Prabowo vs Benny Moerdani: Perebutan Pengaruh di Tubuh ABRI, De-Bennysasi, dan Pergeseran Kekuasaan Menjelang Akhir Orde Baru
SOROTAN PUBLIK – Perseteruan antara Prabowo Subianto dan Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani atau Benny Moerdani bukan sekadar konflik personal antara dua perwira militer. Persaingan tersebut memperlihatkan bagaimana jaringan kekuasaan, loyalitas politik, hubungan keluarga, dan pengaruh terhadap struktur komando militer memainkan peran penting dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Konflik yang bermula dari peristiwa Maret 1983 itu berkembang menjadi persaingan pengaruh di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Situasinya semakin kompleks ketika hubungan Benny Moerdani dengan Soeharto mulai mengalami keretakan.
PEREBUTAN PENGARUH: BENNY DAN PRABOWO MEMILIKI JARINGAN MASING-MASING
Benny Moerdani merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh pada masa Orde Baru. Pengalamannya di bidang intelijen, keamanan, dan militer membuatnya memiliki jaringan luas di lingkungan ABRI.
Sementara itu, Prabowo Subianto memiliki posisi yang berbeda. Sebagai menantu Presiden Soeharto, ia mempunyai kedekatan langsung dengan lingkaran keluarga dan kekuasaan presiden.
Menurut Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), Benny dan Prabowo sama-sama membangun jaringan pendukung di lingkungan militer.
Salim menggambarkan bahwa masing-masing membina pengikut dan membutuhkan sumber daya besar untuk menjaga loyalitas jaringan tersebut.
Dalam buku Konflik dan Integrasi TNI-AD (2004), Kivlan Zen juga menguraikan pertemuan Prabowo dengan sejumlah perwira di Lembang pada Agustus 1985.
Beberapa nama yang disebut antara lain Ismed Yuzairi, Glen Kairupan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kivlan Zen sendiri.
Di sisi lain, Kivlan menyebut sejumlah perwira yang dipersepsikan dekat dengan Benny, termasuk Sahala Rajagukguk, Sintong Panjaitan, Theo Syafei, Luhut Pandjaitan, dan Romulo Robert Simbolon.
Kivlan menggambarkan persaingan tersebut sebagai upaya saling menghambat perkembangan karier melalui isu dan pengaruh terhadap promosi jabatan.
Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut harus dipahami sebagai pemetaan jaringan menurut kesaksian Kivlan, bukan bukti keanggotaan dalam kelompok atau organisasi resmi.
HUBUNGAN BENNY DAN SOEHARTO MULAI MEMBURUK
Pada pertengahan hingga akhir 1980-an, hubungan Benny Moerdani dengan Soeharto mengalami perubahan.
Salah satu persoalan yang kerap dibahas dalam catatan sejarah adalah perbedaan pandangan mengenai keterlibatan keluarga presiden dalam dunia bisnis.
Benny dikenal memiliki sikap kritis terhadap perkembangan tersebut. Dalam sejumlah catatan yang ditulis Salim Said, Benny pernah mengingatkan bahwa dukungan ABRI kepada Soeharto tidak serta-merta dapat dianggap sebagai dukungan terhadap anak-anaknya.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara institusi militer, kekuasaan presiden, dan kepentingan keluarga.
Di tengah situasi itu, berkembang pula tuduhan bahwa Benny mempunyai ambisi politik yang lebih besar, termasuk spekulasi mengenai keinginan mengambil alih kekuasaan.
Kivlan Zen menyebut Prabowo pernah menyampaikan dugaan ambisi politik Benny kepada Soeharto.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara pengaruh Benny yang memang besar, keretakan hubungannya dengan Soeharto, dan tuduhan bahwa dirinya merencanakan kudeta. Ketiganya tidak dapat disamakan karena tuduhan kudeta tersebut tidak pernah terbukti secara meyakinkan.
FEBRUARI 1988: BENNY MOERDANI DIGANTIKAN DARI JABATAN PANGLIMA ABRI
Perubahan keseimbangan kekuasaan semakin terlihat pada 24 Februari 1988 ketika Soeharto mengganti Benny Moerdani dari jabatan Panglima ABRI.
Posisi tersebut kemudian diserahkan kepada Jenderal Try Sutrisno.
Pergantian itu menjadi salah satu titik penting dalam sejarah militer Orde Baru karena menandai berakhirnya pengaruh Benny di pucuk pimpinan ABRI.
Dalam pemilihan wakil presiden pada 1988, Soeharto memilih Sudharmono, bukan Benny Moerdani.
Meski tidak lagi menjadi Panglima ABRI, Benny tetap berada dalam pemerintahan dan kemudian menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan hingga 1993.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pergantian jabatan di lingkungan militer Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara pimpinan militer dan pusat kekuasaan politik.
DE-BENNYSASI: PELEMAHAN JARINGAN PENGARUH BENNY
Setelah Benny tidak lagi menjabat Panglima ABRI, berkembang istilah de-Bennysasi.
Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan dugaan proses pelemahan pengaruh Benny beserta perwira-perwira yang dipersepsikan dekat dengannya dalam struktur militer.
Sintong Panjaitan, yang namanya kerap dikaitkan dengan Benny, memberikan penjelasan berbeda dalam memoarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orangnya Benny, melainkan seorang perwira yang menjalankan loyalitas kepada Panglima ABRI yang sedang menjabat.
