetapi juga membutuhkan institusi yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan konstruktif.
Kritik Syukur Mandar Perlu Dibahas Secara Substantif
Rizkan turut menanggapi kritik yang menggunakan istilah “bagi-bagi kue jabatan”. Menurutnya, istilah tersebut merupakan kritik politik yang perlu diuji melalui fakta dan bukti, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum.
“Kalau ada dugaan patronase atau pembagian jabatan berdasarkan kepentingan politik, buktikan. Jangan hanya berhenti pada slogan. Tetapi jangan pula masyarakat dilarang bertanya,” ujarnya.
Menurut Rizkan, perdebatan mengenai kabinet sebaiknya diarahkan pada persoalan yang lebih substansial, yakni apakah struktur pemerintahan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa kabinet besar dapat diterima apabila setiap lembaga memiliki fungsi yang jelas, tidak terjadi pemborosan, serta terdapat evaluasi kinerja yang terukur.
Sebaliknya, apabila struktur yang besar justru menciptakan tumpang tindih kewenangan, birokrasi berlapis, dan pemborosan anggaran, maka kritik masyarakat merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Pada akhirnya, Rizkan mengajak masyarakat tidak terjebak hanya pada perdebatan mengenai jumlah kementerian atau pejabat.
“Demokrasi bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan. Demokrasi juga soal bagaimana kekuasaan itu diawasi, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tutup Rizkan Al Mubarok.