Sintong menjelaskan bahwa ketika Benny menjabat Panglima ABRI, dirinya berada di bawah garis komando tersebut. Ketika kepemimpinan berganti kepada Try Sutrisno, Edi Sudrajat, atau Feisal Tanjung, loyalitas institusional tetap harus dijalankan.
Pernyataan itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam kehidupan militer Orde Baru: kedekatan profesional dengan seorang pimpinan sering kali ditafsirkan sebagai keberpihakan politik kepada individu.
SETELAH BENNY TERSINGKIR, KARIER PRABOWO KEMBALI MENANJAK
Melemahnya pengaruh Benny membawa perubahan terhadap dinamika karier Prabowo.
Menurut kesaksian Kivlan Zen, Prabowo pernah menghadapi hambatan dalam perjalanan karier militernya, termasuk kemungkinan penempatan pada posisi Kepala Staf Kodim.
Namun, Prabowo kemudian menjalani penugasan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328.
Perkembangan kariernya berlanjut hingga pada 1995 dipercaya menjabat Komandan Jenderal Kopassus.
Pada 1998, Prabowo kemudian menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan posisi Prabowo dalam struktur militer setelah periode ketika Benny masih mempunyai pengaruh besar.
Sementara itu, kepemimpinan ABRI setelah Try Sutrisno kemudian beralih kepada Feisal Tanjung pada 1993 hingga 1998.
Dengan demikian, perubahan karier para perwira tersebut berlangsung dalam konteks pergantian kepemimpinan dan dinamika politik militer yang sangat dipengaruhi keputusan Soeharto.
SINTONG PANJAITAN DAN LUHUT PANDJAITAN: DUA PERAN PENTING DALAM KONFLIK
Perseteruan Prabowo dan Benny tidak dapat dipahami tanpa melihat peran Sintong Panjaitan dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Sintong merupakan salah satu perwira senior yang memberikan kritik terhadap tuduhan Prabowo mengenai dugaan rencana kudeta Benny.
Dalam memoarnya, Sintong mempertanyakan dasar tuduhan tersebut dan menekankan pentingnya disiplin serta kepatuhan terhadap mekanisme komando.
Sementara itu, Luhut memiliki posisi langsung dalam peristiwa Maret 1983 karena saat itu memimpin Detasemen 81 Antiteror.
Berdasarkan kisah yang kemudian diuraikan dalam berbagai catatan dan memoar, Luhut menghentikan kesiapan pasukan setelah mengetahui adanya upaya Prabowo menggerakkan satuan tersebut terkait dugaan ancaman kudeta Benny.
Luhut juga mendampingi Prabowo menghadap M. Jasmin.
Peristiwa itu memperlihatkan pentingnya sikap seorang komandan dalam mencegah pasukan militer terlibat dalam tindakan berdasarkan dugaan yang belum dibuktikan.
Adapun Prabowo ketika itu merupakan perwira muda yang meyakini bahwa Benny dapat menjadi ancaman bagi Soeharto. Namun, keyakinan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana kudeta.
PENUTUP: PERSAINGAN ELITE MILITER DAN CARA SOEHARTO MENGENDALIKAN KEKUASAAN
Perseteruan Prabowo Subianto dan Benny Moerdani memberikan gambaran penting mengenai cara kekuasaan bekerja pada masa Orde Baru.
Pangkat dan jabatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan posisi seorang perwira. Hubungan dengan presiden, jaringan antarpersonel militer, akses informasi intelijen, serta kedekatan dengan pusat kekuasaan juga memiliki pengaruh besar.
Benny yang pernah menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto akhirnya kehilangan posisi strategisnya. Sebaliknya, Prabowo yang pernah berhadapan dengannya kemudian memperoleh kesempatan mengembangkan karier hingga menduduki jabatan penting di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Kisah tersebut juga memperlihatkan bahwa perubahan keseimbangan kekuasaan dapat berdampak langsung terhadap perjalanan karier para perwira dan jaringan yang terbentuk di dalam institusi militer.
Pada akhirnya, tuduhan bahwa Benny merencanakan kudeta terhadap Soeharto tidak pernah terbukti secara meyakinkan. Namun, persaingan pengaruh antara Benny dan Prabowo menjadi salah satu episode penting untuk memahami dinamika elite militer menjelang berakhirnya Orde Baru.
CATATAN REDAKSI
Uraian mengenai pertemuan, percakapan, jaringan perwira, dan tuduhan kudeta dalam artikel ini terutama merujuk pada memoar serta kesaksian tokoh yang ditulis atau diterbitkan bertahun-tahun setelah peristiwa berlangsung.
Sumber-sumber tersebut penting untuk memahami sejarah, tetapi perlu dibaca secara kritis dengan membedakan kesaksian pribadi, interpretasi penulis, dan fakta yang dapat diverifikasi melalui dokumen sezaman.
SUMBER DAN BACAAN
- Hendro Subroto, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), halaman 445–466.
- Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI-AD (2004), halaman 70–74.
- Salim Said, Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).
- Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002).
- Petrik Matanasi, Tirto, tulisan mengenai perseteruan Prabowo dan Benny Moerdani.
- DetikNews, sejumlah tulisan mengenai Prabowo, peristiwa Maret 1983, dan tuduhan kudeta.
SOROTAN PUBLIK — Sejarah, Kekuasaan, dan Kepentingan Politik.
